Oleh Chia Fei-mao | 2025-03-31

Pemerintah Taiwan mempertimbangkan untuk memeriksa kunjungan lintas selat sebagai upaya mencegah infiltrasi Tiongkok dan melindungi warganya.

Presiden Taiwan Lai Ching-te pada 13 Maret menyerukan pemberlakuan mekanisme keterbukaan untuk memastikan pejabat pemerintah pusat dan daerah tetap transparan dan bertanggung jawab kepada publik saat mengunjungi Tiongkok dalam program pertukaran.

Dia juga mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri Taiwan harus membuat mekanisme serupa untuk lembaga kesejahteraan sosial dan kelompok agama yang terlibat dalam pertukaran personel lintas Selat Taiwan.

"Mekanisme keterbukaan" bagi organisasi tersebut bertujuan untuk mencegah "campur tangan dan upaya front persatuan" Beijing, imbuh Lai, sebagaimana dilaporkan oleh Focus Taiwan.

Istilah "front persatuan" mengacu pada upaya terkoordinasi Partai Komunis Tiongkok untuk memengaruhi masyarakat, politik, dan media Taiwan guna mempromosikan sentimen pro-Beijing.

Lai juga secara resmi menetapkan Tiongkok sebagai "musuh eksternal", dan menuduh Beijing menyerukan pertukaran personel tetapi menahan wisatawan Taiwan.

Sejak 2024, Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) Taiwan mencatat 71 kasus orang hilang, ditangkap, diinterogasi, atau ditahan saat bepergian ke Tiongkok.

"Dari kompromi ke konfrontasi"

Pada 2024, perjalanan lintas selat berjumlah 4,4 juta perjalanan, kurang dari setengah dari 10 juta yang tercatat pada 2015 selama akhir kekuasaan Kuomintang (KMT).

Mengingat pemilihan umum tahun depan dan kampanye recall massal yang terjadi, "para wakil rakyat seharusnya tidak mengunjungi Tiongkok sesering ke pasar," kata Huang Kwei-bo, seorang profesor di Departemen Diplomasi di National Chengchi University, kepada Focus.

Chen Wen-chia, penasihat senior di Institut Penelitian Kebijakan Nasional (INPR), mengatakan dalam wawancara dengan Focus bahwa Tiongkok mengintensifkan taktik front persatuannya melawan Taiwan dengan tujuan menciptakan perpecahan internal di Taiwan.

Dengan menetapkan Tiongkok sebagai "musuh eksternal", Lai memperjelas pendiriannya. Menurut Chen, pengumumannya tentang tindakan balasan menunjukkan perubahan dari posisi yang ambigu menjadi strategi yang jelas dan tegas.

"Langkah balasan ini menandai transisi dari kompromi ke konfrontasi," kata Chen. "Langkah-langkah ini dapat memicu reaksi keras dari Tiongkok, yang berpotensi menghentikan pertukaran lintas selat sekaligus meningkatkan 'perang urat saraf' Tiongkok terhadap pemerintahan Lai."

Namun, dalam jangka panjang, langkah ini membantu Taiwan melawan infiltrasi Tiongkok dan membangun persatuan internal, katanya.