Oleh AFP dan Focus | 2026-04-02

TAIPEI, Taiwan -- Seorang senator AS mengatakan bahwa "sangat penting" bagi Taiwan untuk menyetujui rancangan undang-undang pengeluaran pertahanan khusus, seiring meningkatnya tekanan dari Washington agar pulau demokratis itu meningkatkan investasi pada militernya.

Pernyataan itu disampaikan pada 30 Maret saat kunjungan dua hari ke Taipei oleh rombongan bipartisan yang terdiri atas empat senator AS yang dipimpin oleh John Curtis dari Partai Republik dan Jeanne Shaheen dari Partai Demokrat, yang bertujuan memperkuat aliansi di kawasan Indo-Pasifik.

Parlemen Taiwan berselisih pendapat mengenai besaran anggaran untuk meningkatkan kemampuan pertahanan guna menghadapi serangan Tiongkok, yang mengklaim pulau itu bagian dari wilayahnya dan mengancam akan merebutnya secara paksa.

Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Taiwan Lai Ching-te dan dua partai oposisi, yang menguasai parlemen, kini sedang bernegosiasi setelah meninjau usulan anggaran masing-masing pekan lalu dan gagal mencapai kesepakatan.

“Persetujuan anggaran pertahanan khusus ini sangat penting bagi saya dan rekan-rekan saya di Washington, DC,” kata Curtis di Taipei saat delegasi tersebut berkunjung.

“Kami ingin memastikan bahwa saat kami berinvestasi di kawasan ini, Anda juga ikut berinvestasi dan bahwa kita senasib sepenanggungan,” katanya setelah para senator bertemu dengan Lai.

Dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan Taiwan, Shaheen mengatakan, “Perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sangat penting bagi perekonomian global dan kemakmuran bersama kita,” sementara Curtis menekankan “perdamaian melalui kekuatan,” demikian dilaporkan CNA Taiwan.

Pemerintahan Lai mengusulkan belanja sebesar 1,25 triliun TWD ($39 miliar) selama delapan tahun untuk belanja pertahanan penting, termasuk senjata AS. Sementara, partai oposisi Kuomintang (KMT) ingin mengalokasikan 380 miliar TWD ($11,9 miliar) untuk senjata AS dengan opsi pembelian lebih lanjut.

Baik KMT maupun DPP sama-sama menunjukkan kesediaan untuk sedikit mengalah.

Seiring dengan meningkatnya tekanan AS, pendukung utama keamanan Taiwan, sejumlah anggota parlemen dari KMT mendorong anggaran yang jauh lebih besar daripada yang diusulkan oleh partai mereka sendiri, yang menandakan adanya perpecahan internal terkait isu pertahanan.

Sementara itu, legislator senior DPP Wang Ting-yu mengatakan kepada AFP pekan lalu bahwa partai berkuasa setuju anggaran 900 miliar TWD ($28,1 miliar) alih-alih 1,25 triliun TWD yang semula direncanakan -- jika pihak oposisi tidak membatasi anggaran itu hanya untuk senjata buatan AS.

Dukungan AS "kuat dan tak tergoyahkan"

Shaheen mengatakan bahwa dukungan AS terhadap Taiwan “tetap kuat dan tak tergoyahkan.”

Dalam kunjungan dua hari itu, delegasi mampir ke NCSIST di Taoyuan untuk melihat drone militer dan peralatan yang sedang dikembangkan.

Taiwan mengucurkan miliaran dolar untuk memperkuat pertahanan. Taiwan memiliki industri pertahanan sendiri, tapi kalah telak dibanding Tiongkok. Taiwan masih sangat bergantung pada senjata AS.

Pada bulan Maret, parlemen Taiwan memberi lampu hijau kepada pemerintah untuk menandatangani perjanjian dengan AS terkait empat kesepakatan senjata, meskipun pendanaan untuk pembelian ini dan senjata lainnya masih membutuhkan persetujuan.

Persenjataan tersebut -- howitzer M109A7, rudal antitank Javelin, rudal TOW 2B, dan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) -- mencakup hampir $9 miliar dari paket senjata senilai $11,1 miliar yang diumumkan Washington pada bulan Desember.

Pada 30 Maret, Wamenhan Taiwan Hsu Szu-chien mendesak pemerintah AS “mempercepat proses pemberitahuan” terkait permohonan penjualan senjata Taiwan yang masih tertunda guna mendukung “upaya kami mengamankan pendanaan untuk anggaran pertahanan khusus.”

Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan, Kongres AS mewajibkan pasokan senjata bagi negara demokrasi tersebut untuk keperluan pertahanannya.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada bulan Februari bahwa dia akan segera memutuskan apakah akan mengirimkan lebih banyak senjata ke Taiwan.

Setelah Taiwan, para senator itu mengunjungi Jepang dan Korea Selatan dalam upaya memperkuat aliansi AS di kawasan Indo-Pasifik, demikian dilaporkan media internasional.