Oleh Joyce Huang | 2026-06-24

Menteri Urusan Ekonomi Kung Ming-hsin mengatakan Taiwan tengah mengkaji sejumlah kebijakan untuk memperketat kontrol ekspor chip kecerdasan buatan (AI) ke Tiongkok.

Kung mengatakan dalam sidang legislatif pada 17 Juni bahwa kementeriannya telah mulai menyusun amendemen hukum untuk memberlakukan larangan yang lebih ketat terhadap ekspor chip AI ke Tiongkok, menyusul kekhawatiran atas praktik pengiriman ilegal chip AI Nvidia ke negara tersebut melalui Taiwan.

Menurut Kung, kementeriannya saat ini berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk lembaga keamanan nasional dan otoritas yang membidangi keuangan, perdagangan, serta kepabeanan, sebelum aturan baru itu dirampungkan dan diberlakukan "secepat mungkin."

Jika disahkan, aturan baru tersebut akan membuka jalan bagi Taiwan untuk pertama kalinya menindak penyelundupan chip AI ke Tiongkok sebagai kejahatan pidana.

Kasus server Nvidia

Pernyataan itu disampaikan Kung setelah legislator Partai Progresif Demokratik (DPP), Chung Chia-pin, menyuarakan kekhawatiran terkait laporan yang menuduh raksasa teknologi AS Super Micro Computer Inc. diduga terlibat dalam pengiriman ilegal chip AI Nvidia ke Tiongkok.

Meski memegang jabatan presiden, DPP tidak menguasai mayoritas kursi di parlemen.

Jaksa federal AS pada 19 Maret menuntut tiga orang yang memiliki keterkaitan dengan Super Micro atas dugaan pengiriman ilegal server AI Nvidia senilai US$2,5 miliar ke Tiongkok, yang melanggar ketentuan ekspor AS yang melarang pengiriman chip ke negara itu tanpa lisensi.

Surat dakwaan AS yang dikutip CNN menyebut ketiga terdakwa menggunakan perantara di Asia Tenggara untuk menyembunyikan fakta bahwa server AI Nvidia itu ditujukan untuk Tiongkok.

Menurut laporan itu, para pelaku menggunakan dokumen palsu untuk mendukung penipuan, serta mengemas ulang server dalam kotak tanpa label untuk menyembunyikan isi pengiriman sebelum sampai ke pelanggan di Tiongkok.

Jaksa menyebut para tersangka mengemas ulang server dalam kotak tanpa label, lalu mengirimkannya ke pelanggan di Tiongkok.

Pihak berwenang mengidentifikasi para tersangka sebagai Wally Yih-Shyan Liaw, Steven Ruei-Tsang Chang, dan Willy Ting-Wei Sun.

Liaw, salah satu pendiri Super Micro yang juga pernah menjadi anggota direksi perusahaan, dibebaskan dengan jaminan US$5 juta. Adapun Sun, kontraktor eksternal yang disebut jaksa sebagai “calo” dalam skema tersebut, masih dalam proses negosiasi uang jaminan dengan jaksa setelah sidang pada awal April.

Chang, selaku general manager cabang Super Micro di Taiwan, hingga kini masih berstatus buron.

Celah hukum

Chung dari DPP menyebutnya “ironi” bahwa jaksa AS menuntut hukuman penjara 20 tahun bagi para tersangka penyelundup, sementara di Taiwan mereka hanya dapat dijerat dengan pasal “pemalsuan.” Dengan dakwaan tersebut, vonis bersalah biasanya hanya berupa denda.

Chung mendesak pemerintah Taiwan untuk “segera memberlakukan larangan ekspor chip secara menyeluruh ke Tiongkok.”

“Jika Taiwan, sebagai perisai silikon dalam aliansi semikonduktor global, mempertahankan rezim regulasi yang lebih longgar [terkait kontrol ekspor chip] terhadap negara yang dianggap bermusuhan dibandingkan mitra kita di AS... kita tidak hanya melemahkan pertahanan keamanan nasional kita sendiri, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat internasional terhadap Taiwan,” tulis Chung di Facebook pada 17 Juni..

Taiwan tidak menganggap ekspor chip AI tanpa izin ke Tiongkok sebagai tindak pidana, meskipun otoritas di negara itu telah memasukkan sejumlah perusahaan Tiongkok, termasuk Huawei dan Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ke dalam daftar hitam ekspor.

Oleh karena itu, saat otoritas Taiwan pada akhir Mei menahan tiga warga Taiwan yang diduga menyelundupkan server AI buatan Super Micro yang mengandung chip Nvidia canggih ke Tiongkok, pihak jaksa hanya dapat mendakwakan satu pasal, yakni pemalsuan.

Taiwan tengah mempertimbangkan pembatasan penjualan chip AI kepada “seluruh pelanggan di Tiongkok” serta menjadikan penyelundupan chip AI sebagai tindak pidana, demikian laporan Bloomberg pada 9 Juni mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Laporan tersebut mengutip Kementerian Urusan Ekonomi yang menegaskan bahwa pihaknya berupaya memperketat pengawasan terhadap “barang berteknologi tinggi strategis” agar lebih selaras dengan rezim kontrol ekspor internasional sekaligus melindungi keamanan nasional Taiwan.

Ancaman keamanan nasional

Usulan kontrol Taiwan tersebut, jika diberlakukan, akan menunjukkan tekadnya untuk menyesuaikan diri dengan pembatasan chip Washington serta menutup celah yang terungkap dalam kasus Super Micro, kata Lin Tsungnan, profesor teknik elektro di National Taiwan University di Taipei.

Ia menambahkan, kontrol yang lebih ketat akan membatasi akses Beijing terhadap prosesor canggih yang berpotensi digunakan untuk keperluan militer.

“Larangan ekspor chip AI ke Tiongkok adalah kebijakan yang sepenuhnya tepat [bagi Taiwan]. Jika tidak, kita sama saja [memberi Tiongkok keunggulan militer dengan] menjual senjata canggih [berbasis AI] kepada musuh, yang pada akhirnya akan melemahkan keamanan nasional kita sendiri,” kata Lin kepada Focus.

Ia mengatakan pengembangan drone di Taiwan atau teknologi nirawak lainnya untuk digunakan dalam konflik di masa depan di Selat Taiwan, mengharuskan Taiwan untuk tetap unggul dalam mengadopsi teknologi AI generasi terbaru.