Oleh Focus | 2026-06-29

Seiring meluasnya aktivitas pemetaan bawah laut Tiongkok di Samudra Pasifik, Australia, Jepang, dan Filipina merespons dengan tingkat urgensi yang semakin tinggi.

Menurut Reuters, aktivitas pemetaan bawah laut Tiongkok kini telah melampaui "rantai pulau pertama" -- rangkaian kepulauan Pasifik yang membentang dari Kamchatka hingga Semenanjung Malaya—hingga ke perairan dekat Hawaii, Guam, dan jalur menuju Arktik di sebelah barat Alaska. Perluasan ini menunjukkan semakin luasnya jangkauan survei dasar laut yang dilakukan Beijing.

Ekspansi tersebut mencerminkan tren yang lebih luas, di mana persaingan bawah laut tidak lagi terbatas di Indo-Pasifik, tetapi juga meluas ke kawasan Kutub Utara dan titik-titik strategis lainnya, di mana pemerintah di berbagai negara kini semakin memprioritaskan keamanan dan pemantauan dasar laut.

Tren tersebut penting karena menunjukkan ambisi Angkatan Laut Tiongkok yang berjangkauan lebih jauh, bukan sekadar pengumpulan data di sekitar Taiwan.

Perubahan ini telah memengaruhi perencanaan strategis di kawasan.

Pemerintah yang sebelumnya menganggap persaingan bawah laut sebagai masalah terbatas di ranah angkatan laut kini memasukkannya ke dalam pembahasan yang lebih luas mengenai penangkalan, keamanan infrastruktur, dan koordinasi antar aliansi.

Dalam praktiknya, hal ini berarti lebih banyak patroli, peningkatan pengawasan, serta alokasi anggaran pertahanan yang lebih besar, pada saat banyak negara Indo-Pasifik sebenarnya lebih memilih untuk membelanjakannya di sektor lain.

Peningkatan pertahanan kawasan

Australia kini menjadi pusat dari respons tersebut.

Melalui AUKUS—kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat—HMAS Stirling, sebuah pangkalan angkatan laut di pesisir barat Australia, sedang dipersiapkan untuk kehadiran rotasi kapal selam bertenaga nuklir milik Amerika Serikat dan Inggris mulai tahun 2027. Sementara itu, pekerjaan pemeliharaan dan dukungan logistik oleh negara-negara aliansi telah berjalan.

Pada bulan Februari, Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan bahwa aktivitas di HMAS Stirling bertujuan membangun "jaringan mitra tepercaya" yang mampu menopang operasi pasukan bawah laut "di garis depan, dengan cepat, dan dalam skala besar."

Upaya tersebut lebih dari sekadar urusan logistik. Langkah itu merupakan upaya terencana untuk memperkuat kehadiran aliansi di Samudra Hindia bagian timur dan jalur menuju Asia Tenggara.

Pada saat yang sama, Jepang juga memperkuat postur pertahanannya.

Kementerian Pertahanan Jepang telah mengonfirmasi bahwa kapal perusak rudal kendali JS Chokai sedang dimodifikasi dan awaknya menjalani pelatihan di Amerika Serikat agar mampu meluncurkan rudal jelajah Tomahawk. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Tokyo memperkuat kemampuan serangan jarak jauh.

Bersamaan dengan itu, Jepang terus berinvestasi dalam sistem pengawasan maritim berkelanjutan, termasuk pesawat patroli P-1 dan P-3C, serta memperluas latihan bersama dengan negara-negara mitra.

Sementara itu, Filipina mulai bergerak dari posisi rentan menjadi koordinasi aktif.

Pada bulan Maret, Manila dan Washington melaksanakan kegiatan kerja sama maritim di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.

Reuters juga melaporkan bahwa Filipina, Amerika Serikat, dan Australia telah menyelesaikan putaran latihan gabungan lainnya di Laut Tiongkok Selatan, dengan Australia mengerahkan pesawat pengintai P-8A Poseidon.

Langkah-langkah tersebut memang belum menghilangkan tekanan terhadap perairan Filipina. Namun, perkembangan itu menunjukkan bahwa persaingan bawah laut kini dihadapi dengan kehadiran aliansi yang semakin rutin.

Bagi negara-negara kepulauan kecil di Pasifik, situasinya tidak terlalu menggembirakan.

Persaingan antar negara besar memang dapat meningkatkan perhatian terhadap aspek keamanan, tetapi juga dapat mempersulit pengelolaan ZEE, meningkatkan risiko komersial, serta menghambat investasi di sektor pariwisata dan infrastruktur.

Akibatnya, negara-negara tersebut menghadapi pilihan yang semakin sulit antara mengejar pembangunan nasional dan menghadapi meningkatnya eksposur terhadap persaingan strategis.

Keunggulan aliansi masih bertahan

Gerakan pemetaan bawah laut Tiongkok memang ambisius, tetapi masih menghadapi kendala struktural.

Amerika Serikat dan sekutunya beroperasi di lingkungan maritim yang telah mereka amati, mereka latih, dan mereka integrasikan selama puluhan tahun.

Reuters mengutip mantan komandan armada kapal selam Angkatan Laut Australia, Peter Scott, yang mengatakan bahwa data pemetaan Tiongkok akan "sangat bernilai dalam mempersiapkan medan perang." Namun, kondisi tersebut juga berlaku sebaliknya: kawasan perairan itu telah lama menjadi bagian dari perencanaan, pengawasan, dan operasi anti kapal selam negara-negara aliansi.

Di situlah letak keseimbangan kekuatan yang sebenarnya. Keunggulan tidak hanya ditentukan oleh platform militer, tetapi juga oleh jaringan.

Armada pesawat P-8 Australia, arsitektur patroli dan pengawasan maritim Jepang, infrastruktur bawah laut Amerika Serikat, serta tradisi berbagi intelijen di antara negara-negara aliansi menciptakan gambaran operasional yang jauh lebih komprehensif daripada yang dapat dihasilkan sendiri oleh Tiongkok.

Dengan kata lain, Beijing memang semakin memahami kondisi dasar laut, tetapi melakukannya di kawasan tempat para pesaingnya masih memiliki sistem yang lebih matang.

Hal itu bukan berarti tantangan yang dihadapi adalah kecil, melainkan menunjukkan bahwa langkah-langkah untuk meresponsnya telah berlangsung.

Ambisi bawah laut Tiongkok terus berkembang, tetapi demikian pula upaya negara-negara di kawasan untuk membendung keuntungan strategis yang ingin diperoleh melalui survei-survei tersebut.

Untuk saat ini, keseimbangan kekuatan di bawah permukaan laut masih berpihak kepada pihak yang memiliki koalisi lebih luas, pengalaman operasional yang lebih mendalam, serta jaringan pengawasan dan akses yang lebih tangguh. Keunggulan tersebut semakin diperkuat oleh penekanan yang lebih besar pada interoperabilitas, berbagi beban, dan strategi penangkalan bawah laut dalam kerja sama maritim negara-negara aliansi.