![Legislator dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan menggelar aksi protes dengan membawa papan bertuliskan “Ketahanan pertahanan tidak boleh dikompromikan” di ruang sidang Legislative Yuan, setelah parlemen yang dikuasai oposisi menyetujui rancangan anggaran belanja pertahanan yang telah dipangkas menjadi US$25 miliar. 8 Mei, Taipei. [I-Hwa Cheng/AFP]](/gc9/images/2026/05/13/56105-afp__20260508__b29c9nz__v1__highres__taiwanchinadefence-370_237.webp)
Oleh AFP dan Focus |
TAIPEI -- Parlemen Taiwan mengesahkan anggaran pertahanan sebesar US$25 miliar, yang menurut anggota parlemen oposisi akan dialokasikan khusus untuk senjata AS, setelah berbulan-bulan perdebatan politik antara parlemen dan pemerintah. Parlemen saat ini dikuasai oleh oposisi.
Keputusan itu diumumkan pada 8 Mei setelah pemungutan suara, dengan 59 dari 107 anggota parlemen yang hadir menyatakan dukungannya. RUU itu jauh di bawah anggaran yang diajukan pemerintah sebesar NT$1,25 triliun (US$39,81 miliar) untuk pengadaan senjata tambahan selama delapan tahun.
Pengeluaran dalam RUU tersebut tidak termasuk dalam anggaran pertahanan rutin.
Para legislator Taiwan berselisih pendapat mengenai besaran anggaran yang harus dialokasikan untuk memperkuat pertahanan terhadap potensi serangan Tiongkok. Beijing mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan merebutnya dengan kekuatan militer.
![Militer Taiwan melaksanakan uji tembak High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) pertama di Pangkalan Jiupeng, Pingtung, pada 12 Mei 2025. HIMARS termasuk dalam daftar senjata AS yang akan dibeli dengan anggaran pertahanan Taiwan yang baru disahkan. [I-Hwa Cheng/AFP]](/gc9/images/2026/05/13/56107-afp__20250512__46bq2b6__v1__highres__taiwandefence-370_237.webp)
Presiden Lai Ching-te menyebut pemungutan suara itu sebagai terobosan yang diraih dengan susah payah setelah hampir enam bulan negosiasi — sebuah langkah, tulisnya di Facebook, yang tidak mudah diambil. Namun, ia mengingatkan agar hal itu tidak dianggap sebagai solusi yang lengkap.
“Ini baru langkah awal — belum merupakan jawaban yang lengkap,” katanya, sembari mendesak parlemen untuk terus melanjutkan perundingan dan memastikan tidak ada kemampuan pertahanan krusial Taiwan yang terabaikan.
Batasan pihak oposisi
Cheng Li-wun, ketua Partai Kuomintang (KMT), partai oposisi utama Taiwan, menyatakan dana yang disetujui tersebut sepenuhnya ditujukan untuk pengadaan senjata dari Amerika Serikat.
“Keamanan nasional Taiwan harus berdiri kokoh di atas dua kaki. Satu adalah kemampuan pertahanan yang cukup kuat, dan yang lainnya adalah tekad dan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan perdamaian lintas selat,” kata Cheng kepada wartawan, menurut Reuters. Ia mengunjungi Tiongkok pada bulan April untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping.
Pihak oposisi mengesahkan paket tambahan versi mereka sendiri, membatasi pengeluaran hanya untuk pembelian senjata dari AS dan menolak proposal yang lebih luas dari Lai.
Pertikaian internal selama berbulan-bulan telah memecah Partai Kuomintang (KMT). Cheng pada awalnya mengusulkan alokasi yang lebih kecil sebesar NT$380 miliar (US$12,1 miliar), sebelum para anggota senior KMT yang menghadapi tekanan yang semakin besar dari Washington kemudian meminta angka yang jauh lebih besar.
Alur pengadaan senjata
RUU belanja itu diajukan seiring persiapan Taiwan untuk pengadaan senjata tambahan dari Amerika Serikat, setelah Washington mengumumkan paket persenjataan senilai US$11,1 miliar pada Desember, yang mencakup High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), howitzer swagerak M109A7, rudal anti-tank Javelin, dan rudal TOW 2B.
Reuters melaporkan paket kedua senilai sekitar US$14 miliar dapat menyusul setelah Presiden AS Donald Trump kembali dari pertemuan puncak dengan Xi di Beijing.
Menjelang pemungutan suara, pemimpin fraksi KMT Fu Kun-chi mengatakan partainya “bersedia memberikan dukungan penuh” untuk tahap kedua pengadaan senjata senilai lebih dari US$15 miliar, termasuk “rudal Patriot, (rudal) Hellfire, serta sistem pertahanan anti-drone terkait.”
Produksi drone dalam negeri, rantai pasok pertahanan, dan proyek penelitian serta pengembangan bersama AS–Taiwan masih menjadi subjek negosiasi lebih lanjut di parlemen.
Keputusan tersebut merupakan “pukulan besar bagi Lai,” kata Lev Nachman, profesor ilmu politik di National Taiwan University, menurut AFP. “Jumlah ini jauh lebih kecil dari anggaran yang ia usulkan, tetapi masih lebih besar dari nol.”
Analis Taiwan Wen-Ti Sung menyebut KMT telah menunjukkan komitmen yang memadai terhadap kerja sama keamanan Amerika Serikat–Taiwan untuk “meredam keraguan” terhadap partai itu, termasuk di Washington, tetapi “tidak sampai membuat Beijing tersinggung.”
Sinyal dari Washington
Stabilitas di Selat Taiwan merupakan kepentingan semua pihak, ujar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada 8 Mei setelah parlemen mengesahkan RUU itu.
“Kami berpendapat stabilitas di Selat Taiwan bermanfaat bagi Tiongkok, Amerika Serikat, dan dunia secara keseluruhan, dan itu tetap menjadi pendirian kami,” ujar Rubio kepada para wartawan.
Washington masih menempatkan dukungan terhadap Taiwan dalam kerangka stabilitas regional yang lebih luas.
Pengesahan RUU itu terjadi beberapa hari sebelum Trump tiba di Beijing untuk pertemuan puncak dengan Xi, yang memperingatkan Washington agar tidak mengirim lebih banyak senjata ke Taiwan.