Oleh Wu Qiaoxi | 2025-03-21

Taiwan menimbang untuk mengeluarkan peringatan perjalanan ke beberapa negara setelah ada laporan bahwa Beijing memerintahkan badan keamanan nasionalnya menindak "elemen kemerdekaan Taiwan" di luar negeri.

Wang Huning, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok dan salah satu penasihat terdekat Presiden Xi Jinping, memberikan perintah tersebut saat pertemuan dua hari tentang Taiwan mulai 25 Februari, Reuters melaporkan, mengutip memo pemerintah Taiwan.

Dalam pertemuan itu, Wang meminta kedutaan besar di Beijing dan kantor polisi luar negeri di negara yang memiliki "tingkat kepercayaan tinggi" dengan Tiongkok untuk menerapkan arahan yang disahkan tahun lalu, yang menargetkan wisatawan, pelajar, dan penduduk Taiwan, menurut memo itu.

Juni tahun lalu, Tiongkok mengeluarkan arahan untuk menghukum aktivis kemerdekaan Taiwan "garis keras", termasuk hukuman penjara dan hukuman mati.

Pada 8 Maret, Mahkamah Agung Tiongkok dan Kejaksaan Agungnya menegaskan kembali penegakan ketetapan ini, kendati pengadilan Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi atas pulau tersebut dan warganya.

Pejabat senior Taiwan yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa dengan arahan baru tersebut, warga negara Taiwan di negara seperti Kamboja, Laos, dan sebagian Afrika dapat ditahan dan diproses jika diduga mendukung kemerdekaan Taiwan.

"Mereka dapat diciduk untuk diinterogasi oleh polisi setempat atau polisi Tiongkok di sana, setidaknya untuk mengintimidasi mereka secara psikologis," kata pejabat itu.

Badan keamanan Taiwan masih menimbang perlu tidaknya mengeluarkan peringatan untuk perjalanan ke negara tertentu bagi warganya, pejabat tersebut menambahkan.

Kantor Urusan Taiwan maupun Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak segera menanggapi pernyataan ini.

"Tiongkok berupaya 'mengungkung' demokrasi dan kebebasan Taiwan melalui arahan ini," kata Kementerian Luar Negeri Taiwan.

Kementerian itu mengatakan telah menginstruksikan kantornya di luar negeri untuk memantau dan menilai risiko serta mengingatkan masyarakat agar memperhatikan keselamatan saat bepergian ke luar negeri.

Membungkam kemerdekaan

Tiongkok mendirikan lebih dari 100 kantor polisi luar negeri di seluruh dunia untuk memantau, mengintimidasi, dan terkadang memulangkan warga negara Tiongkok yang tinggal di pengasingan, menurut laporan media barat.

Tiongkok menyangkal hal itu, mengaku itu kantor yang dikelola sukarelawan untuk membantu warga negara Tiongkok memperbarui dokumen dan menyediakan layanan lainnya.

Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayahnya dan telah lama mengancam akan merebutnya dengan kekerasan, dengan dasar Undang-Undang Anti-Pemisahan. Akan tetapi, definisi hukum mengenai kemerdekaan Taiwan masih belum jelas.

Pedoman yang diperkenalkan tahun lalu memperluas definisi tersebut hingga mencakup dukungan terhadap partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional atau upaya mempromosikan gagasan bahwa Taiwan terpisah dari Tiongkok.

Kantor Urusan Taiwan dan Kementerian Keamanan Umum Tiongkok membuat saluran khusus untuk melaporkan aktivitas pro-kemerdekaan Taiwan. Situs web kedua lembaga tersebut kini memiliki halaman yang berisi identitas aktivis tersebut dan artikel berita tentang mereka.

Setidaknya 52 penduduk Taiwan hilang atau ditahan setelah bepergian ke Tiongkok sejak 2024, kata Dewan Urusan Tiongkok di Taiwan.

Salah satu yang terkenal, aktivis sosial Yang Chih-yuan, yang pergi ke Xiamen dan kemudian Wenzhou untuk menghadiri turnamen Wenzhou Go pada 2022.

Pada bulan September, Yang dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena "kejahatan separatisme".

Contoh lainnya Fucha Yanhe, pemimpin redaksi Gusa Publishing, yang menghilang Maret 2023 setelah berangkat ke Shanghai untuk membatalkan kartu keluarganya dan ditahan sejak saat itu.

Keduanya dituduh otoritas Tiongkok terlibat dalam "insiden keamanan besar".