Oleh Wu Qiaoxi | 2026-01-02

Taiwan dan Tiongkok mengawali tahun baru dengan pesan televisi yang saling berseberangan mengenai masa depan Taiwan, setelah latihan militer terbaru Beijing membuat kawasan Selat Taiwan berada dalam ketegangan.

Dalam pidato Tahun Baru pada 1 Januari, Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan sikap tegas dengan menegaskan Taiwan perlu memperkuat pertahanan dan membangun “penangkalan yang kuat” sebagai respons atas tindakan Tiongkok. Sementara itu, pemimpin Tiongkok Xi Jinping, dalam pidatonya pada 31 Desember, menyatakan, “Reunifikasi tanah air merupakan arus zaman yang tak terelakkan.”

Lai mengatakan “ambisi ekspansionis” Beijing tengah meningkat dan komunitas internasional mengamati secara saksama tekad Taiwan. Ia mendesak percepatan realisasi belanja pertahanan, seraya memperingatkan keterlambatan politik dalam pengesahan anggaran tahunan pemerintah serta rancangan undang-undang tambahan pertahanan senilai US$40 miliar dapat menimbulkan keraguan terhadap kesiapan Taiwan untuk mempertahankan diri.

Ketika ditanya mengenai penilaian bahwa Tiongkok berniat untuk siap menyerang Taiwan pada tahun 2027, Lai mengatakan Taiwan “harus mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk dan melakukan persiapan sebaik mungkin,” lapor media lokal.

Beijing bereaksi keras terhadap pidato Lai. Kantor Berita Xinhua mengutip seorang juru bicara Kantor Urusan Taiwan Beijing yang menyebut Lai sebagai “perusak perdamaian, pembuat onar, dan penghasut perang.”

“Taiwan adalah bagian dari Tiongkok,” tambah juru bicara Chen Binhua.

Janji unifikasi Beijing

Xi mendedikasikan satu bagian khusus dari pidatornya untuk Taiwan. Ia menggambarkan hubungan lintas selat sebagai hubungan kekeluargaan dan mengaitkan Taiwan dengan narasi Perang Dunia II versi Beijing.

Ia mencatat Tiongkok telah “memperingati secara khidmat” peringatan 80 tahun kemenangan atas Jepang dan “menetapkan Hari Pemulihan Taiwan,” yang secara resmi dikenal sebagai Hari Peringatan Pemulihan Taiwan, yang diperingati pada 25 Oktober 1945.

Tahun lalu, parlemen Tiongkok menyetujui penetapan tanggal 25 Oktober, merujuk pada hari pada tahun 1945 ketika Republik Tiongkok mengambil alih Taiwan dari Jepang yang menyerah. Namun, pemerintah Tiongkok saat itu merupakan musuh Partai Komunis.

Pidato-pidato tersebut disampaikan setelah latihan militer Tiongkok di sekitar Taiwan pada 29 dan 30 Desember.

Tiongkok mengatakan telah “berhasil menyelesaikan” latihan yang bertujuan mensimulasikan blokade pelabuhan-pelabuhan utama dan serangan terhadap sejumlah target maritim.

Latihan tersebut mencakup unsur tembakan langsung serta pengerahan puluhan pesawat tempur, kapal Angkatan Laut, dan kapal penjaga pantai di sekitar pulau utama Taiwan.

Ketika kapal-kapal perang dan kapal penjaga pantai Tiongkok menarik diri, Taipei tetap menempatkan pasukannya dalam status siaga. Taiwan mempertahankan 11 kapal di laut karena kapal Penjaga Pantai Tiongkok belum “sepenuhnya meninggalkan area” dan “kami tidak boleh lengah,” kata Wakil Direktur Jenderal Hsieh Ching-chin kepada AFP pada 31 Desember.

Kekhawatiran global meningkat

Komunitas internasional dengan cepat menyuarakan keprihatinan atas eskalasi yang dilakukan Tiongkok.

“Aktivitas dan retorika militer Tiongkok terhadap Taiwan dan negara-negara lain di kawasan secara tidak perlu meningkatkan ketegangan. Kami mendesak Beijing untuk menahan diri, menghentikan tekanan militernya terhadap Taiwan, dan sebaliknya terlibat dalam dialog yang bermakna,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott.

Jepang menyatakan latihan militer Tiongkok “meningkatkan ketegangan” di Selat Taiwan dan pihaknya telah menyampaikan “keprihatinan” kepada Beijing.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengecam latihan tersebut sebagai “mengganggu stabilitas,” sementara Departemen Pertahanan Nasional Filipina mengatakan pihaknya “sangat prihatin” latihan tersebut dapat “melemahkan perdamaian dan stabilitas kawasan.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan pemerintah-pemerintah lain “menutup mata” terhadap kekuatan separatis di Taiwan dan menyebut kritik terhadap Tiongkok sebagai “tidak bertanggung jawab.”

Tidak ada waktu lagi untuk menunda

Latihan terbaru ini dilakukan setelah pemerintahan Trump pada Desember menyetujui paket penjualan senjata untuk Taiwan senilai lebih dari US$11 miliar, yang merupakan penjualan senjata terbesar AS kepada Taiwan sejauh ini, mencakup rudal, drone, sistem artileri, dan perangkat lunak militer. Undang-Undang Hubungan Taiwan mewajibkan Amerika Serikat “untuk menyediakan persenjataan bersifat defensif” bagi Taiwan.

Taiwan tahun lalu mengumumkan anggaran khusus senilai US$40 miliar untuk persenjataan setelah Lai berjanji menaikkan belanja pertahanan hingga 5% dari PDB.

Rancangan undang-undang tersebut mencakup proyek pertahanan udara yang digambarkan sebagai “Taiwan Dome,” dengan pendanaan yang dialokasikan selama periode 2026 hingga 2033. Namun, rancangan ini memerlukan persetujuan parlemen Taiwan yang dikuasai oposisi.

“Menghadapi ambisi militer Tiongkok yang mengkhawatirkan, Taiwan tidak punya waktu lagi untuk menunda,” kata Lai.