Oleh Jia Feimao | 2025-05-05

Serangkaian kasus spionase tingkat tinggi Tiongkok telah mengguncang Taiwan, mengungkapkan kerapuhan keamanan nasional yang cukup dalam.

Infiltrasi Beijing telah menjangkau Kantor Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan Legislative Yuan, serta partai yang berkuasa, Democratic Progressive Party (DPP), mulai dari kantor pusatnya hingga cabang lokal.

Salah satu kasus paling mengejutkan yang sedang diselidiki adalah Wu Shang-yu, penasihat di Kantor Presiden.

Direkrut oleh intelijen Tiongkok, Wu bergabung dengan kantor Lai Ching-te, yang menjabat sebagai Wakil Presiden di tahun 2022, dan mengikuti Lai saat diangkat sebagai presiden tahun 2024. Dari posisi yang dipercaya ini, ia membocorkan jadwal perjalanan Lai dan dokumen internal sensitif lainnya.

Wu menyerahkan informasi kepada Chiu Shih-yuan, petugas partai DPP, yang memberikannya kepada Huang Chu-jung, asisten khusus Wakil Rakyat New Taipei City, Li Yu-tian. Huang secara pribadi memberikan informasi ini kepada intelijen Tiongkok untuk imbalan uang.

Polisi menangkap Wu, Chiu, dan Huang pada akhir Februari dan menahan mereka dalam keadaan terisolasi, menurut Biro Investigasi Kementerian Kehakiman.

Celah penting terungkap

Pelanggaran lainnya menghantam Kementerian Luar Negeri dengan penangkapan mantan pegawainya tanggal 10 April.

Ho Jen-chieh, mantan petugas partai DPP sekaligus asisten Sekretaris-Jenderal Dewan Keamanan Nasional, Joseph Wu, saat ia menjabat sebagai menteri luar negeri, diduga membocorkan dokumen diplomatik rahasia sejak 2016.

"Banyak dokumen rahasia pertama kali diserahkan kepada 'Penasihat Ho' selama periode tersebut," ujar pejabat di kementerian yang berbicara dalam kondisi anonim kepada Focus.

"Saat melihat lagi ke belakang, saya tidak tahu seberapa banyak informasi rahasia yang telah dibocorkannya," jelas pejabat tersebut.

Di Legislative Yuan, Direktur-Jenderal Biro Investigasi, Chen Pai-li, bersaksi Ho hanya menjalani satu kali pemeriksaan keamanan khusus, sementara Wu Shang-yu sama sekali belum pernah mengikuti pemeriksaan apa pun -- menunjukkan adanya celah serius dalam upaya anti-spionase.

Kasus besar ketiga melibatkan Sheng Chu-ying, yang diduga pihak berwenang direkrut sebagai mata-mata Tiongkok tahun 2019.

Mereka menuduh Sheng menerima beberapa juta yuan dalam bentuk tunai dan mata uang virtual sebagai imbalan menyediakan informasi legislatif sensitif selama enam tahun terakhir.

Sebagai asisten Yu Shyi-kun, yang saat itu menjabat sebagai Jubir Legislative Yuan, Sheng melanggar protokol dengan mengikutsertakan dirinya dalam urusan diplomatik, menghadiri rapat rahasia, dan memotret pertemuan dengan utusan negara asing, ujar jaksa penuntut.

Walaupun telah dipecat dari kantor Yu, Sheng terus bekerja untuk legislator DPP lain sampai dia ditangkap pada tanggal 25 Maret.

Mata-mata di dalam militer

Mata-mata Beijing juga telah membidik militer Taiwan.

Agen Tiongkok menggunakan sogokan, pemerasan, dan jebakan utang melalui gerombolan kriminal, organisasi keagamaan sebagai kedok, serta rentenir ilegal untuk merekrut personel militer, menurut laporan tanggal 19 April dari Kementerian Pertahanan Nasional.

Sebuah laporan Biro Keamanan Nasional di bulan Januari mengungkapkan pihak berwenang mendakwa 28 personel militer aktif dan 15 purnawirawan atas tuduhan spionase pada tahun 2023.

Meskipun skalanya kian membesar, infiltrasi Tiongkok bukanlah hal baru.

Pada tahun 2014, polisi menyelidiki Chang Hsien-yao, saat itu menjabat sebagai wakil kepala Mainland Affairs Council, atas dugaan kebocoran informasi. Meskipun pihak berwenang tidak mendakwanya saat itu, mereka menjeratnya dengan Undang-Undang Anti-Infiltrasi pada bulan Februari.

Pada 21 April, China Times mengutip mantan direktur Biro Intelijen Militer, Liu Te-liang, yang memperkirakan lebih dari 5.000 mata-mata Tiongkok mungkin sedang beroperasi di Taiwan. Jumlah perkiraan ini senada dengan penilaian resmi sebelumnya.

Pengetatan operasi anti-spionase

Saat ini, Taiwan belum memberlakukan verifikasi kesetiaan atau latar belakang untuk posisi staf legislatif.

Perdana Menteri Chuo Jung-tai menyerukan reformasi pada 17 April, menyatakan penyaringan di masa depan "mungkin bergantung pada tingkat akses seseorang terhadap informasi rahasia."

Sebagian besar tersangka dalam kasus spionase yang baru terungkap pernah melakukan perjalanan ke Tiongkok sebelum direkrut, kata Chen Wen-chia, konsultan senior di Institute for National Policy Research.

Pola ini menunjukkan bahwa strategi infiltrasi Beijing "secara khusus membidik orang-orang yang pernah bepergian ke Tiongkok, yang memiliki sumber daya politik maupun akses atas informasi rahasia," ujar Chen pada Focus.

Setelah pengungkapan tersebut, Lai kini memerintahkan semua pejabat yang berafiliasi dengan DPP, baik yang menjabat di pemerintahan maupun di internal partai, untuk melaporkan setiap perjalanan ke Tiongkok, Hong Kong, atau Makau.

Perlunya undang-undang yang lebih tegas

Wu Se-chih, direktur China Research Center di Taiwan Thinktank, memperingatkan, "Jika pemerintah saja tidak bisa melindungi dirinya, atas dasar apa ia meminta seluruh masyarakat turut melawan infiltrasi?"

Dia mendorong dibentuknya undang-undang yang lebih tegas dan pengadilan khusus untuk kasus spionase.

"Hukuman yang ada saat ini terlalu ringan," kata Wu. "Mereka membiarkan mata-mata Komunis [Tiongkok] lolos. Mereka justru menciptakan tempat yang subur bagi orang-orang ini."

Inkonsistensi hukum seputar kebebasan berbicara, penelusuran aliran dana, dan standar klasifikasi terus menghalangi upaya penyelidikan dan pendakwaan yang efektif, kata Lin Ta, seorang jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Taipei.

Pemerintah harus menuntaskan ambiguitas hukum ini untuk membangun respons yudisial yang lebih tegas terhadap ancaman spionase, pungkasnya, menurut Central News Agency Taiwan.

Chen, sang konsultan, mengamini perlunya peningkatan kesadaran yang lebih luas dan penguatan kerja sama intelijen antar lembaga pemerintah.

Baru pada saat itulah Taiwan dapat membangun sistem anti-infiltrasi yang benar-benar tangguh dan efektif, katanya.