Oleh Jia Feimau | 2025-09-26

Operasi "zona abu-abu" Beijing kian merambah dari Selat Taiwan ke Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok mengklaim lebih dari 80% wilayah laut tersebut, meskipun negara-negara tetangga menolak klaim tersebut.

Anjungan pengeboran Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Taiwan

Dalam lima tahun terakhir, Tiongkok telah menempatkan 12 anjungan pengeboran minyak di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Taiwan di Kepulauan Dongsha (Kepulauan Pratas), sehingga meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

Semua anjungan tersebut didirikan hanya 48 km dari perairan terbatas di sekitar kepulauan itu.

Wilayah yang disebut Kepulauan Pratas hanya terdiri atas satu pulau utama (Pratas), atol, dan dua gundukan pasir.

Anjungan-anjungan ini, yang dikembangkan oleh perusahaan milik negara China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), meliputi tujuh struktur pengeboran tetap, tiga unit fasilitas produksi, penyimpanan, dan pengangkutan terapung (FPSO), serta dua platform semi-submersible, semuanya berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diklaim Taiwan, menurut laporan Jamestown Foundation pada September lalu.

Pelanggaran bertahap yang stabil

Taiwan menyatakan peningkatan aktivitas pengeboran Tiongkok merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menguasai perairan sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Jamestown menyatakan, jika berbagai fasilitas tersebut beroperasi tanpa tantangan yang berarti untuk waktu yang tak terbatas, Tiongkok akan memperoleh kendali de facto atas wilayah di sekitarnya tanpa perlu konflik terbuka.

Selain itu, semua fasilitas tersebut memungkinkan Tiongkok untuk mengeksploitasi sumber daya meskipun bertentangan dengan keinginan Taiwan.

Laporan Domino Theory tanggal 8 September mengungkap adanya dua anjungan tambahan, Nanhai 5 dan Nanhai 7, telah beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Taiwan. Nanhai 7 mengibarkan bendera Liberia sebagai upaya penyamaran.

Namun demikian, Badan Keselamatan Maritim Tiongkok telah mempublikasikan koordinat operasi penarikan semua anjungan tersebut sejak jauh hari, sehingga melegitimasi intrusi mereka.

“Rig pengeboran air dalam berukuran besar adalah wilayah nasional bergerak sekaligus senjata strategis kami,” kata Wang Yilin, Ketua CNOOC saat itu, pada tahun 2012.

Potensi penggunaan oleh militer

Anjungan itu, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan militer maupun sipil, berpotensi memperkuat kemampuan Tiongkok untuk melakukan paksaan, memblokade, bahkan meluncurkan invasi terhadap Taiwan.

Menurut laporan Jamestown, semua anjungan ini dapat menampung helikopter serang dan rudal permukaan-ke-udara. Fasilitas dengan fungsi ganda ini merupakan bagian dari strategi perang multidimensi Beijing yang mencakup taktik kognitif, hukum, dan ekonomi.

Selain itu, semua anjungan tersebut dapat menampung berbagai sensor pengawasan dan artileri, yang mendukung strategi "penggabungan militer-sipil" Tiongkok, kata Lin Chauluen, analis pertahanan di Taiwan, dalam sebuah artikel untuk Institut Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan.

Kapal milisi Tiongkok, yang sering menyamar sebagai kapal nelayan, secara rutin beroperasi di sekitar Kepulauan Pratas dan semakin mempertinggi ketegangan.

Saran untuk Taiwan

Taiwan perlu meningkatkan aktivitas pengawasan satelit dan berbagi data intelijen untuk mendokumentasikan aktivitas ilegal tersebut serta mengungkap pelanggarannya kepada komunitas internasional, tulis Lin.

Laporan Domino Theory menyoroti tantangan yang dihadapi pemantauan satelit akibat kondisi cuaca dan celah dari pencitraan jarak jauh. Laporan tersebut mendesak Taiwan untuk meningkatkan kemampuan penjaga pantai dan penegakan hukumnya.

Jarak menjadi kendala bagi pertahanan Taiwan.

Pulau Pratas terletak sekitar 445 km dari pelabuhan Kaohsiung di Taiwan selatan. Meskipun hanya berjarak satu jam penerbangan, perjalanan laut ke pulau tersebut memakan waktu sehari. Pulau ini ditempati pasukan marinir dan petugas penjaga pantai dalam jumlah terbatas.

Departemen Pertahanan AS menyatakan dalam laporan 2021 tentang kekuatan militer Tiongkok bahwa Tiongkok dapat menyerbu pulau-pulau kecil seperti Pratas dengan persiapan militer yang minim.

Salah satu pelajaran mungkin dapat diambil dari Vietnam, negara lain yang terlibat dalam sengketa maritim dengan Tiongkok.

Protes konsisten Vietnam terhadap pengeboran Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam telah menghambat ekspansi Beijing. Jamestown mendorong Taiwan untuk melakukan hal serupa agar tidak mendorong Beijing melakukan penyerobotan lebih lanjut.

Kecaman dari Taiwan

Kantor Kepresidenan Taiwan baru-baru ini mengecam aktivitas pengeboran Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Taiwan dan wilayah lain di Laut Tiongkok Selatan, menyatakan tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan membahayakan stabilitas kawasan.

"Tindakan ini bukan hanya melanggar norma hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi juga secara serius merusak tatanan internasional dan menimbulkan risiko ketidakpastian bagi stabilitas kawasan,” ujar kantor tersebut dalam sebuah pernyataan, seraya menuntut Tiongkok untuk “segera menghentikan” aktivitas ilegal tersebut.

Taiwan menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama dengan negara-negara di kawasan demi menjamin keamanan regional.