Oleh AFP | 2026-07-03

CANBERRA -- Australia dan Vanuatu menandatangani perjanjian ekonomi dan keamanan komprehensif yang melarang pendirian pangkalan militer asing apa pun di negara Pasifik tersebut, seiring upaya Canberra membendung meluasnya pengaruh keamanan Tiongkok di Pasifik Selatan.

Perjanjian itu ditandatangani pada 29 Juni di Canberra oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat.

Perjanjian tersebut mengukuhkan komitmen Australia untuk memberikan bantuan sebesar AUD500 juta (US$345 juta) kepada Vanuatu, negara dengan kreditur luar negeri terbesarnya adalah Tiongkok. Perjanjian itu juga mencegah kekuatan militer asing mendirikan pangkalan di negara tersebut.

"Apa yang diperoleh dari perjanjian ini adalah memberikan kepastian bagi Australia bahwa tidak akan ada pangkalan militer asing," kata Albanese setelah menandatangani perjanjian tersebut di Canberra bersama Napat.

"Kami telah menyepakati perjanjian seimbang yang akan melindungi keamanan bersama dan masing-masing negara, serta kedaulatan kami," katanya.

Angkatan Laut Tiongkok telah beberapa kali singgah di pelabuhan Vanuatu.

Beijing juga mendanai perluasan dermaga di Luganville, yang pernah menjadi pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Pasifik Selatan, sehingga memicu kekhawatiran di Canberra dan Washington bahwa Tiongkok ingin membangun pangkalan angkatan laut di sana.

Tiongkok dan Vanuatu sebelumnya mengatakan dermaga tersebut diperuntukkan bagi kapal pesiar.

Perjanjian Nakamal mengikat Vanuatu untuk menolak upaya militerisasi infrastruktur, kata Napat.

Infrastruktur militer

Perjanjian tersebut, yang ditinjau AFP, menyatakan "Vanuatu tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk pangkalan atau infrastruktur militer asing apa pun."

Australia akan membantu Vanuatu mengembangkan infrastruktur pelabuhan, digital, penerbangan, dan energi, di mana Vanuatu sepakat menjaga infrastruktur tersebut bebas dari "campur tangan asing" maupun militerisasi.

Perjanjian itu mengakui Australia sebagai "mitra penegakan hukum utama Vanuatu yang telah terjalin sejak lama," serta menyatakan Vanuatu akan memprioritaskan permintaan kerja sama penegakan hukum dari anggota blok regional Forum Kepulauan Pasifik lainnya.

Tiongkok membentuk kerja sama penegakan hukum dengan Vanuatu pada tahun 2023, serta telah menyumbangkan berbagai peralatan termasuk drone, kapal patroli, dan kendaraan kepada kepolisian negara tersebut.

Perjanjian itu menyatakan Australia dan Vanuatu akan meningkatkan bantuan dalam "pelatihan dan peralatan kepolisian, penegakan hukum, keamanan maritim, keamanan siber, kerja sama intelijen, dan infrastruktur."

Perjanjian dengan Vanuatu ini merupakan yang terbaru dari serangkaian perjanjian yang telah ditandatangani Australia dengan negara-negara kepulauan Pasifik, dalam upaya membendung meluasnya pengaruh keamanan Tiongkok.

Polisi Tiongkok terus hadir di Kepulauan Solomon sejak penandatanganan pakta keamanan rahasia pada tahun 2022.

Vanuatu mengatakan mereka secara terpisah sedang merundingkan perjanjian ekonomi dengan Tiongkok, yang selama satu dekade telah membangun jalan dan gedung-gedung pemerintahan di negara Pasifik Selatan tersebut.

Perebutan pengaruh

Perjanjian Nakamal tidak melarang Vanuatu bekerja sama dengan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur, tetapi menyatakan negara Pasifik tersebut akan berkonsultasi dengan Australia ketika menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Mantan diplomat Australia untuk kawasan Pasifik, James Batley, mengatakan persaingan pengaruh antara Beijing dan Canberra akan terus berlanjut.

"Tradisi panjang non-blok Vanuatu berarti negara itu tidak akan begitu saja memutuskan hubungannya dengan Tiongkok. Tiongkok juga tidak akan menghentikan upayanya untuk melemahkan kepentingan Australia di Vanuatu," ujarnya kepada AFP.

Anna Naupa, peneliti keamanan Pasifik dari Australian National University, mengatakan penandatanganan perjanjian tersebut merupakan "tonggak pencapaian penting" setelah masa ketidakpastian yang panjang.

Para pejabat dari kedua negara telah membubuhkan paraf pada pakta tersebut pada Agustus tahun lalu di Vanuatu, tetapi Vanuatu menyampaikan berbagai kekhawatiran mengenai isu kedaulatan, yang baru terselesaikan hampir setahun kemudian.

Vanuatu telah berupaya memperoleh akses bepergian dan bekerja yang lebih baik bagi warganya ke Australia, serta sepakat membedakan warga negara Vanuatu kelahiran luar negeri yang memperoleh paspor melalui skema investasi yang kontroversial.

Para pekerja dari Vanuatu telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sektor hortikultura Australia, kata Naupa kepada AFP.