Oleh AFP dan Focus | 2026-04-20

Filipina menuduh nelayan Tiongkok menuangkan sianida ke perairan Kepulauan Spratly, sebuah titik panas di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan dan kerap menjadi lokasi bentrokan dengan kapal-kapal Tiongkok.

Beijing mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan yang strategis tersebut, meskipun putusan internasional menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

Dewan Keamanan Nasional (NSC) Filipina pada 13 April menyatakan bahwa peracunan diduga telah dimulai sejak tahun lalu di sekitar Karang Second Thomas di gugusan Spratly, yang berada dekat jalur pelayaran vital dan diyakini kaya mineral.

“Penggunaan sianida di Karang Ayungin merupakan bentuk sabotase yang bertujuan membunuh populasi ikan lokal, sehingga menghilangkan sumber pangan penting bagi personel Angkatan Laut,” kata Wakil Direktur Jenderal NSC, Cornelio Valencia, dalam konferensi pers, menggunakan penamaan Filipina untuk karang tersebut.

Tindakan ini juga “mengancam personel Angkatan Laut kami” melalui paparan air yang terkontaminasi, konsumsi ikan beracun, serta kerusakan terumbu karang, tambahnya.

Manila dan Beijing memiliki sejarah panjang sengketa wilayah maritim di perairan tersebut, termasuk bentrokan keras pada Juni 2024 ketika personel penjaga pantai Tiongkok yang membawa pisau, tongkat, dan kapak menyerbu kapal Angkatan Laut Filipina.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut tuduhan terbaru itu sebagai “lelucon.”

“Tuduhan tersebut sama sekali tidak masuk akal dan bahkan tidak layak untuk dibantah,” kata juru bicara Guo Jiakun dalam konferensi pers rutin pada 13 April.

Ia menambahkan, “Filipina secara ilegal mengganggu kapal nelayan Tiongkok yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara normal, serta merampas pasokan logistik para nelayan.”

Klaim sianida

Meski Manila telah mengangkat isu dugaan peracunan ini kepada Beijing dalam pertemuan baru-baru ini, Valencia mengatakan bahwa pemerintah Filipina belum menerima tanggapan resmi.

Ia memperingatkan bahwa kerusakan ekologi semacam itu mengancam integritas struktural BRP Sierra Madre, kapal era Perang Dunia II yang menjadi markas pasukan Filipina di sana.

Selain itu, degradasi terumbu karang yang parah dapat memungkinkan Beijing untuk “merekayasa krisis lingkungan” guna menyalahkan Filipina. Taktik ini serupa dengan klaim Tiongkok sebelumnya bahwa kapal tersebut mencemari karang.

Manila dengan sengaja mengandaskan kapal itu di karang tersebut pada tahun 1999 untuk menegaskan klaim wilayahnya.

Juru bicara Angkatan Laut Filipina, Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, mengatakan pasukan Filipina telah menyita 10 botol sianida dari perahu sampan yang diluncurkan dari kapal nelayan Tiongkok pada bulan Februari, Juli, dan Oktober 2025.

Analisis laboratorium oleh Layanan Riset Forensik dan Ilmiah Biro Investigasi Nasional mengonfirmasi bahwa botol-botol kuning tersebut mengandung sianida, bahan kimia sangat beracun yang mampu menyebabkan kerusakan permanen pada manusia dan ekosistem laut, menurut Valencia.

Ia mengatakan bahwa para prajurit juga melihat awak sampan Tiongkok lainnya yang meracuni perairan di dekat karang bulan lalu, dan hasil uji kemudian menunjukkan adanya sianida di perairan tersebut.

Tidak ada personel di atas kapal perang yang dinyatakan positif terpapar racun sejauh ini, tambah Trinidad.

Kedua pejabat tersebut juga menuduh bahwa kapal induk para nelayan itu bekerja untuk Angkatan Laut Tiongkok.

NSC berencana menyerahkan laporan pekan depan kepada Kementerian Luar Negeri Filipina, yang dapat menjadi dasar untuk protes diplomatik.

Manila juga telah memerintahkan angkatan laut dan penjaga pantai untuk meningkatkan patroli “guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut” di kawasan tersebut.

Jika terbukti disengaja, tindakan tersebut merupakan “pelanggaran nyata terhadap undang-undang lingkungan Filipina, norma maritim internasional, serta kewajiban negara berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS),” tegas Valencia.

Ia menggambarkan operasi kapal Tiongkok yang menggunakan bahan berbahaya di kawasan itu sebagai “tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima,” lapor Kantor Berita Filipina (PNA).

Ia menegaskan kembali posisi Manila: “Filipina tidak akan menoleransi tindakan apa pun—baik oleh aktor negara maupun non-negara—yang membahayakan personelnya atau lingkungan laut, melanggar hak kedaulatannya, atau merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Filipina Barat,” menurut PNA.

Pemerintah, katanya, tetap berkomitmen mempertahankan wilayah nasional, melindungi sumber daya alam, serta menegakkan supremasi hukum.