Oleh AFP dan Focus | 2026-02-19

TOKYO -- Sanae Takaichi resmi dilantik kembali sebagai perdana menteri Jepang pada 18 Februari, 10 hari setelah kemenangan telak yang bersejarah.

Takaichi, 64 tahun, menjadi perdana menteri wanita Jepang pertama pada Oktober lalu, dan partainya merebut dua pertiga kursi dalam pemilu-dini majelis rendah pada 8 Februari.

Kemenangan ini memberinya mandat kuat untuk melaksanakan agenda keamanan nasional yang lebih ketat. Dia berjanji memperkuat pertahanan untuk melindungi tanah air Jepang. Sikap ini mungkin akan memperburuk hubungan dengan Beijing. Pada saat yang sama, Takaichi berupaya membangkitkan perekonomian Jepang yang lesu.

Memperkuat hubungan dengan AS

Dalam konferensi pers bulan Februari, Takaichi berharap dapat "bekerja sama erat" dengan AS dalam inisiatif investasi pertama. Dia dijadwalkan mengunjungi Washington Maret ini.

Dia menyebut pengembangan logam tanah jarang dan prioritas keamanan ekonomi lainnya sebagai area koordinasi AS-Jepang. Jepang berupaya mematahkan dominasi Tiongkok terhadap pasokan logam tanah jarang, yang sangat penting bagi industri modern.

Menurut analis, Takaichi memadukan tuntutan daya tangkal dalam negeri dengan kebutuhan menjalin hubungan dengan AS. "Soal Tiongkok, itu sederhana. Rakyat ingin dia bersikap tegas," kata Masato Kamikubo, profesor ilmu politik di Universitas Ritsumeikan, kepada Associated Press.

Banyak orang Jepang kesal dengan sikap agresif Tiongkok. Perang mulut terbaru antara Tiongkok dan Jepang meningkat setelah Menlu Tiongkok, Wang Yi, berbicara di Munchen, Jerman, pada 14 Februari. Dia menuduh "sayap kanan" Jepang hendak "menghidupkan kembali militerisme."

Menlu Jepang Toshimitsu Motegi menyebut pernyataan itu "tidak berdasarkan fakta." Upaya pertahanan merupakan respons terhadap "situasi keamanan yang genting," kata Kemenlu Jepang.

November lalu, Takaichi menyiratkan Jepang akan melakukan intervensi militer jika Beijing merebut Taiwan dengan kekerasan. Tiongkok marah terhadap pernyataan tersebut.

Beijing menganggap negara pulau itu wilayahnya. Mereka tidak menutup kemungkinan merebutnya dengan kekerasan.

Perubahan kebijakan

Pemilu menunjukkan bahwa pemilih menginginkan "perubahan kebijakan penting," kata Takaichi. Programnya mencakup kebijakan fiskal yang proaktif dan penguatan keamanan secara mendasar.

Dia hendak mendirikan Badan Intelijen Negara. Akan ada legislasi untuk meningkatkan kemampuan intelijen pemerintah secara signifikan.

Menurut media lokal, dalam pidato kebijakan berikutnya, Takaichi akan menyampaikan pembaruan strategi "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka." Rencana ini mungkin melibatkan penguatan rantai pasokan melalui Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik. Jepang adalah anggota blok itu bersama beberapa negara lainnya termasuk Inggris, Kanada, dan Meksiko.

Media melaporkan pemerintah Jepang akan memulai diskusi konkret soal UU anti-spionase.

Takaichi mengusulkan kebijakan yang lebih ketat terhadap imigrasi dan warga asing untuk menenangkan konstituennya. Pada bulan Januari, pemerintahannya menyetujui aturan ketat tentang izin tinggal permanen dan langkah pencegahan tunggakan pajak dan iuran jaminan sosial.

Menghadapi tekanan inflasi, demografi, dan fiskal, Takaichi sepertinya harus mewujudkan kemajuan ekonomi sebelum dapat merevisi konstitusi damai pascaperang rancangan AS, yang menjadi ambisi terpendamnya.