Oleh Liz Lagniton | 2026-04-29

Filipina kembali menyerukan pertahanan maritim yang lebih kuat dan ketergantungan yang lebih besar pada hukum internasional setelah Kedutaan Besar Tiongkok di Manila menegaskan kembali klaim Beijing atas Laut Tiongkok Selatan, yang memicu tanggapan dari para pejabat Filipina.

Beijing mengklaim lebih dari 80% Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayahnya.

Perkembangan ini menyoroti pendekatan dua jalur Manila di Laut Filipina Barat. Dua jalur tersebut mencakup penangkalan militer melalui perluasan kerja sama keamanan serta penempuhan jalur hukum terhadap klaim-klaim Beijing.

Laut Filipina Barat adalah sebutan Manila untuk bagian Laut Tiongkok Selatan yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) miliknya.

Dalam pernyataan pada 18 April, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok, Guo Wei, mengatakan Tiongkok telah memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas pulau-pulau dan perairan di Laut Tiongkok Selatan sejak zaman kuno. Beijing memiliki “dasar sejarah dan hukum yang cukup” untuk mendukung klaim tersebut, ujarnya.

Perselisihan dengan Filipina, katanya, berakar dari pendudukan Manila atas fitur-fitur yang juga diklaim Tiongkok.

Sanggahan hukum

Juru bicara penjaga pantai Filipina, Laksamana Muda Jay Tarriela, menolak pernyataan tersebut pada hari yang sama, dengan mengatakan Beijing mengulangi argumen yang sebenarnya telah diselesaikan oleh hukum internasional.

Posisi Tiongkok didasarkan pada “narasi yang mustahil secara hukum,” dan putusan arbitrase 2016 berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tetap bersifat “final dan mengikat,” tegas Tarriela.

Pada tahun itu, pengadilan di Den Haag menolak klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Tarriela juga menolak kritik kedutaan terhadap ceramah seorang peneliti asal Inggris, Bill Hayton, dalam sebuah simposium nasional tentang Laut Filipina Barat pada bulan Maret lalu. Ia menyebut presentasi tersebut “berbasis fakta dan bukti” yang mengandalkan sumber-sumber primer.

Dalam simposium tersebut, Hayton menyatakan klaim “sembilan garis putus-putus” Tiongkok pada peta berasal dari kesalahan penerjemahan peta dan kekeliruan penafsiran lainnya oleh komite pemerintah Tiongkok pada tahun 1930-an.

Tarriela membantah penggunaan nama tempat bersejarah dan rujukan arsip yang selektif oleh Tiongkok untuk mendukung klaim kedaulatannya. Praktik semacam itu tidak dapat mengesampingkan hukum yang telah ditetapkan, katanya.

“Narasi sejarah yang direkayasa tidak akan mengubah realitas hukum,” ujarnya, seraya menambahkan “Putusan tahun 2016 bukan sekadar saran—itu adalah hukum.”

Pergeseran kebijakan

Sehari sebelumnya, pada 17 April, Stratbase Institute mendesak Filipina untuk “mengoperasionalkan sepenuhnya” apa yang mereka sebut sebagai postur pertahanan aktif di tengah tekanan yang terus berlanjut di Laut Filipina Barat.

Presiden Stratbase, Victor Andres “Dindo” Manhit, mengatakan Manila harus memperluas latihan dengan negara-negara yang sehaluan serta menghentikan diskusi tentang eksplorasi energi bersama dengan Tiongkok di perairan sengketa.

Ia menyatakan dukungan terhadap latihan multinasional Balikatan 2026, yang dimulai pada 20 April dan akan berlangsung hingga 8 Mei, yang melibatkan lebih dari 17.000 tentara.

Latihan tersebut “menunjukkan arah yang tepat ke depan” dan menunjukkan Filipina bersama mitranya siap mempertahankan tatanan berbasis aturan dan melawan “pemaksaan, intimidasi, dan klaim yang melanggar hukum,” lapor Kantor Berita Filipina mengutip pernyataan Manhit.

“Hal ini menegaskan kita tidak terisolasi, dan keamanan nasional kita bertumpu pada aliansi kuat dengan negara-negara yang menjunjung hukum internasional serta berbagi komitmen kita terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ujarnya.

Peningkatan keamanan

Pejabat pertahanan Filipina belum merinci secara terbuka langkah operasional terkait usulan “postur pertahanan aktif,” tersebut demi pertimbangan keamanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Manila meningkatkan keterbukaan publik terkait insiden maritim, mengajukan protes diplomatik, dan berulang kali merujuk pada putusan tahun 2016 dalam mempertahankan posisinya. Filipina juga meningkatkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat dan mitra lainnya.

Para pejabat pertahanan mengaitkan upaya tersebut dengan Konsep Pertahanan Kepulauan Komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam melindungi wilayah, jalur laut, dan sumber daya maritimnya. Para pejabat menggambarkan strategi ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat pertahanan eksternal dan keamanan maritim.

Tiongkok terus mengklaim sebagian besar Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayahnya meskipun terdapat klaim tumpang tindih dari Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Jalur perairan ini merupakan rute perdagangan global yang penting serta sumber perikanan dan potensi cadangan energi.

Bagi Filipina, sengketa ini memiliki implikasi strategis dan ekonomi, terutama di perairan dalam ZEE sejauh 200 mil laut miliknya. Baik Manila maupun Beijing tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengubah posisi masing-masing dalam sengketa tersebut.