Oleh AFP dan Focus | 2026-01-20

TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyerukan pemilihan awal pada 8 Februari, demi mendapatkan mandat publik guna memperkuat agenda yang berfokus pada ekspansi fiskal dan keamanan nasional.

"Apakah Sanae Takaichi layak jadi perdana menteri? Saya meminta rakyat yang berdaulat untuk memutuskan," katanya dalam konferensi pers pada 19 Januari.

DPR Jepang akan dibubarkan pada 23 Januari yang diikuti periode kampanye resmi mulai 27 Januari, dengan pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada 8 Februari.

Takaichi mulai menjabat bulan Oktober lalu.

Setelah menetapkan jadwal pemilihan, Takaichi menyatakan dia hendak bergerak cepat selagi tingkat persetujuan kabinetnya masih tinggi. Tujuannya memperbanyak kursi koalisi di parlemen, sebagai modal politik untuk meloloskan kebijakan fiskal yang proaktif dan sikap keamanan nasional yang lebih tegas.

Sebagai pemimpin perempuan pertama Jepang, Takaichi mengandalkan popularitas pribadinya untuk merevitalisasi Partai Demokratik Liberal (LDP). Partai ini memerintah Jepang hampir tanpa gangguan selama beberapa dasawarsa, tetapi dukungan publik beberapa tahun terakhir ini menurun dan sering berganti kepemimpinan.

Tidak ada jaminan berhasil. Koalisi Takaichi, yang kini mencakup Partai Inovasi Jepang, hanya unggul tipis di majelis rendah. Margin kecil ini dapat mempersulit tujuan ambisiusnya, seperti meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan.

"Jika LDP bisa mendapatkan kursi mayoritas di DPR, itu membantunya mewujudkan kebijakan" tanpa konsesi kepada partai lain, kata Sadafumi Kawato, profesor emeritus ilmu politik di University of Tokyo.

Partai-partai oposisi mengatakan bahwa pembubaran DPR berisiko menunda pelaksanaan kebijakan, dengan Jun Azumi dari Partai Demokratik Konstitusional (CDP), partai oposisi utama, mengatakan hal itu akan "mengorbankan mata pencaharian".

Masaaki Tokuno, manajer penjualan sepeda usia 64 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa "kebijakan mengatasi inflasi harus diutamakan, sebelum mengadakan pemilu."

Sementara itu, Takaichi mengatakan akan memangkas pajak makanan selama dua tahun guna "meringankan beban" warga Jepang yang didera inflasi.

Dia mendorong persetujuan cepat parlemen soal anggaran 122,3 triliun yen (768 miliar dolar AS) untuk tahun fiskal yang dimulai April 2026, dengan alasan Jepang harus bertindak cepat untuk mengatasi kenaikan harga dan menopang perekonomian terbesar keempat dunia itu.

"Kita harus memutus belenggu penghematan yang berlebihan dan mengambil tindakan segera terhadap krisis yang terjadi," katanya kepada wartawan.

Perselisihan dengan Tiongkok

Analis mengatakan pemilihan awal dapat membantu Takaichi memecahkan masalah terkait perselisihan dengan Tiongkok, memperkuat posisinya dengan menunjukkan dukungan kuat di dalam negeri.

Hubungan antara Tokyo dan Beijing memburuk sejak Takaichi bulan November lalu menyatakan Jepang dapat melakukan intervensi militer jika Tiongkok menyerang Taiwan, negara pulau yang diklaim Tiongkok.

Tiongkok sejak itu mengumumkan larangan ekspor barang "penggunaan ganda" ke Jepang yang memiliki aplikasi militer dan membatasi ekspor produk bumi langka yang digunakan dalam segala hal mulai dari mobil listrik hingga misil.

Takaichi mengkritik "taktik tekanan ekonomi" terhadap Jepang, tanpa menyebut Tiongkok secara langsung.

Jika Takaichi menang, Tiongkok dapat meningkatkan tekanan guna mengirimkan "pesan bahwa mendukung pemimpin garis keras dapat menyebabkan penderitaan," kata Mikitaka Masuyama, dekan National Graduate Institute for Policy Studies di Jepang.

Enam puluh persen responden dalam jajak pendapat surat kabar Asahi mengatakan mereka khawatir tentang dampak ekonomi dari memburuknya hubungan Jepang-Tiongkok.

Di bawah pendahulu Takaichi, Shigeru Ishiba, LDP dan mantan mitra koalisi jangka panjangnya, Komeito, kehilangan kursi mayoritas di kedua majelis dalam dua pemilu terakhir, yang terbaru saat pemilihan Dewan Penasihat (majelis tinggi) bulan Juli lalu.

Pemilu bulan Juli lalu menyebabkan Ishiba mengundurkan diri, sementara partai-partai kecil meraup dukungan, termasuk partai populis Sanseito, yang menyebut imigrasi sebagai "invasi diam-diam", meskipun penduduk kelahiran asing hanya 3% dari populasi.

Komeito dan CDP sepakat bekerja sama menantang Takaichi, dengan harapan dapat menarik pemilih yang bimbang.

Mengadakan pemilihan lebih awal selalu merupakan pertaruhan. "Tujuan kami meraih kursi mayoritas bersama koalisi. Saya juga siap mempertaruhkan jabatan perdana menteri dalam pemilu ini," kata Takaichi.