Oleh Jia Fei-mao | 2025-07-07

Dalam simulasi invasi tahun 2030 oleh Tiongkok, Taiwan memilih untuk tidak melepaskan tembakan pertama. Hal ini menyoroti dilema strategis dan ketegangan dalam pengambilan keputusan yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat.

Simulasi perang dilakukan di atas meja yang diprakarsai oleh kalangan sipil dan melibatkan para purnawirawan militer senior dari Taiwan, Amerika Serikat, dan Jepang berlangsung di Taipei pada 10–11 Juni.

Latihan ini menyimulasikan empat tahap eskalasi agresi Tiongkok terhadap Taiwan: gangguan, pemaksaan, hukuman, dan invasi besar-besaran..

Sebanyak sembilan jenderal dan delapan letnan jenderal purnawirawan dibagi menjadi lima tim — Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan satu kelompok pengendali — yang masing-masing bertindak berdasarkan kepentingan dan doktrin negaranya.

Berlatar tahun 2030, simulasi ini membayangkan perlambatan ekonomi di Tiongkok dan meningkatnya kerja sama militer antara AS dan Taiwan.

Dalam situasi tersebut, Beijing memutuskan untuk secara paksa mengakhiri masalah Taiwan. Skenario dimulai dengan sejumlah kapal Tiongkok memasuki wilayah perairan teritorial Taiwan sejauh 12 mil laut dan merebut beberapa pulau lepas pantai sebagai pangkalan persiapan, hingga akhirnya melakukan pendaratan amfibi mendadak di pesisir timur Taiwan.

Latihan ini diakhiri dengan pasukan Taiwan memukul mundur pendaratan militer Tiongkok di bagian timur.

Namun demikian, keputusan awal tim Taiwan menuai kritik tajam ketika mereka tidak menembaki serbuan teritorial atau mencoba merebut kembali Pulau Pratas (Dongsha), 444 km di barat daya Taiwan dan merupakan “pintu gerbang” potensial ke Selat Taiwan.

Tim memilih untuk menahan diri demi menghindari eskalasi konflik, Jenderal Hu Chen-pu, mantan komandan militer dan kepala tim Taiwan, menjelaskan.

"Mereka ingin kami menembak terlebih dahulu, sehingga mereka memiliki alasan untuk menyerang kami," kata Hu pada konferensi pers pasca-latihan pada 11 Juni, seraya menambahkan bahwa prinsip panduan tim adalah menghindari provokasi, mencegah eskalasi, dan mengurangi permusuhan.

Jika kapal Tiongkok secara langsung mendekati daratan Taiwan, tembakan akan diperlukan, kata Chieh Chung, seorang peneliti di Association of Strategic Foresight.

Namun demikian, jika mereka hanya berlama-lama di dekat garis 12 mil laut, Taiwan harus mempertimbangkan risiko politik dari eskalasi tersebut.

Situasi pelik ini mencerminkan ketegangan di dunia nyata.

Jika pesawat atau kapal Tiongkok memasuki zona 12 mil laut tanpa izin, militer Taiwan berhak untuk merespons secara proporsional demi membela diri, demikian ungkap Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng, kepada anggota parlemen.

Diundang untuk mengamati latihan tersebut, mantan menteri pertahanan Taiwan, Tsai Ming-hsien, berpendapat bahwa Taiwan harus mempertimbangkan kembali sikap “tidak ada serangan pertama” untuk menghindari sikap pasif.

Dia menganjurkan pencegahan bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang -- seperti sanksi, pengusiran atau penyitaan kapal Tiongkok yang melanggar perairan Taiwan.

Tantangan karantina

Simulasi perang tersebut menyoroti kemungkinan strategi Tiongkok dalam menggunakan operasi abu-abu berskala besar — seperti kapal penjaga pantai, milisi, dan kapal sipil — untuk memasuki wilayah 12 mil laut dan membatasi manuver militer Taiwan serta memancing respons yang keliru.

Strategi ini — yang beralih dari latihan rutin menjadi konflik nyata melalui insiden yang direkayasa — akan memaksa Taiwan berada dalam dilema strategis.

Salah satu skenario utama yang dibahas adalah "karantina hukum maritim", di mana Tiongkok tidak mengerahkan kapal perang, tetapi menggunakan kapal penjaga pantai untuk menghentikan kapal-kapal dagang Taiwan, menciptakan blokade secara de facto.

Menurut tim AS, karantina semacam ini bisa menjadi langkah awal Tiongkok untuk mengisolasi Taiwan dan berpotensi memaksa Taipei melakukan tembakan pertama.

Sebagai respons, tim Taiwan mengadopsi pendekatan "manajemen krisis" — memperlambat eskalasi militer, membuka jalur komunikasi, dan menghindari peningkatan konflik yang tak terkendali. Di laut, Taiwan berusaha mengikuti dan mengendalikan pergerakan kapal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) alih-alih langsung menghadapi mereka.

Setelah kehilangan Pulau Dongsha di awal simulasi, tim Taiwan memilih untuk tidak merebutnya kembali.

Usaha untuk merebut kembali Dongsha bisa membawa pertempuran ke posisi geografis yang tidak menguntungkan dan lebih dekat ke wilayah musuh, ujar Hu.

"Kami lebih fokus pada apakah pasukan pendarat mereka mendekati pulau utama. Kami tidak bisa membiarkan Dongsha membahayakan pertahanan keseluruhan Taiwan,” katanya.

Namun demikian, Hu menekankan bahwa Kepulauan Penghu — gugusan 90 pulau dan pulau kecil sekitar 50 km di sebelah barat pulau utama Taiwan — harus dipertahankan dengan segala cara.

Jika dikuasai, wilayah itu bisa menjadi basis logistik penting bagi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Dalam simulasi, Tiongkok terlebih dahulu merebut pulau-pulau terluar Chimei dan Wang-an, lalu menguasai Penghu, yang memberikan pukulan besar terhadap semangat juang.

Sun Ping-chung, mantan wakil direktur Pusat Intelijen Gabungan Kementerian Pertahanan Nasional dan kepala tim Tiongkok, menjelaskan strategi PLA: pertama-tama merebut Penghu untuk menyesatkan Taiwan agar percaya bahwa serangan itu berasal dari barat, kemudian beralih ke pendaratan di timur untuk mengacaukan rencana pertahanan Taiwan.

Tiongkok lebih memilih “memaksa menyerah melalui perang” daripada penghancuran, karena mereka harus memerintah Taiwan setelah itu, katanya.

Isyarat strategis

Mengingat implikasi Indo-Pasifik yang lebih luas, permainan perang ini melibatkan tim AS dan Jepang.

Pihak AS secara konsisten menunjukkan dukungan kepada Taiwan, dengan mensimulasikan tindakan seperti mematahkan blokade dan membuka koridor pasokan.

Meskipun Jepang tidak mengerahkan pasukan, Jepang berpartisipasi melalui koordinasi dengan pasukan AS berdasarkan kerangka kerja aliansi AS-Jepang.

Pada tahap akhir - konflik skala penuh - tim AS dan Jepang melakukan simulasi meninggalkan kebijakan “Satu Tiongkok” untuk mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.

Namun demikian, intervensi militer AS akan tetap bergantung pada kinerja Taiwan sendiri.

Laksamana (Purn.) Dennis Blair, mantan komandan Komando Pasifik AS, mengatakan bahwa faktor kunci dari bantuan Amerika adalah bagaimana konflik dimulai dan apakah Taiwan menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk mempertahankan diri.

Menurut Blair, ada dua faktor yang akan memengaruhi keputusan presiden AS apakah akan membantu mempertahankan Taiwan dari invasi militer Tiongkok: bagaimana konflik dimulai dan apakah Taiwan memiliki kemampuan serta kemauan untuk mempertahankan diri.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Umum Taiwan Lee Hsi-min menekankan bahwa pengembangan kekuatan Taiwan harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada sekutu yang akan datang untuk membantunya - Taiwan harus tetap dapat menangkal Tiongkok sendirian.

“Jika Anda tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan diri, mengapa orang lain akan mengorbankan nyawa anak mudanya untuk membantu Anda?” tanyanya dalam konferensi pers tersebut.