oleh Zarak Khan | 2025-08-12

Warga setempat dan kelompok hak asasi Pakistan memprotes rencana perluasan proyek batu bara yang didanai Tiongkok di Thar, provinsi Sindh.

Proyek itu adalah PLTU Batu Bara Engro Thar Blok II, beserta tambang batu bara terbuka yang luas.

Pada bulan Juli, operator tambang dan Meezan Bank Limited menandatangani perjanjian untuk meningkatkan produksi tahunan batu bara di tambang itu dari 7,6 juta ton menjadi 11,2 juta ton.

PLTUB itu beroperasi sejak 2019.

Perluasan proyek ini akan mempercepat degradasi lingkungan dan memperparah masalah sosial ekonomi, kata kritisi.

Tambang dan PLTUB adalah bagian penting dari Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, salah satu komponen Belt and Road Initiative Beijing.

Sekitar 30% utang luar negeri Pakistan yang mencapai $100 miliar berasal dari Tiongkok, kreditur terbesarnya, menurut IMF.

Kekhawatiran warga

Pada 6 Agustus, National Commission for Human Rights (NCHR), lembaga yang diamanati parlemen untuk melindungi hak-hak sipil, mengadakan pertemuan di kantor Karachi.

Rapat itu mempertemukan perwakilan masyarakat sipil, aktivis hak asasi, dan penduduk Thar, menurut siaran pers NCHR.

Pertemuan itu khusus membahas usulan perluasan tambang batu bara beserta dampak sosial lingkungannya.

Hadirin menyuarakan keprihatinan tentang konsekuensi perluasan tambang batu bara: penggusuran desa-desa setempat, kerusakan lahan pertanian, pencemaran air tanah yang terbatas, dan degradasi lahan penggembalaan yang menjadi sumber penghidupan petani.

Warga sudah menanggung kesulitan ekonomi yang parah di samping dampak lingkungan yang semakin besar, kata Sohbat Bheel, aktivis komunitas minoritas Hindu yang tinggal di Thar, bisa dibilang kelompok yang paling terdampak.

"Perluasan dapat menghancurkan lahan pertanian, mencemari air tanah yang vital, dan merusak lahan penggembalaan," ujar Bheel kepada Focus.

Perwakilan NCHR berjanji bahwa mereka akan merangkum semua aspirasi itu dalam laporan komprehensif untuk pejabat terkait, menurut pernyataan NCHR.

Kekhawatiran jangka panjang

Sejak dimulainya proyek batu bara Thar, masyarakat lokal dan aktivis hak asasi manusia telah menggelar sejumlah demonstrasi di seluruh provinsi Sindh, menuntut akuntabilitas dan perlindungan lingkungan.

"Awalnya, proyek batu bara ini [tambang batu bara dan PLTUB] merampas tanah kami secara tidak sah, menggusur ribuan keluarga tanpa kompensasi atau rehabilitasi yang memadai," ucap Leela Ram, pembela HAM yang berbasis di Thar, kepada Focus. "Kini, proyek itu mencemari air minum dan merusak lingkungan, membahayakan masa depan anak-anak kami."

Warga Thar menghadapi kekurangan air minum yang kronis, fasilitas perawatan kesehatan yang tidak memadai, dan peluang pendidikan yang terbatas.

Ekosistem gurun yang rapuh ini sudah lama rentan terhadap iklim ekstrem, sehingga pembangunan yang berkelanjutan menjadi tantangan sekaligus kebutuhan.

Kajian yang mengkhawatirkan

Kajian independen selama bertahun-tahun menyoroti dampak buruk PLTUB dan tambang batu bara yang dioperasikan Tiongkok terhadap kualitas air, kesehatan masyarakat, dan integritas lingkungan.

Environmental Law Alliance Worldwide, organisasi penelitian lingkungan berbasis di Oregon, pada 2023 melaporkan penilaian sampel air minum dari sembilan lokasi di dekat PLTUB Thar.

Temuannya mengkhawatirkan: sampel air mengandung konsentrasi logam berat beracun yang tinggi, termasuk selenium, arsenik, air raksa, kromium, dan timbal, sehingga tidak aman untuk konsumsi manusia. Kontaminasi itu menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, termasuk gangguan saraf, kanker, dan kerusakan ginjal, laporan itu menambahkan.

Sebelumnya, kajian 2021 berjudul "Demam Batu Bara: Dampak PLTUB terhadap Hak Atas Tanah Thari" oleh dua lembaga pemikir mengamati bahwa, kendati diprotes terus-menerus oleh masyarakat adat Thari, pihak berwenang mengabaikan hak mereka atas tanah, air, dan lingkungan yang bersih.

Analisis tahun 2020 oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih, yang berpusat di Helsinki, Finlandia, memperkirakan bahwa emisi tambang batu bara dan PLTUB di Thar dapat menyebabkan sekitar 29.000 kematian dini yang terkait polusi udara selama tiga dasawarsa ke depan.