Oleh Zarak Khan | 2026-07-17

India telah muncul sebagai salah satu pasar utama tenaga surya dengan biaya terendah di dunia, memberikan keuntungan ekonomi bagi New Delhi seiring intensifikasi upayanya untuk melemahkan dominasi Beijing dalam rantai pasok energi surya global.

Didukung oleh subsidi pemerintah, pembatasan impor, dan insentif bagi manufaktur domestik, India berupaya mengubah dirinya dari salah satu importir peralatan surya terbesar di dunia menjadi pusat manufaktur. Strategi ini bertujuan memperkuat posisi India agar mampu bersaing dengan Tiongkok, baik di pasar domestik maupun internasional.

Meskipun Beijing masih menjadi pemimpin yang sangat dominan dalam produksi polisilikon, wafer surya, sel surya, dan modul surya, New Delhi semakin memposisikan dirinya sebagai alternatif tepercaya bagi para investor yang ingin mendiversifikasi rantai pasok menjauh dari Beijing di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Biaya listrik terlevelisasi (levelized cost of electricity/LCOE) India untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya skala utilitas berada di angka US$35 per MWh pada 2025, sedikit lebih unggul dibandingkan Tiongkok yang berada di angka US$36 per MWh, dan jauh di bawah rata-rata global sebesar US$44 per MWh, menurut laporan yang dirilis pada bulan Juli oleh Badan Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency/IRENA), sebuah organisasi antarpemerintah.

Pada tahun 2025, India mencatat penambahan kapasitas energi surya sebesar 37,9 GW—rekor tertinggi secara nasional—serta menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia, menurut laporan bulan April oleh Ember Energy, sebuah lembaga kajian yang berbasis di Inggris.

Mengurangi ketergantungan pada Tiongkok

Upaya manufaktur energi surya India mewakili salah satu ambisi terbesarnya hingga saat ini untuk mengurangi ketergantungan pada ekosistem industri Tiongkok.

Sejak tahun 2014, perusahaan-perusahaan Tiongkok berkembang pesat di sektor teknologi, industri manufaktur, dan ekonomi digital India, sehingga memicu "kekhawatiran di New Delhi mengenai kerentanan strategis dan konsentrasi kepemilikan asing," menurut laporan tanggal 26 Juni dari South Asia Voices, sebuah platform kebijakan daring yang dikelola lembaga kajian Stimson Center.

Kekhawatiran tersebut meningkat tajam setelah bentrokan mematikan di Lembah Galwan pada tahun 2020, yang menewaskan sedikitnya 20 tentara India dan empat tentara Tiongkok. Insiden itu menandai jatuhnya korban jiwa pertama dalam bentrokan di sepanjang perbatasan yang disengketakan dalam 45 tahun terakhir.

Setelah bentrokan tersebut, India mengubah mekanisme penyaringan investasi yang semula bersifat pencegahan menjadi kebijakan ekonomi yang lebih luas, menurut laporan itu.

Langkah terbaru New Delhi memperluas kerangka kerja Daftar Model dan Produsen yang Disetujui (Approved List of Models and Manufacturers/ALMM) yang sebelumnya hanya mencakup modul dan sel surya, sehingga kini juga meliputi produk hulu seperti ingot dan wafer surya.

Kebijakan baru ini, yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2028, mewajibkan seluruh proyek pembangkit tenaga tenaga surya menggunakan wafer yang diproduksi di dalam negeri, menurut laporan NDTV pada 23 Juni.

Para pelaku industri menggambarkan kebijakan tersebut sebagai upaya paling berani India sejauh ini untuk menguasai salah satu tahapan manufaktur yang paling strategis dalam industri tenaga surya.

"Kebijakan ALMM 3 dirancang untuk memecahkan monopoli penuh Tiongkok atas industri ingot-wafer global dan meningkatkan keamanan energi India," kata Vinay Rustagi, Chief Business Officer di Premier Energies.

Rustagi mengatakan kebijakan tersebut dapat mendorong investasi sekitar 500 miliar rupee India (US$5,2 miliar) dalam tiga tahun ke depan, sehingga menciptakan hampir 80 GW kapasitas manufaktur wafer dan ingot domestik.

Tantangan dari Tiongkok

India masih menghadapi berbagai tantangan besar sebelum mampu menandingi dominasi industri Tiongkok.

Banyak pabrik di India masih sangat bergantung pada peralatan dan keahlian teknis dari Tiongkok.

Sejumlah produsen yang menerima dukungan pemerintah melalui skema Insentif Terkait Produksi (Production Linked Incentive/PLI) mengalami kesulitan mengoperasikan peralatan produksi canggih karena keahlian untuk memasang dan mengkalibrasi tungku produksi ingot masih dikuasai oleh insinyur Tiongkok.

Meskipun demikian, insentif pemerintah tampaknya dengan cepat merombak lanskap manufaktur India.

Sanjay Varghese, seorang eksekutif senior di perusahaan energi terbarukan India ReNew, memuji strategi "Make in India" pemerintah—yang menggabungkan tarif, hambatan non-tarif, regulasi ALMM, dan dukungan Insentif Terkait Produksi sekitar US$2,5 miliar—karena berhasil mentransformasi sektor itu dalam waktu lima tahun.

"Lima tahun lalu, semua modul surya yang dipasang di India diimpor dari Tiongkok," kata Varghese kepada Deutsche Welle Jerman pada 7 Juli. "Namun sekarang, seluruh modul, dan sekitar 50% sel surya yang digunakan di India, diproduksi di India."

Strategi industri India semakin meningkatkan ketegangan dagang dengan Beijing.

Pada bulan Juni, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) membentuk panel penyelesaian sengketa menyusul permintaan Tiongkok untuk "meninjau langkah-langkah India yang memengaruhi impor sel surya, modul surya, dan barang-barang teknologi informasi."

Beijing menyatakan persyaratan kandungan domestik dan tarif yang diterapkan India bersifat diskriminatif terhadap produsen asing.

Sebaliknya, New Delhi menegaskan diversifikasi rantai pasok telah menjadi kebutuhan penting, karena berbagai gangguan berulang telah menunjukkan risiko ketergantungan pada satu pemasok saja.

Kemitraan global

Menyadari dominasi Tiongkok masih terlalu besar untuk ditantang sendirian, India semakin menyelaraskan diri dengan berbagai inisiatif yang dipimpin negara-negara Barat untuk mendiversifikasi rantai pasok teknologi strategis. Salah satunya adalah Aliansi Surya Internasional (International Solar Alliance/ISA), yang diluncurkan bersama Prancis pada tahun 2015.

Berkantor pusat di Gurugram, India, ISA kini memiliki lebih dari 125 negara anggota dan penandatangan. Organisasi tersebut memperkuat citra New Delhi sebagai pemimpin global di bidang energi bersih yang independen dari pengaruh Tiongkok.