OIeh Focus dan AFP | 2026-04-01

TOKYO -- Jepang untuk pertama kalinya telah mengerahkan rudal jarak jauh yang mampu menyerang pangkalan musuh. Langkah ini menandai tahapan signifikan dalam perolehan kemampuan serangan balasan seiring upaya Tokyo mengatur ulang postur pertahanannya.

Pada tanggal 31 Maret, Kementerian Pertahanan mengumumkan pengerahan rudal anti-kapal berbasis darat Tipe 25 (sebelumnya merupakan Tipe-12 yang dimutakhirkan) di Garnisun Kengun, Kumamoto, serta rudal luncur hipersonik Tipe 25 di Garnisun Fuji, Shizuoka.

“Kemampuan pertahanan jarak jauh memungkinkan kami untuk menangkal ancaman pasukan musuh yang berupaya menginvasi negara kami sekaligus memastikan keselamatan personel,” ujar Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi.

“Ini merupakan inisiatif yang sangat penting untuk memperkuat daya tangkal dan kemampuan respons Jepang, mengingat negara ini menghadapi lingkungan keamanan paling berat dan kompleks sejak berakhirnya Perang Dunia II,” katanya dalam konferensi pers pada 31 Maret.

Pengerahan ini menandai pergeseran dari interpretasi lama Jepang terhadap konstitusi pasifisnya, yang sebelumnya membatasi militer hanya pada peran defensif. Langkah ini memperkenalkan kemampuan yang dirancang untuk menyerang target lawan jika diperlukan.

Sistem rudal Tipe 25 memiliki jangkauan sekitar 1.000 km, sehingga sebagian wilayah daratan Tiongkok berada dalam jangkauan — Shanghai berjarak sekitar 900 km dari Kumamoto. Dari pangkalan di Kyushu, cakupan sistem ini juga menjangkau sebagian besar Korea Utara dan sebagian besar Laut Tiongkok Timur, termasuk perairan timur laut Taiwan.

Peluncuran ini dilakukan saat pasukan Tiongkok mengintensifkan operasi di sekitar pulau-pulau barat daya Jepang dekat Taiwan serta memperluas aktivitas lebih jauh ke Samudra Pasifik. Tiongkok diperkirakan memiliki sekitar 2.000 rudal berbasis darat dengan jangkauan antara 1.000 hingga 5.500 km, jauh melampaui persediaan Jepang dan Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Pergeseran pertahanan

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang mempercepat modernisasi militernya seiring ekspansi kemampuan Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Pada tahun 2022, Tokyo menyetujui perubahan strategi yang memungkinkan kemampuan serangan balasan, yaitu kemampuan untuk menargetkan lokasi peluncuran rudal musuh dan aset penting lainnya.

Buku putih pertahanan tahun lalu menyebutkan ketergantungan semata pada sistem pertahanan rudal tidak lagi memadai dalam menghadapi ancaman yang semakin canggih. Dokumen tersebut menekankan perlunya opsi serangan jarak jauh.

Pengerahan saat ini merupakan bagian dari pembangunan bertahap yang lebih luas. Pada tahun fiskal 2026, unit rudal luncur hipersonik tambahan akan ditempatkan di Hokkaido dan Miyazaki, dengan rencana untuk memperluas jangkauannya hingga 2.000 km.

Pada tahun fiskal 2027, rudal varian Tipe 25 yang diluncurkan dari laut dan udara akan mulai dioperasikan lebih awal. Ini termasuk pengerahan di atas kapal perusak yang telah dimodifikasi di Yokosuka serta integrasi dengan pesawat di Pangkalan Udara Hyakuri.

Sementara itu, Angkatan Laut dan Udara Jepang sedang mempercepat pengembangan kemampuan serangan jarak jauh. Pasukan Bela Diri Maritim telah memutakhirkan kapal perusak Aegis untuk membawa rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat, dengan pengerahan operasional yang diperkirakan sekitar bulan September setelah uji coba di luar negeri, menurut NHK.

Pasukan Bela Diri Udara juga mulai memperkenalkan Joint Strike Missile buatan Norwegia dan bersiap untuk mengintegrasikannya dengan armada F-35A.

Pengerahan ini terjadi di tengah memburuknya ketegangan antara Jepang dan Tiongkok terkait sengketa Kepulauan Senkaku di Laut Tiongkok Timur serta meningkatnya kekhawatiran di Tokyo atas Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

Langkah ini mencerminkan penyesuaian ulang strategis menyusul revisi kebijakan pertahanan Jepang pada tahun 2022. Kementerian Pertahanan bahkan mempercepat jadwal awal selama satu tahun, mempercepat penempatan baterai untuk rudal jarak jauh di pulau-pulau barat daya sebagai respons langsung terhadap aktivitas militer Tiongkok.