Oleh AFP dan Focus | 2025-09-17

PORT MORESBY, Papua Nugini -- Rencana penandatanganan perjanjian pertahanan bersama Australia dan Papua Nugini (PNG) yang telah lama dinanti pada 17 September urung terlaksana. Sementara itu, Canberra terus berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik dan menahan laju pengaruh Beijing yang kian meluas.

Perjanjian yang dikenal sebagai Pukpuk Treaty ini dirancang agar kedua negara berkomitmen saling melindungi dari serangan bersenjata, guna menghadapi “ancaman baru” terhadap keamanan mereka, menurut salinan yang diperoleh AFP.

Penandatanganan itu semula dijadwalkan dilakukan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri PNG James Marape di Port Moresby. Namun, kedua pihak menyatakan perjanjian baru akan ditandatangani “setelah melalui proses kabinet di masing-masing negara.”

Sebagai gantinya, keduanya menandatangani komunike bersama.

Albanese menanggapi penundaan itu dengan tenang. Kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC) ia mengatakan, pekan di PNG “sangat sibuk” sehingga penundaan tersebut “sangat bisa dimengerti.” Ia menambahkan bahwa “rumusan telah disepakati” dan memperkirakan perjanjian akan ditandatangani “dalam beberapa minggu ke depan.”

Manfaat bagi Papua Nugini jika perjanjian ditandatangani

Jika ditandatangani, pakta ini akan membawa manfaat bagi warga PNG dan negara mereka secara keseluruhan.

Menteri Pertahanan PNG Billy Joseph mengatakan, perjanjian ini memungkinkan Australia merekrut tentara dari PNG dan sebaliknya, serta menyediakan jalur bagi warga PNG untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia dengan mengabdi di Angkatan Pertahanan Australia.

Marape mengatakan kepada ABC bahwa tidak ada hambatan berarti, dan kabinet PNG akan segera menyetujui pakta tersebut: “Kami bukan negara dengan kediktatoran militer; kami adalah sebuah demokrasi.”

Ia menekankan bahwa PNG, bukan Australia, yang menjadi penggagas aliansi ini. “Ini demi kepentingan bersama agar angkatan pertahanan kami dapat saling beroperasi dengan baik. Tugas utama saya adalah menjaga negara.”

Dalam komunike, kedua pihak sepakat untuk “memperkuat dan memperluas kerja sama pertahanan melalui peningkatan kapabilitas, interoperabilitas, dan integrasi.”

Pakta ini akan menempatkan PNG sebagai mitra aliansi keamanan ketiga Australia setelah Amerika Serikat dan Selandia Baru. “Menurut saya, ini hanya memformalkan posisi yang wajar, lahir dari sejarah dan geografi kita,” ujar Marape.

Perjanjian ini juga menegaskan bahwa “setiap kegiatan, perjanjian, atau pengaturan dengan pihak ketiga tidak boleh memperlemah kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan Perjanjian,” sebuah isyarat terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik.

“Pihak eksternal” berupaya menggagalkan pakta ini, kata Joseph. Marape menepis pertanyaan tentang peran Beijing dengan mengatakan: “Mari kita hormati Tiongkok; negara ini telah menjadi sahabat lama, [tetapi] Tiongkok juga memahami dengan jelas: kami berhak memilih mitra keamanan kami.”

Perjanjian yang belum ditandatangani ini muncul 50 tahun setelah PNG meraih kemerdekaan dari Australia.

Kekecewaan kedua bagi Canberra dalam sebulan terakhir

Kegagalan ini menjadi kali kedua dalam sebulan Albanese meninggalkan sebuah negara di kawasan Pasifik tanpa mencapai kesepakatan penting. Sebelumnya, ia juga tidak berhasil menuntaskan perundingan di Vanuatu, setelah Perdana Menteri Jotham Napat menyampaikan keberatan atas pembatasan akses terhadap dana “infrastruktur kritis.”

Canberra meningkatkan keterlibatannya di kawasan Pasifik untuk menandingi jejak Tiongkok yang kian besar.

Dalam satu dekade terakhir, Tiongkok telah menggelontorkan miliaran dolar ke negara-negara Pasifik untuk membiayai pembangunan rumah sakit, stadion olahraga, jalan, dan proyek publik lainnya demi meraih simpati. Strategi itu menyebabkan Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.

Kedua negara memiliki "insentif yang kuat untuk meningkatkan kerja sama keamanan mereka" selama periode ketegangan geopolitik yang kian intens, kata Mihai Sora dari the Lowy Institute di Sydney, merujuk pada Australia dan Papua Nugini.

PNG, yang terletak di utara Australia, adalah negara terbesar dan terpadat di Melanesia.

Tiongkok akan dirugikan oleh perjanjian Australia-PNG

“Tiongkok adalah satu-satunya pihak yang akan dirugikan dari perjanjian pertahanan bersama antara Australia dan Papua Nugini,” tambah Sora, menyebut situasi ini sebagai “pertempuran diplomatik di Pasifik” antara Canberra dan Beijing.

Perjanjian ini secara teknis masih dalam tahap perundingan hingga resmi ditandatangani, kata Don Rothwell, pakar hukum di Australian National University, Canberra, kepada ABC.

“Jika kabinet PNG meminta sejumlah perubahan bahasa dalam teks perjanjian, hal itu masih memungkinkan,” ujarnya.