Oleh AFP dan Focus | 2026-06-03

MANILA — Filipina dan Vietnam menegaskan bahwa perdamaian, stabilitas, serta kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan merupakan hal yang “tidak bisa ditawar." Pernyataan ini disampaikan seiring langkah kedua negara yang sama-sama memiliki klaim wilayah tersebut untuk meningkatkan hubungan menjadi Kemitraan Strategis yang Ditingkatkan serta memperbarui perjanjian penting terkait kerja sama pertahanan.

Kesepakatan tersebut diumumkan pada 1 Juni dalam kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam To Lam ke Manila. Dalam kesempatan itu, ia bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. resmi meningkatkan hubungan kedua negara ke tingkat Kemitraan Strategis yang Ditingkatkan.

Kerangka kerja sama baru ini diharapkan dapat memperluas kolaborasi di sektor keamanan, perdagangan, teknologi, serta interaksi masyarakat antara kedua negara. Vietnam merupakan satu-satunya mitra strategis Filipina di dalam blok ASEAN, dan kedua negara akan memperingati 50 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2026.

Kemitraan ini dinilai menjadi kian krusial di saat kawasan tengah menghadapi "lingkungan global yang tidak pasti," ujar Marcos. Ia mencontohkan adanya perpecahan geopolitik, tekanan pada rantai pasok, ketegangan perdagangan, serta kemunculan teknologi-teknologi baru.

Kerja sama di Laut Tiongkok Selatan

Manila dan Hanoi merupakan dua dari sejumlah pihak, termasuk Beijing, yang mengklaim sebagian wilayah Kepulauan Spratly, sebuah gugusan pulau yang berada di dekat jalur pelayaran vital dan perairan yang kaya akan sumber daya alam.

Dalam konferensi pers bersama, Marcos menegaskan stabilitas maritim tetap menjadi pilar utama hubungan kedua negara.

“Sebagai sesama negara pengklaim, kami menegaskan kembali bahwa menjaga perdamaian, stabilitas, serta kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Tiongkok Selatan adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan,” ujarnya.

Marcos juga menyatakan Filipina dan Vietnam tetap berkomitmen menyelesaikan sengketa secara damai sesuai hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan tahun 2016.

“Kami tetap teguh pada komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai, dengan landasan kuat pada hukum internasional,” katanya.

Putusan arbitrase tahun 2016 menyatakan klaim sepihak Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah tidak sah dan menegaskan hak-hak maritim Filipina berdasarkan UNCLOS. Beijing menolak putusan tersebut.

Dalam pembaruan perjanjian kerja sama pertahanan tahun 2010, Filipina dan Vietnam sepakat melanjutkan pertukaran delegasi keamanan dan pertahanan serta meningkatkan berbagi informasi. Pakta ini akan mendukung kerja sama dalam keamanan maritim, pendidikan militer, serta pengurangan dan pengelolaan risiko bencana, demikian dilaporkan media resmi Filipina.

Kedua negara juga telah memperluas kerja sama maritim praktis, termasuk melaksanakan latihan gabungan pertama antara penjaga pantai pada tahun 2024, meskipun memiliki klaim yang tumpang tindih di wilayah perairan sengketa.

Para pemimpin kedua negara turut menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan di bidang pengembangan digital dan pariwisata, sekaligus berjanji mempererat koordinasi penegakan hukum untuk memerangi kejahatan lintas negara.

Vietnam dan Filipina sepakat memperkuat kerja sama dalam menangani penipuan siber, migrasi ilegal, perdagangan manusia, dan perjudian ilegal. To Lam menegaskan individu atau organisasi mana pun yang menggunakan wilayah salah satu negara untuk melakukan tindakan sabotase terhadap negara lainnya akan dicegah.

Fokus pada ekonomi

Di luar sektor keamanan, para pengamat menilai peningkatan kemitraan ini akan mendorong kerja sama ekonomi dan memperkuat ketahanan rantai pasok. Vietnam merupakan pemasok utama beras bagi Filipina, sementara Hanoi tengah membidik akses pasar yang lebih luas bagi produk-produknya.

Peningkatan status hubungan ini mencerminkan strategi "diplomasi bambu" Vietnam, kata Mark Manantan, seorang peneliti di Centre for Global Security Universitas La Trobe, kepada Nikkei Asia. Melalui strategi tersebut, Hanoi berupaya memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk agenda regional sembari tetap mempertahankan kemitraan yang beragam.

Hubungan yang lebih erat dengan Manila secara tidak langsung dapat memperkuat keterlibatan Hanoi dengan negara-negara mitra Filipina, seperti Amerika Serikat dan Jepang, tambah Manantan.

Chester Cabalza, presiden dari lembaga pemikir International Development and Security Cooperation, menyampaikan kepada Nikkei Asia bahwa peningkatan kemitraan ini merupakan langkah signifikan menuju keselarasan keamanan yang lebih erat antara dua kekuatan menengah di Asia Tenggara. Hubungan yang lebih kuat dapat membantu kedua negara merespons "aktivitas zona abu-abu" Tiongkok sembari tetap mempertahankan otonomi strategis mereka, paparnya.

Istilah "zona abu-abu" merujuk pada tindakan agresif di bawah tahapan perang terbuka, tetapi cukup membebani dan menguji kemampuan aparat keamanan suatu negara.

Peningkatan kemitraan ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap aktivitas militer dan penjaga pantai di Laut Tiongkok Selatan.

Beberapa hari sebelumnya, militer Tiongkok menyatakan telah mengusir sebuah kapal Angkatan Laut Belanda yang dituduh memasuki perairan di sekitar Kepulauan Paracel secara ilegal. Namun, Belanda menyatakan fregatnya tengah beroperasi di perairan internasional.

Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia kemudian menyuarakan keprihatinan atas perkembangan situasi di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur, serta mengkritik manuver militer berbahaya dan tindakan penghalangan di laut, tanpa secara langsung menyebut Tiongkok.