Oleh AFP dan Focus | 2025-11-13

Australia dan Indonesia sepakat menandatangani traktat keamanan baru yang meliputi kerja sama militer lebih erat, kata pemimpin kedua negara setelah pembicaraan di Sydney pada 12 November.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata dia berharap dapat mengunjungi Indonesia tahun depan untuk menandatangani traktat itu. Mitra negosiasinya adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Canberra semakin rapat dengan konco lawasnya, Washington. Canberra memperkuat militernya dalam upaya menangkal kekuatan Tiongkok yang sedang bangkit di kawasan Asia-Pasifik.

Jakarta mengambil jalur netral. Indonesia tidak ingin terlalu dekat dengan Washington sambil menjaga hubungan dengan Beijing.

Albanese, yang didampingi Prabowo di pangkalan AL di Sydney, mengatakan mereka "baru saja merampungkan negosiasi penting mengenai traktat bilateral baru soal keamanan bersama."

"Traktat ini merupakan pengakuan kedua negara bahwa cara terbaik menjaga ... perdamaian dan stabilitas adalah dengan bertindak bersama," ujar Albanese kepada wartawan.

Perjanjian baru ini dikembangkan dari pakta pertahanan Australia-Indonesia 2024, kata Albanese. Pakta itu berisi kerja sama erat di kawasan sengketa Asia-Pasifik dan memuat ketentuan bagi militer yang beroperasi di negara mitra.

Penerapan pakta itu berlangsung cepat. Ribuan tentara Indonesia dan Australia menggelar latihan gabungan di Jawa Timur beberapa bulan setelah penandatanganan perjanjian 2024.

'Ancaman yang muncul'

Perjanjian baru ini akan mengikat Australia dan Indonesia untuk "berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri secara berkala mengenai masalah keamanan," kata Albanese.

Perjanjian itu juga memfasilitasi "kegiatan keamanan yang saling menguntungkan, dan jika salah satu atau kedua negara terancam, untuk berunding dan mempertimbangkan tindakan yang dapat diambil, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk menghadapi ancaman itu," ujarnya.

Kesepakatan itu mengikat kedua negara untuk "bekerja sama erat di bidang pertahanan dan keamanan," kata Prabowo. "Kita tidak bisa memilih tetangga ... apalagi negara seperti kami."

"Tetangga yang baik saling membantu pada saat kesulitan," tambah Prabowo.

Australia berharap dapat mempererat hubungan dengan negara tetangganya yang berpopulasi besar di tengah gejolak persaingan Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan itu. Berjarak kurang dari 300 km, Australia dan Indonesia menempuh langkah berbeda dalam mengarungi pergolakan geopolitik.

Agustus lalu, Australia ikut serta latihan militer gabungan dengan Indonesia, AS, dan sekutu lainnya. Canberra juga berupaya menjalin hubungan militer yang lebih erat dengan negara-negara tetangga Pasifik lainnya untuk melawan pengaruh Beijing yang kian meningkat.

Contohnya, Australia mengesahkan traktat pertahanan baru dengan Papua Nugini bulan September lalu. Kedua negara berkomitmen untuk saling melindungi dari serangan dan "ancaman yang muncul" terhadap keamanan mereka.

Mengimbangi kebangkitan Tiongkok

Menurut Australian Broadcasting Corporation (ABC), perjanjian baru itu menunjukkan tren regional yang lebih luas: negara-negara di Asia-Pasifik mencari kerangka kerja baru untuk menyeimbangkan sikap asertif Tiongkok dan pengaruhnya yang semakin meluas.

Indonesia, walaupun terus mengembangkan hubungan pertahanan dengan Beijing, juga dipandang menginginkan kepastian bahwa "Australia yang bersahabat" bisa memberi keseimbangan strategis dalam lingkungan yang semakin tidak menentu.

"Hubungan bertetangga ini terus berkembang, dan saya rasa ini sangat penting, terutama di era situasi keamanan yang tidak stabil di kawasan ini," kata Edna Caroline, salah satu pendiri wadah pemikir strategi dan pertahanan Indonesia, ISDS, dalam wawancara dengan ABC.

"Terutama kebangkitan Tiongkok dan sikap Amerika Serikat yang berubah, dan seperti Australia, kami juga tinggal di kawasan ini, jadi kita perlu bekerja sama demi keamanan dan stabilitas di kawasan ini."

Meskipun teks lengkap traktat itu belum diumumkan, tampaknya perjanjian itu memformalkan konsultasi rutin antara pemimpin dan menteri mengenai masalah bersama keamanan dan mengharuskan koordinasi ketika salah satu pihak menghadapi ancaman, ABC melaporkan.

Ketentuan itu, misalnya, dapat mewajibkan Indonesia berkonsultasi dengan Australia jika negara lain, seperti Rusia, hendak mendirikan pangkalan di Papua Barat, tambah ABC.

Analis yang dikutip ABC menyebut kesepakatan itu "benang penting" potensial dalam "jaringan hubungan" -- istilah Menteri Luar Negeri Penny Wong -- yang dibangun Australia di seluruh Indo-Pasifik untuk memperkuat keamanan regional.