Oleh Chelsea Robin | 2026-03-13

Pasukan AS menunjukkan kemampuan maritim canggih, daya tahan operasi yang tinggi, serta jangkauan global melalui pencegatan terhadap tiga kapal tanker yang mengangkut minyak ilegal dari Laut Karibia hingga Samudra Hindia bulan lalu, kata sejumlah pejabat.

Dalam insiden terbaru, pasukan militer AS menyita Bertha, kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) yang dikenai sanksi AS karena secara ilegal mengangkut minyak Iran dan Venezuela.

Penyitaan itu menjadi pencegatan tanker ke-10 di seluruh dunia sejak Desember lalu dan dapat “mengindikasikan meningkatnya pengawasan terhadap kapal yang membawa minyak mentah dari negara-negara yang dijatuhi sanksi," demikian dilaporkan oleh S&P Global pada 24 Februari.

Menurut laporan berita, operasi serupa sebelumnya berlangsung di kawasan Karibia dan Atlantik Utara.

Pelacakan global

Bertha meninggalkan Venezuela pada awal Januari dengan membawa 1,9 juta barel minyak mentah berat Merey, menurut laporan pengapalan dari perusahaan minyak dan gas milik negara Venezuela, PDVSA.

Dalam unggahan di media sosial pada 24 Februari, Departemen Pertahanan AS menyatakan kapal itu telah melanggar “karantina” Washington di kawasan Karibia terhadap tanker yang dijatuhi sanksi. “Dari Karibia sampai Samudra Hindia, kami memantaunya dan menghentikannya,” kata departemen tersebut.

Departemen Pertahanan menyatakan pasukan AS melakukan “right-of-visit”, intersepsi maritim, dan naik ke kapal Bertha tanpa insiden di wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM) setelah kapal tersebut berupaya menghindari penegakan hukum.

Bertha merupakan kapal tanker minyak ilegal ketiga yang disita bulan lalu di Samudra Hindia, kata Pentagon melalui unggahan di media sosial, seraya menambahkan, “Tiga kapal telah melarikan diri dan kini ketiganya telah ditangkap.”

Pasukan INDOPACOM mencegat kapal Aquilla II pada tanggal 9 Februari, diikuti Veronica III pada tanggal 15 Februari. Kedua kapal itu dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan ASt.

Pasukan AS melacak Aquila II selama lebih dari 30 hari saat kapal itu melintasi Laut Karibia, Samudra Atlantik, dan perairan di sekitar Tanjung Harapan sebelum memasuki wilayah operasi INDOPACOM, menurut Reuters. Veronica III dan Bertha menempuh rute jarak jauh serupa setelah meninggalkan Venezuela pada awal Januari.

Jangkauan operasional

Operasi tersebut menunjukkan adanya koordinasi antarkomando militer AS saat kapal-kapal itu bergerak dari Karibia menuju wilayah operasi INDOPACOM.

Pencegatan itu menegaskan kemampuan AS yang melampaui patroli maritim tradisional. “Tidak ada negara lain yang memiliki jangkauan global, ketahanan operasi, atau tekad untuk menegakkan sanksi pada jarak seperti ini,” tulis Departemen Pertahanan di media sosial. Pasukan AS memantau sejumlah kapal bersanksi secara simultan selama beberapa pekan saat kapal-kapal mengangkut minyak mentah ilegal melalui perairan internasional sambil berupaya menghindari deteksi.

Tanker yang mencoba menghindari sanksi sering menyamarkan pergerakannya dengan menonaktifkan transponder Automatic Identification System (AIS), mengganti identitas kapal, mengubah registri, atau melakukan transfer muatan antar kapal untuk menyembunyikan asal kargo.

Untuk mengatasi taktik itu, pasukan AS menggunakan jaringan intelijen, pemantauan satelit, dan pesawat patroli maritim yang mampu menjaga kontak visual maupun radar dengan kapal yang beroperasi secara “gelap” dalam jarak jauh.

Dalam melacak kapal-kapal itu, pasukan AS memperlihatkan kemampuan intelijen dan penargetan lintas domain. Mereka mengerahkan P-8A Poseidon, pesawat pengawasan maritim dan antikapal selam jarak jauh, guna menjaga kontak dan memandu tim yang akan naik ke atas kapal setelah kapal-kapal tersebut memasuki area tanggung jawab INDOPACOM.

Keruntuhan mendadak model “armada gelap”

Perubahan ini tampaknya dipicu oleh kerangka kebijakan Venezuela yang telah diperbarui oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) pemerintah AS. Setelah penggulingan presiden Nicolás Maduro pada bulan Januari, Washington melonggarkan pembatasan terhadap pengiriman minyak Venezuela. Pergeseran kebijakan tersebut mengurangi insentif untuk menggunakan kapal tanker ilegal.

Bersama dengan kampanye penegakan maritim Washington, kebijakan baru itu secara efektif melumpuhkan tahap distribusi dalam rantai pasok ilegal. Walaupun kapal seperti Bertha sempat berangkat pada awal Januari, model “armada gelap” sejak saat itu “runtuh secara mendadak,” menurut laporan Windward, yang menyebutkan “tidak satu pun tanker armada gelap berhasil menyalurkan” kargonya ke tujuan akhir sejak pertengahan Desember.

Pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) turut mendukung upaya tersebut. Windward, yang menyediakan data intelijen maritim berbasis AI bagi Departemen Pertahanan dan lembaga lainnya, menyebut sekitar 100 kapal tanker mengirimkan minyak mentah Venezuela sebelum pertengahan Desember 2025, dengan sekitar 40% di antaranya berada di bawah sanksi. Namun, tekanan penegakan hukum telah secara tajam mengganggu perdagangan tersebut.

Penegakan sanksi oleh negara mitra

Langkah AS itu terjadi seiring meningkatnya kerja sama regional. Reuters pada 17 Februari melaporkan bahwa India telah menyita tiga kapal tanker yang dikenai sanksi AS dan terkait dengan Iran, serta meningkatkan pengawasan maritim untuk menekan perdagangan ilegal.

Laporan itu menyebutkan penjaga pantai India mengerahkan sekitar 55 kapal dan sedikitnya 10 pesawat guna melakukan pengawasan di wilayah maritimnya dan mencegah perairan India dimanfaatkan untuk transfer antar kapal guna menyembunyikan asal kargo.

“Perairan internasional bukan tempat berlindung bagi pihak yang dikenai sanksi,” kata Pentagon di media sosial. “Melalui darat, udara, maupun laut, pasukan kami akan menemukan kalian dan menegakkan keadilan.”