Oleh Ha Er-rui |
Indonesia sedang mengkaji permintaan AS untuk akses penerbangan pesawat militer, yang dapat memperluas fleksibilitas operasi AS di Asia Tenggara. Permintaan itu masih menunggu persetujuan Jakarta.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan perundingan keamanan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon pada 13 April. Kedua pihak mengumumkan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama yang memiliki tiga pilar: modernisasi militer dan pengembangan kemampuan, pendidikan dan pelatihan militer profesional, serta latihan gabungan dan kerja sama operasional.
Kemitraan itu menandakan hubungan yang lebih erat, kata Hegseth. "[Kemitraan] ini menunjukkan kekuatan dan potensi hubungan keamanan kita … menunjang daya tangkal regional, dan memajukan komitmen bersama kita terhadap perdamaian melalui kekuatan," ujarnya.
Sjamsoeddin menggambarkan kemitraan itu bersifat timbal balik. "Kerja sama ini atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan guna mendukung nilai kepentingan nasional kita," katanya.
![Menteri Perang AS Pete Hegseth (keempat dari kiri) dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin (kelima dari kiri) menghadiri pertemuan AS-Indonesia di Pentagon pada 13 April. [Koptu Carson Croom/Angkatan Laut AS]](/gc9/images/2026/05/04/55913-main-370_237.webp)
Permintaan sedang dikaji
Bagian penting dari diskusi itu adalah permintaan penerbangan lintas wilayah.
Proposal itu meminta "Pemerintah Indonesia mengizinkan penerbangan lintas wilayah udara Indonesia secara menyeluruh bagi pesawat AS untuk operasi darurat, penanggulangan krisis, dan kegiatan terkait dengan latihan yang disepakati bersama," dilaporkan Sunday Guardian dari New Delhi pada 12 April, mengutip teks yang bocor.
Proposal itu meminta akses tanpa batas waktu, tetapi Jakarta mengatakan dokumen itu tidak mengikat dan masih dikaji. Berdasarkan ketentuan yang dikutip oleh Sunday Guardian, "Pesawat AS boleh melintas langsung setelah pemberitahuan hingga ada pemberitahuan penonaktifan oleh AS."
Ada kekhawatiran soal akses bebas Washington atas wilayah udara. Para pejabat Indonesia mengatakan mereka sedang mengkaji proposal itu berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, kedaulatan wilayah udara, dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
Permintaan izin penerbangan itu muncul setelah diskusi AS-Indonesia sebelumnya, termasuk pembicaraan bulan Februari antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Letak geografi yang strategis
Indonesia memiliki lokasi yang strategis. Negara kepulauan ini menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta mengendalikan jalur laut melalui Selat Malaka, sehingga memiliki peran ganda atas jalur maritim dan udara di kawasan itu.
"Indonesia adalah potongan yang hilang yang melengkapi koridor udara regional," tulis Agung Sulistyo, analis geopolitik, di Asia Times. Indonesia terletak di koridor udara paling efisien yang menghubungkan Pasifik Barat, Laut Tiongkok Selatan, Samudra Hindia, dan Australia bagian utara, kata Sulistyo.
"Proposal ini tampaknya untuk memecahkan masalah strategis AS yang semakin bergantung pada pangkalan di Australia utara yang jauh dari Tiongkok dan karenanya lebih aman daripada pangkalan di dekat Taiwan," tulis Aristyo Rizka Darmawan, lektor hukum internasional di Universitas Indonesia, di The Strategist, blog milik Australian Strategic Policy Institute.
Dia menggambarkan proposal itu sebagai upaya mengatasi kelemahan mencolok AS.
Jika disetujui, akses penerbangan lintas wilayah akan meningkatkan fleksibilitas pasukan AS di kawasan Indo-Pasifik, dengan memperpendek waktu respons dan memperluas jangkauan strategis di Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan Samudra Hindia.
Analis mengatakan proposal itu dapat mengubah keseimbangan geopolitik dan militer di kawasan.
Akses regional
Washington memiliki perjanjian pangkalan dan izin penerbangan dengan Australia, Filipina, dan Jepang. Akses ke wilayah udara Indonesia, jika disetujui, akan menambah lapisan baru ke jaringan regional itu, terutama karena pasukan AS berupaya menyebar operasi dan mengurangi ketergantungan pada pangkalan di dekat Tiongkok.
Kerja sama pertahanan serupa terjadi di tempat-tempat lain di kawasan, termasuk di Filipina dan Papua Nugini, dengan perluasan dukungan logistik, latihan gabungan, dan pengaturan akses yang dapat mempercepat mobilitas militer AS.
Kemitraan itu mencakup pengembangan bersama kemampuan perang asimetris dan teknologi pertahanan angkatan laut generasi baru. Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pemeliharaan peralatan dan memperluas pelatihan pasukan khusus gabungan.
Amerika Serikat dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik selama 77 tahun.
![Perwakilan AS dan Indonesia menandatangani Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama, yang disaksikan oleh Menteri Perang AS Pete Hegseth (kiri) dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan), baris kedua. [Departemen Perang AS]](/gc9/images/2026/05/04/55912-meeting-370_237.webp)