Oleh Ha Er-rui |
Selandia Baru dan Kepulauan Cook sepakat menandatangani perjanjian pertahanan baru, memulihkan hubungan yang sempat renggang sejak Kepulauan Cook menandatangani kerja sama strategis dengan Tiongkok tahun lalu tanpa melibatkan Wellington.
Deklarasi tersebut menetapkan masing-masing negara sebagai “mitra pilihan” dan menetapkan kerangka yang lebih jelas bagi kerja sama pertahanan dan keamanan dalam hubungan asosiasi bebas yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ditandatangani di Rarotonga pada awal April oleh Menlu Selandia Baru Winston Peters dan Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, perjanjian ini dipandang sebagai landasan baru bagi kerja sama ke depan.
Peters menyebut kesepakatan tersebut menghadirkan kejelasan dalam hubungan yang kian rumit di tengah pergeseran geopolitik.
![Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown (ketiga dari kanan) mengunjungi National Deep Sea Centre di Qingdao pada 12 Februari 2025. Kunjungan ini dilakukan setelah penandatanganan Kemitraan Strategis Komprehensif 2025–2030 dengan Tiongkok. [Facebook/Mark Brown]](/gc9/images/2026/04/22/55710-cook_cn-370_237.webp)
“Deklarasi ini mengakhiri ambiguitas sebelumnya dan memberikan kejelasan bagi kedua pemerintah sehingga kami dapat melangkah maju dengan fokus pada masa depan, bukan masa lalu,” ujarnya.
Brown memaknai kesepakatan ini dalam kerangka saling menghormati: “Kami menandatangani deklarasi ini sebagai landasan baru yang dibangun atas kejelasan, pengakuan timbal balik, dan keyakinan bersama bahwa dua negara yang berbeda ukuran, tetapi setara dalam martabat, dapat membangun sesuatu yang benar-benar layak investasi."
Relasi yang merenggang
Kepulauan Cook, bekas wilayah Selandia Baru di Pasifik Selatan, menjalin hubungan asosiasi bebas dengan Selandia Baru sejak 1965, memperoleh otonomi pemerintahan dengan tetap mempertahankan kewarganegaraan Selandia Baru bagi penduduknya. Di bawah pengaturan ini, kedua pihak wajib melakukan konsultasi rutin mengenai pertahanan dan keamanan.
Hubungan itu merenggang tahun 2025 ketika Kepulauan Cook menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Tiongkok yang mencakup pertambangan laut dalam, kerja sama regional, dan pembangunan ekonomi—tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Wellington. Selandia Baru menyatakan “keprihatinan serius” dan menangguhkan bantuan keuangan tahunan sekitar NZ$29,8 juta (US$17,1 juta).
Dalam deklarasi terbaru, Kepulauan Cook diwajibkan lebih dulu berkonsultasi dengan Selandia Baru untuk setiap “permintaan bantuan” di bidang keamanan, termasuk yang berkaitan dengan “infrastruktur vital” seperti pelabuhan dan jaringan telekomunikasi.
Kepulauan Cook juga akan menyampaikan “pemberitahuan dini yang komprehensif” kepada Selandia Baru terkait isu keamanan, sekaligus memberi ruang luas bagi Wellington untuk meninjau dan menentang setiap kesepakatan dengan “pihak ketiga” yang berpotensi melemahkan deklarasi itu.
Faktor Tiongkok
“Tiongkok tersingkir, Selandia Baru kembali masuk lewat kesepakatan baru dengan Kepulauan Cook,” demikian judul tajuk berita 1News. Situs web berita milik lembaga penyiaran negara Selandia Baru, TVNZ, menyebut deklarasi tersebut “secara efektif menyingkirkan Tiongkok” dengan menegaskan kembali peran utama Wellington dalam urusan keamanan Kepulauan Cook.
Berdasarkan deklarasi ini, setiap kesepakatan yang sebelumnya dibuat Kepulauan Cook dengan negara lain berpotensi ditinjau ulang oleh Wellington jika dianggap memengaruhi Selandia Baru maupun keamanan dan pertahanan wilayahnya.
Peters mengatakan bahwa perjanjian yang telah ditandatangani Kepulauan Cook dengan Tiongkok kini menghadapi kendala serius. “Interpretasi yang jelasnya adalah kesepakatan-kesepakatan tersebut sekarang memiliki banyak sekali batasan,” katanya kepada 1News.
“Ini sekaligus mengirim pesan kepada pemerintah Tiongkok, yang menjalin hubungan baik dengan kami, bahwa ada hubungan khusus antara Tokelau, Niue, dan Kepulauan Cook—dan kami berada di dalamnya. Itulah hal utama yang tidak mereka (Tiongkok) akui pada saat itu,” katanya.
Ekspansi Tiongkok yang kian intensif ke kawasan Pasifik mengguncang stabilitas regional, terutama di Pasifik Selatan yang berpenduduk jarang, tempat negara-negara kepulauan kecil menguasai zona ekonomi eksklusif yang luas, kaya sumber daya laut, dan bernilai strategis tinggi.
Menanggapi deklarasi itu, Beijing meminta agar otonomi negara kepulauan Pasifik dihormati. Jubir Kemenlu Tiongkok Mao Ning menyatakan Tiongkok bersedia melanjutkan kerja sama dengan Kepulauan Cook guna “memperdalam kolaborasi konkret dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara."
"Keluarga" vs. "teman"
Namun, Brown menarik garis pemisah yang lebih tegas antara hubungan Kepulauan Cook dengan Selandia Baru dan relasinya dengan Tiongkok.
Dalam wawancara 21 April dengan program Checkpoint RNZ, Brown mengatakan Selandia Baru tetap menjadi “keluarga” bagi Kepulauan Cook dan “mungkin hubungan terkuat kami” di antara para mitra pembangunan.
Sementara, dia menyebut Tiongkok “teman yang sangat baik” yang mendukung prioritas pembangunan Kepulauan Cook, terutama di bidang infrastruktur, selama hampir tiga dekade hubungan diplomatik.
Anna Powles, lektor kepala di Pusat Studi Pertahanan dan Keamanan Universitas Massey, mengatakan memburuknya hubungan dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan perbedaan penafsiran atas kewajiban dalam Deklarasi Seabad Bersama tahun 2001.
Menurutnya, perjanjian terbaru ini melangkah lebih jauh: “Kesepakatan ini membantu memperjelas secara komprehensif bahwa Selandia Baru merupakan mitra pertahanan dan keamanan utama Kepulauan Cook, dan hubungan itu bersifat eksklusif."
![Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown (kiri) menyambut Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters saat tiba di Rarotonga pada 31 Maret 2026, menjelang pembicaraan mengenai perjanjian pertahanan dan keamanan baru. [Facebook/Mark Brown]](/gc9/images/2026/04/22/55709-nz-cook_1-370_237.webp)