Oleh Focus dan AFP | 2025-10-10

TAIPEI -- Presiden Taiwan Lai Ching-te berkomitmen mempercepat pembangunan sistem pertahanan udara berlapis sebagai bagian dari upaya Taiwan dalam menghadapi meningkatnya "ancaman musuh."

Dalam pidatonya pada Hari Nasional tanggal 10 Oktober, Lai menegaskan kembali komitmen Taiwan untuk menaikkan belanja militer dan mengumumkan rencana pengajuan anggaran khusus pertahanan pada akhir tahun ini.

Taiwan, sebuah negara demokratis, sudah lama menghadapi tekanan yang terus meningkat dari Tiongkok, yang menganggap pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.

Pada tahun 1949, pasukan Nasionalis di bawah pimpinan Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan setelah kalah dalam perang saudara Tiongkok. Sejak saat itu, Beijing dan Taipei terus berseteru.

Sistem pertahanan udara T-Dome

"Kami akan mempercepat pembangunan T-Dome, membangun sistem pertahanan udara yang ketat di Taiwan dengan pertahanan berlapis, kemampuan deteksi canggih, dan intersepsi yang efektif, serta menjalin jaring pengaman untuk Taiwan guna melindungi nyawa dan harta warga kami,” ujar Lai saat perayaan Hari Nasional

Lai tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut mengenai sistem T-Dome.

T-Dome atau Taiwan Dome dirancang untuk menangkal ancaman yang semakin kompleks seperti drone, roket, rudal, dan pesawat militer, menurut laporan Reuters sebelum pidatonya.

Menurut laporan Reuters yang mengutip sumber anonim, sistem ini dibuat mengikuti model jaringan pertahanan rudal Iron Dome di Israel, dan saat ini pembangunannya sudah mulai berjalan.

Taiwan baru saja meluncurkan sistem anti-rudal balistik baru bernama Chiang Kung, atau Strong Bow. Sistem yang sedang dalam produksi ini adalah versi rudal Tien Kung (Sky Bow) III buatan Taiwan yang lebih canggih. Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal balistik dan rudal jelajah pada ketinggian tinggi dengan jangkauan hingga 70 kilometer.

Rencana Taiwan yang lainnya

Selain itu, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan membeli tiga unit varian Iron Dome dari AS, yaitu National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, yang diperkirakan akan tiba tahun ini. Menurut Liberty Times, batch pertama ini akan memegang peranan penting dalam strategi pertahanan keseluruhan Taiwan.

Belanja pertahanan akan melebihi 3% PDB Taiwan tahun depan, dengan target mencapai 5% pada tahun 2030, menurut Lai.

"Kami akan mempercepat integrasi teknologi canggih dan kecerdasan buatan (AI) untuk membangun sistem pertahanan tempur pintar, guna memaksimalkan daya cegah yang efektif dalam strategi asimetris kami,” ujar Lai.

Taiwan juga sedang berupaya memperkuat industri pertahanan dalam negeri dan memperkokoh rantai pasokan lokal untuk menguatkan "garis pertahanan yang tangguh" negara tersebut.

Lai menegaskan kembali peran Taiwan sebagai "faktor penting bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik" serta menekankan komitmen pulau itu untuk "menjaga perdamaian melalui kekuatan."

Pemutarbalikan sejarah oleh Beijing

Lai mendesak Tiongkok agar "mengambil tanggung jawab sebagai kekuatan besar" dan menghentikan pemalsuan dokumen-dokumen sejarah penting, termasuk Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 2758.

Resolusi 2758 pada tahun 1971 menggantikan Taipei di PBB dengan Beijing. Namun, beberapa negara menolak pandangan Tiongkok bahwa Resolusi 2758 melarang Taiwan untuk selamanya bergabung dengan organisasi internasional tersebut.

Selain itu, para pejabat Tiongkok selalu mengutip Deklarasi Kairo 1943 dan Deklarasi Potsdam 1945 untuk menegaskan klaim yurisdiksi mereka atas Taiwan, meskipun perjanjian-perjanjian tersebut ditujukan untuk Republik Tiongkok saat itu, jauh sebelum Partai Komunis Tiongkok menguasai daratan utama.

Lai mendesak Tiongkok untuk "meninggalkan penggunaan kekerasan atau pemaksaan guna mengubah status quo di Selat Taiwan."

Dalam pidatonya, Lai dengan sengaja meredakan pernyataan kedaulatan untuk mengurangi risiko krisis dengan Beijing, kata Tseng Wei-Feng, peneliti hubungan internasional di National Chengchi University, Taipei, kepada Central News Agency (CNA).

Sebagai contoh, penghapusan frasa seperti "tidak saling tunduk satu sama lain" merupakan langkah taktis setelah kecaman Tiongkok tahun lalu dan latihan militer yang menyusul setelahnya.

Menurut profesor ilmu politik Wang Hung-jen dari National Cheng Kung University di Tainan, Taiwan, kepada CNA, diskursus tahun ini berfokus pada pembentukan fondasi bagi "kebangkitan Taiwan," dengan menekankan perdagangan ekonomi dan menggunakan konsep "Taiwan demokratis" sebagai landasan persatuan nasional.