Oleh Li Xian | 2025-05-01

Pejabat Korea Selatan mengungkapkan kekhawatirannya tentang tiga struktur baja besar yang dibuat Tiongkok di wilayah sengketa Laut Kuning (yang disebut Laut Barat di Korea Selatan).

Seoul berpandangan keramba itu adalah bagian dari langkah strategis Beijing untuk menguasai perairan sengketa.

Ketiga struktur kontroversial ini berada di Zona Bersama Sementara (PMZ), area tempat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Korea Selatan dan Tiongkok beririsan.

Tiongkok membuat tiga struktur di PMZ tanpa memberi tahu Seoul, padahal ada kesepakatan tahun 2001 yang membatasi wilayah tersebut hanya untuk kegiatan perikanan dan pelayaran.

Dua struktur berupa keramba salmon laut dalam dan satu anjungan pengeboran minyak yang dialihfungsikan, yang disebut Beijing sebagai "fasilitas penunjang." Ketiga struktur ini memiliki kerangka poligon dengan diameter setidaknya 70 meter dan memiliki beberapa tingkat.

Konfrontasi di tengah laut

Kekhawatiran Seoul bertambah ketika kapal patroli perikanan Korea Selatan menemukan struktur lepas pantai baru pada Maret 2022 yang sangat mirip dengan anjungan pengeboran minyak.

Menurut laporan Chosun Ilbo, struktur ini telah mengalami perluasan signifikan sejak 2024.

Struktur ini kini memiliki lebar sekitar 100 meter dan panjang 80 meter, dilengkapi helipad dan tiga menara baja, dengan kapasitas lebih dari 100 orang. Laporan itu menyatakan Tiongkok membuat fasilitas itu dari bekas anjungan pengeboran.

Kapal penjaga pantai dan kapal sipil Tiongkok berulang kali menggagalkan upaya Korea Selatan untuk memeriksa lokasi tersebut.

Sebuah insiden terjadi pada akhir Februari ketika kapal riset Korea Selatan yang datang mendekati area tersebut dihadang oleh kapal penjaga pantai Tiongkok dan tiga perahu karet sehingga memicu ketegangan di tengah laut selama dua jam.

Pejabat Korea Selatan khawatir anjungan semipermanen itu merupakan bagian strategi merambah Tiongkok, yang perlahan-lahan menggeser status quo di Laut Kuning. Taktik serupa dipakai Tiongkok dalam sengketa dengan Filipina di Laut Tiongkok Selatan, menurut Newsweek.

Langkah balasan

Menanggapi situasi ini, Kemenlu Korea Selatan menyampaikan "keprihatinan mendalam" saat menghadiri dialog maritim bilateral pada 23 April.

Kementerian itu menegaskan "hak maritim sah" Korea Selatan tidak boleh dilanggar dan menuntut pembongkaran ketiga struktur Tiongkok tersebut. Ia menyatakan tidak boleh ada struktur baru apa pun di perairan sengketa itu.

Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Guo Jiakun, bersikeras menyatakan struktur itu untuk akuakultur dan tidak melanggar kesepakatan perikanan yang ada. Bangunan itu tidak ada kaitannya dengan urusan perbatasan, ujarnya.

Namun, para pengamat meragukan hal itu.

Tujuan sebenarnya anjungan itu mungkin untuk eksplorasi minyak, ujar Shu Hsiao-huang, asisten peneliti di Institute for National Defense and Security Research Taiwan, kepada Focus.

Bedasarkan ukurannya, "Mustahil itu untuk budidaya ikan," katanya. Ini mirip taktik Tiongkok yang membangun anjungan minyak untuk menegaskan kendalinya di Laut Tiongkok Selatan.

Dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), negara pantai memiliki yurisdiksi atas fasilitas yang dibangun di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, Lin Ting-hui, wakil sekretaris jenderal Taiwan Society of International Law, menjelaskan, dengan kekhawatiran serupa.

"Tujuan Tiongkok jelas-jelas ingin merebut hak kedaulatan atas ZEE bersama ini, termasuk kepemilikan atas sumber daya alam dan yurisdiksi," katanya kepada Focus.

"Ini adalah taktik gelap untuk mengklaim perairan kami sedikit demi sedikit dan membatasi operasi aliansi AS-Korea Selatan," kata Jaewoo Choo, direktur Pusat Penelitian Tiongkok di NSRI Korsel, dalam laporan Financial Times tanggal 21 April.

Sebagai respons atas meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yul, mengumumkan pada 28 April bahwa Seoul sedang mempertimbangkan langkah balasan, seperti membangun instalasi akuakultur sendiri atau pos penelitian ilmu kelautan di wilayah sengketa.

Majelis Nasional Korea Selatan telah menyetujui anggaran tambahan sebesar 60,5 miliar KRW (US$44 juta dolar) untuk merespons tindakan Tiongkok.