Oleh Chen Meihua | 2025-11-04

Pembersihan jajaran jenderal Tiongkok terbaru membuat para pengamat mencoba memahami motif sang pemimpin, Xi Jinping.

Komite Sentral ke-20 Partai Komunis Tiongkok, di Sidang Pleno keempatnya, menyetujui pemecatan sembilan jenderal atas pelanggaran disiplin dan hukum yang serius. Di antara mereka yang dipecat adalah He Weidong, mantan wakil ketua Komisi Militer Pusat (KMP), dan Miao Hua, mantan direktur Departemen Pekerjaan Politik KMP.

Komite menunjuk mantan anggota KMP, Zhang Shengmin, sebagai wakil ketua KMP, tetapi dia tidak menjadi anggota Politbiro yang berkuasa.

Zhang sebelumnya bertugas di Daerah Militer Lanzhou dan lama berdinas di Angkatan Roket. Perwira lain yang dipecat termasuk komandan senior dari Departemen Pekerjaan Politik, Pusat Komando Operasi Gabungan, Komando Palagan Timur, dan Angkatan Roket.

He Weidong adalah perwira tertinggi yang dipecat dan wakil ketua KMP pertama selama hampir enam dasawarsa yang disingkirkan saat masih menjabat.

Xi memecat perwira tinggi lainnya pada bulan Juni.

Penyingkiran pengikut setia Xi

Kesamaan di antara para jenderal Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) yang didepak ini adalah sebagian besar dari mereka naik berkat dukungan Xi dan karier mereka melesat semasa jabatannya.

Pemecatan mereka menunjukkan bahwa korupsi masih mengakar kuat di TPR, kata Chi Yue-yi, peneliti di Divisi Politik, Militer, dan Konsep Perang Tiongkok di INDSR Taiwan, kepada Focus.

"Hal ini juga menunjukkan betapa kokohnya posisi Xi Jinping di dalam militer," dia menambahkan.

Tajuk rencana PLA Daily edisi 18 Oktober menggambarkan "masalah korupsi He Weidong, Miao Hua, He Hongjun, dan lainnya sebagai fermentasi dan mutasi dari pengaruh buruk Guo Boxiong dan Xu Caihou," kata Chi.

Xi menyingkirkan Guo dan Xu, keduanya mantan wakil ketua KMP, atas korupsi besar pada 2015, dan kutipan itu mengisyaratkan bahwa warisan korupsi mereka masih belum selesai di militer.

Kasus ini "bukanlah masalah korupsi belaka melainkan persoalan politik -- yang terkait dengan loyalitas, faksionalisme, dan pembangunan basis kekuasaan pribadi," ujar Chi.

Perdebatan tentang kekuasaan Xi

Pemecatan sembilan jenderal, imbuh Chi, "menunjukkan kekuasaan Xi Jinping di militer tidak tergoyahkan." Xi menentukan keputusan penting dan "tidak ada yang berani menantangnya."

Shen Ming-shih, peneliti di INDSR Taiwan, memiliki pendapat yang berbeda.

Xi mengangkat para jenderal itu, sehingga beberapa veteran PKT berpendapat Xi harus dimintai pertanggungjawaban, bahkan "dipaksa berhenti sebagai ketua KMP," kata Shen kepada Focus.

Mereka khawatir apabila Xi tetap seperti ini, "Partai Komunis -- dan mungkin negara itu sendiri -- akan runtuh," ucap Shen.

Xi baru-baru ini melimpahkan sebagian wewenang, mungkin karena masalah kesehatannya, kepada komandan senior Zhang Youxia yang kini mengatur urusan militer dan menindak para jenderal yang terkait dengan faksi Xi, Shen menambahkan.

Promosi Zhang Shengmin mengisyaratkan peran utamanya dalam upaya antikorupsi terbaru di dalam militer, kata Shen.

Tidak adanya perwakilan militer dalam daftar baru anggota KMP alternatif menunjukkan meningkatnya ketidakpercayaan Xi terhadap para perwira muda, kata Tsai Ming-yen, direktur Biro Keamanan Nasional Taiwan, kepada Central News Agency Taiwan.

Pemusatan kekuasaan yang berisiko

Struktur KMP yang menyusut dapat meningkatkan risiko pengambilan keputusan sepihak, kata Tsai.

Meski Zhang Shengmin jadi wakil ketua KMP, dia tidak masuk Politbiro, untuk membatasi pengaruhnya dan menghindari pemusatan kekuasaan seperti He Weidong, kata Chi.

Katsuji Nakazawa, wartawan senior Nikkei Asia, di dalam artikelnya mengatakan bahwa "semua anggota inti 'klik Fujian' Xi Jinping di dalam TPR sudah disingkirkan."

"Klik Fujian" dulunya adalah basis kekuasaan inti Xi di dalam militer, tetapi Xi kini menyingkirkan semua orang yang menangani strategi terhadap Taiwan.

Sebagian besar perwira itu berasal dari Komando Palagan Timur, kata Chi, yang membantah klaim bahwa penyingkiran itu berkaitan dengan keengganan menyerang Taiwan.

"Xi masih memegang kewenangan tertinggi, terutama di bidang militer. Guna mewujudkan Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030), Xi Jinping akan terus memegang kekuasaan hingga 2030 dan tidak akan menyerahkannya kepada orang lain," ujar Chi.