Oleh Wu Qiaoxi | 2026-04-17

Jepang telah menurunkan pandangannya terhadap Tiongkok dalam Buku Biru Diplomatik 2026, dengan menyebut Tiongkok sebagai “negara tetangga penting,” alih-alih “salah satu hubungan bilateral yang paling penting,” istilah yang digunakan dalam edisi 2025. Laporan tersebut menyatakan Tiongkok telah meningkatkan “kritik sepihak dan langkah-langkah koersif” terhadap Jepang.

Buku biru tersebut, yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi kepada Diet (parlemen) pada 10 April itu meninjau diplomasi Jepang sepanjang tahun 2025 serta perkembangan dunia internasional. Laporan tersebut mengutip insiden jet tempur Tiongkok yang mengunci radar kendali tembaknya ke pesawat Pasukan Bela Diri Udara Jepang, serta kebijakan Beijing yang memperketat kontrol ekspor atas barang-barang penggunaan ganda yang dibeli Jepang, di antara tindakan lainnya.

Para analis menilai pergeseran diksi ini mencerminkan meningkatnya persepsi ancaman terhadap Tiongkok, bukan sekadar penurunan status hubungan bilateral Jepang–Tiongkok.

Pada saat yang sama, laporan tersebut menyatakan Jepang akan terus melanjutkan upaya komprehensif untuk mendorong hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan Tiongkok.

“Faktanya, setiap tahun selalu ada perubahan yang mencakup banyak bidang,” kata Motegi saat ditanya mengenai perubahan pilihan kata tersebut.

Hubungan Jepang–Tiongkok memburuk dalam beberapa bulan terakhir menyusul pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi bahwa penggunaan kekuatan oleh Tiongkok di sekitar Taiwan dapat menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang. Beijing mengecam keras pernyataan tersebut dan, sejak itu, ketegangan meningkat di ranah diplomatik, ekonomi, dan militer.

Pada akhir Maret, seorang anggota aktif Pasukan Bela Diri ditangkap atas tuduhan memasuki area Kedutaan Besar Tiongkok di Tokyo tanpa izin. Insiden ini menambah keterpurukan hubungan kedua negara.

Menyoroti tindakan koersif Tiongkok

Buku biru tersebut menekankan Jepang berulang kali memprotes dan membantah apa yang disebutnya sebagai “pernyataan yang tidak sesuai fakta dan langkah-langkah koersif” oleh Tiongkok. Laporan itu juga menyebut kontrol ekspor Tiongkok atas barang penggunaan ganda, yang dimaksudkan untuk menargetkan Jepang tahun ini, sebagai “sudah jelas tidak sejalan dengan praktik internasional” dan “tidak dapat diterima” oleh Tokyo.

Namun, Tiongkok menyalahkan Jepang atas memburuknya hubungan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, pada 10 April menuduh Takaichi memicu ketegangan melalui pernyataannya tentang Taiwan.

Jepang harus “bercermin diri dan memperbaiki kesalahannya,” kata Mao.

Media pemerintah Tiongkok, CGTN, menggambarkan laporan tersebut seperti “menyiramkan seember air dingin” pada hubungan yang sudah tegang.

Jepang tinggalkan sikap naif

Perubahan diksi tersebut menandakan pergeseran fokus kebijakan Jepang, menurut para analis.

Hal ini menunjukkan Tokyo tidak lagi akan “secara naif menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk membantu Tiongkok atau memulihkan hubungan, melainkan akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengantisipasi Tiongkok,” kata Shen Ming-shih, peneliti di Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, kepada NTD Television.

Perubahan ini “bukan penurunan hubungan dengan Tiongkok, melainkan peningkatan persepsi akan ancaman,” ujar Weng Ming-hsien, profesor ilmu politik di Universitas Tamkang, New Taipei, kepada Liberty Times.

“Yang lebih penting, buku biru ini menunjukkan bahwa Jepang akan merespons perkembangan Tiongkok secara tenang dan tepat dari perspektif kepentingan nasional,” katanya, seraya menambahkan pengamat dapat melihat peningkatan penempatan sistem pertahanan rudal di Kepulauan Nansei serta penguatan kerja sama keamanan Jepang–AS.

Buku biru tersebut juga menegaskan kembali bahwa Taiwan adalah “mitra yang sangat penting dan sahabat berharga,” yang berbagi nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, dengan hubungan yang dijaga di luar pemerintahan.