28 tahun berlalu, kebebasan di Hong Kong meredup

Oleh Wu Qiaoxi | 2025-07-02

Hong Kong yang dulu dikenal dengan perdebatan pluralistik dan pawai protes yang meriah, kini radionya menyiarkan 14 episode wejangan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Tanggal 1 Juli genap 28 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok, dan lima tahun sejak Beijing memberlakukan UU keamanan nasional yang mengubah kota itu menjadi Hong Kong yang "khusus bagi kaum patriotik".

Pembubaran salah satu partai oposisi yang bertahan paling lama baru-baru ini menegaskan nyaris hilangnya masyarakat madani, digantikan sanjungan nonkritis terhadap Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pimpinannya.

Liga Sosial Demokrat (LSD), partai pro-demokrasi yang selama hampir dua dasawarsa memperjuangkan pemilihan langsung dan aktivisme rakyat kecil, secara resmi bubar pada 29 Juni.

Anggota Liga Sosial Demokrat (LSD) membawa mawar merah pada 29 Juni, simbol martabat manusia dan keberanian, saat konferensi pers yang mengumumkan pembubaran partai pro-demokrasi Hong Kong itu. Mawar melambangkan nilai inti dan semangat 'tidak gentar' yang menjadi ciri khas LSD sejak didirikan. [Tangkapan layar dari The Collective]

Pengunjuk rasa di Tokyo membawa spanduk sindiran 'Di Hong Kong, Semuanya Baik-baik Saja' pada 28 Juni dalam demonstrasi senyap di lebih dari 20 kota di seluruh dunia. Aksi global itu bertujuan menyanggah propaganda Tiongkok tentang kebebasan di kota itu. [Tangkapan layar dari akun Facebook Kacey Wong]

Dalam pernyataan perpisahannya, kelompok itu menyatakan: "Lebih baik menjadi abu tertiup angin daripada menjadi debu mengambang," tulis The Collective, kantor berita nirlaba yang berbasis di Hong Kong.

Pembubaran itu terjadi di tengah meningkatnya penumpasan yang mengikis sebagian besar lembaga independen di kota itu.

"Hanya dalam lima tahun, pemerintah Tiongkok memadamkan semangat politik dan sipil Hong Kong dan menggantinya dengan patriotisme seragam yang dipaksakan," kata Maya Wang, wakil direktur Human Rights Watch divisi Tiongkok, dalam laporan yang terbit 29 Juni.

Membungkam perbedaan pendapat

Laporan Amnesty International yang terbit 30 Juni menyoroti bagaimana UU keamanan digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat dan merampas hak asasi manusia.

Dari 30 Juni 2020 -- tanggal berlakunya UU keamanan nasional -- sampai 17 Juni 2025, pihak berwajib Hong Kong menangkap 332 orang dengan pelbagai dakwaan terkait dengan keamanan nasional, menurut laporan tersebut.

Dari jumlah itu, 189 dituntut secara resmi. Setidaknya 91 orang didakwa berdasarkan UU keamanan asli, dan 76 orang divonis bersalah.

Pada tahun 2024, badan legislatif Hong Kong mengesahkan UU pelengkap, dikenal sebagai Pasal 23, yang memberi kewenangan besar kepada otoritas lokal.

LSD menjadi korban terbaru dalam gelombang penutupan organisasi demokrasi.

Partai Sipil bubar tahun lalu, sementara Partai Demokrat mulai meredup awal 2025.

Tahun-tahun terakhir LSD jauh dari masa lalunya yang semarak. Dulu dikenal dengan drama parlemennya -- melempar roti dan pisang ke pejabat pemerintah -- partai itu beberapa tahun terakhir tinggal bilik kecil tepi jalan yang buka di akhir pekan dan diawasi polisi.

Ketua Chan Po-ying mengumumkan keputusan bulat pembubaran, karena alasan keselamatan anggota dan tekanan politik, sebagaimana dilaporkan The Collective.

Meski menolak menjawab apakah ditekan oleh kaki tangan Beijing, Chan, yang memegang mawar merah -- bunga simbolis partai yang melambangkan martabat dan keberanian -- mengeluhkan "efek domino" yang menurutnya akan membuat lebih banyak organisasi bubar.

Perlawanan senyap

Lima tahun berjalan, UU keamanan nasional menghancurkan sistem semi-demokratis, masyarakat madani, dan pers bebas yang dulu dinikmati Hong Kong, menggantinya dengan masyarakat yang dibungkam, aparat keamanan yang tidak transparan, dan sistem politik yang memungkinkan pemerintahan langsung PKT.

Media vokal seperti Apple Daily dan Stand News sudah tutup. Reporters Without Borders kini menempatkan Hong Kong pada peringkat ke-140 kebebasan pers global, peringkat terendahnya, menggolongkan lingkungan medianya sebagai "sangat serius"—setara dengan Tiongkok daratan.

Uni Eropa pada 30 Juni mengutuk UU keamanan nasional yang "digunakan untuk mengekang", memperingatkan bahwa UU itu "merusak kepercayaan terhadap kekuasaan hukum dan reputasi internasional Hong Kong."

Para pejabat Tiongkok menepis kritik tersebut.

Jubir Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, pada 1 Juli menuduh "politisi Barat dan organisasi anti-Tiongkok" menjelekkan sistem hukum Hong Kong, dan menegaskan bahwa hak-hak penduduk tetap "sepenuhnya dilindungi".

Pada 28 Juni, warga Hong Kong di lebih dari 20 kota di seluruh dunia menggelar protes senyap bertajuk "Apakah Hong Kong baik-baik saja?"

Terilhami oleh seniman Kacey Wong, peserta berdiri di tempat umum dengan mulut dilakban atau ditutupi stiker PKT, memegang poster satir yang menyatakan "semuanya baik-baik saja" di Hong Kong, Tibet, dan Xinjiang. Demonstrasi ini bertujuan melawan propaganda Tiongkok tanpa suara, menurut unggahan Wong di Facebook.

"Sementara PKT berbicara lantang melalui iklan global, kami akan berdiri diam dan jujur," kata Aniessa Andresen, direktur German-Hong Kong Association.

"Diam bukan berarti menyerah, melainkan bentuk perlawanan."

Masyarakat