Oleh Wu Chiaoxi | 2025-05-13

Pembatalan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, merupakan bukti terbaru campur tangan Tiongkok di negara tersebut, kata para pengamat.

Parlemen sudah menjadwalkan pemungutan suara pada 6 Mei, tetapi pendukung mosi mundur pada detik-detik terakhir.

Manele dipandang sebagai pemimpin yang lebih lunak terhadap Australia dan Selandia Baru. Dia memangku jabatan pada April 2024, menggantikan Manasseh Sogavare yang sangat pro-Tiongkok.

Mosi itu mendapatkan dukungan dari 10 anggota parlemen yang membelot, berpotensi mengguncang dunia politik.

Karena kedekatan Kepulauan Solomon dengan Tiongkok akhir-akhir ini, pemungutan suara itu menjadi medan perang antara kubu pro-Tiongkok dan anti-Tiongkok.

Media Australia menyebut "mosi tidak percaya yang dimotori kubu pro-Tiongkok" yang tiba-tiba berhenti ini melegakan Australia.

Sebagian analis menyebut faktor terkait-Tiongkok di balik gerakan tersebut, menyiratkan bahwa hal itu diatur oleh Sogavare.

Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Tiongkok berada di balik mosi tidak percaya itu, Beijing kemungkinan akan menyambut baik penyingkiran Manele, kata Mihai Sora, mantan diplomat Australia dan kini analis di Lowy Institute, wadah pemikir independen, kepada Central News Agency milik Taiwan.

"Jika Manele digantikan orang yang sehaluan dengan Sogavare – yang menentang keterlibatan Australia dan lebih menyukai bantuan Tiongkok – tentu itu selaras dengan kepentingan Tiongkok," ujar Sora.

Simpul rawan geopolitik

Kepulauan Solomon berubah dari "halaman belakang strategis" bagi Australia dan Selandia Baru menjadi simpul rawan geopolitik di tengah persaingan regional yang semakin ketat.

"Selama lima tahun terakhir, Tiongkok cawe-cawe dalam begitu banyak hal. Benar-benar mengkhawatirkan saat ini," kata Daniel Suidani, pemimpin oposisi dan mantan kepala provinsi Malaita, kepada AFP pada April 2024.

Di bawah Suidani, provinsi Malaita mengeluarkan "Auki Communiqué" pada 2019, berisi alasannya menolak bisnis terkait Partai Komunis Tiongkok beroperasi di provinsi itu dan berusaha membendung pengaruh Tiongkok.

Kepulauan Solomon pada 2019 mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok, memperluas pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan.

Kebijakan pro-Tiongkok pemerintah pusat pada 2021 memicu kerusuhan di ibu kota, Honiara.

Australia, berdasarkan perjanjian keamanan Australia-Kepulauan Solomon tahun 2017, mengerahkan pasukan dengan segera dan membentuk Pasukan Bantuan Internasional Kepulauan Solomon bersama Selandia Baru dan dua negara lain. Pasukan itu masih ditempatkan di sana.

Pada 2022, Sogavare menandatangani pakta keamanan dengan Tiongkok, yang memudahkan penasihat kepolisian Tiongkok memasuki negara itu, membuat khawatir Australia dan New Zealand.

Di bawah kepemimpinan Manele, hubungan dengan Australia dan Selandia Baru membaik. Pada akhir 2024, pejabat Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian kerja sama keamanan baru dengan Australia, yang menjanjikan $190 juta Australia ($122 juta AS) guna memperkuat sistem kepolisian Kepulauan Solomon, termasuk pendirian pusat pelatihan polisi yang bertujuan mengurangi ketergantungan negara itu terhadap bantuan luar.

Australia mengirim tiga perahu aluminium kepada Kepolisian Kepulauan Solomon pada bulan Februari, meningkatkan kapasitas kepolisian.