Oleh Joyce Huang dan AFP | 2026-05-20

TAIPEI -- Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan masa depan Taiwan harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Pernyataan ini disampaikan saat ia memperingati dua tahun masa kepemimpinannya dengan kembali menyerukan penguatan pertahanan dan stabilitas di Selat Taiwan.

“Masa depan Taiwan tidak bisa ditentukan oleh kekuatan di luar perbatasan kita, juga tidak boleh disandera oleh ketakutan, perpecahan, atau kepentingan jangka pendek,” kata Lai dalam pidato memperingati dua tahun pelantikannya pada 20 Mei lalu.

“Masa depan Taiwan harus ditentukan bersama oleh 23 juta rakyat kita,” ujarnya.

Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer terhadap pulau tersebut. Beijing dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan melalui pengerahan pesawat dan kapal perang yang terjadi hampir setiap hari di sekitar pulau itu.

Lai mengatakan Taiwan meningkatkan anggaran pertahanannya “bukan untuk memprovokasi, melainkan untuk mencegah perang." Ia memperingatkan ancaman yang dihadapi Taiwan saat ini “lebih besar daripada sebelumnya”.

“Perdamaian sejati hanya bisa diwujudkan melalui kekuatan,” kata Lai.

Tiongkok meningkatkan aktivitas militernya menjelang pidato peringatan Lai pada 20 Mei. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan melaporkan adanya 24 pesawat militer dan drone Tiongkok yang beroperasi di sekitar pulau itu pada 19 Mei, sebagai bagian dari apa yang disebut Beijing sebagai “patroli kesiapan tempur bersama."

Kementerian tersebut menyatakan 13 pesawat melintasi garis median Selat Taiwan dan memasuki zona pertahanan udara Taiwan di wilayah utara, tengah, barat daya, dan timur, bersamaan dengan kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok.

Militer Taiwan menggelar latihan kesiapan tempur pada 20 Mei, termasuk mengerahkan tank M1A2T Abrams yang baru diperoleh di wilayah utara Taiwan.

Dukungan AS

Lai mengatakan Taiwan bersedia melakukan “interaksi yang sehat dan tertib” dengan Tiongkok berdasarkan prinsip “kesetaraan dan martabat”, tetapi “dengan tegas menolak” taktik “Front Persatuan” yang mengemas unifikasi sebagai perdamaian.

Front Persatuan merupakan istilah untuk operasi propaganda pro-Beijing.

Taiwan “bersedia berdialog, tetapi tidak akan menerima subordinasi” dan tidak akan mengorbankan kedaulatan maupun sistem demokratisnya, kata Lai.

Sejak Presiden AS Donald Trump memulai masa jabatan keduanya pada 2025, Taiwan menghadapi tekanan yang meningkat untuk menambah belanja pertahanan dan meningkatkan investasi di Amerika Serikat.

Taiwan telah mengucurkan dana miliaran dolar untuk memodernisasi militernya dan mengembangkan industri pertahanan domestik, meski masih sangat bergantung pada penjualan senjata dari AS di tengah meningkatnya tekanan militer Beijing.

Parlemen Taiwan baru-baru ini menyetujui paket pertahanan khusus senilai US$25 miliar, yang menurut para legislator sebagian besar akan digunakan untuk mendanai pembelian senjata dari AS yang telah diumumkan sebelumnya. Paket anggaran ini dialokasikan untuk jangka waktu delapan tahun.

Trump belum lama ini menyatakan ia akan menentukan masa depan penjualan senjata ke Taiwan “dalam waktu dekat.” Pernyataan ini disampaikan menyusul kunjungannya ke Beijing pekan lalu, ketika ia dan Presiden Tiongkok Xi Jinping membahas Taiwan.

Sejumlah pejabat Taiwan sejak saat itu menegaskan kebijakan jangka panjang AS terhadap pulau tersebut tetap tidak berubah, dan Washington tidak membuat komitmen apa pun kepada Beijing terkait penjualan senjata ke Taiwan.

Status quo

Lai mengatakan jika ia memiliki kesempatan berbicara dengan Trump—yang sempat melontarkan kemungkinan untuk pembicaraan telepon antara kedua pemimpin—ia akan menekankan bahwa Taiwan tetap berkomitmen untuk mempertahankan "status quo" di Selat Taiwan.

Taiwan “bukanlah pemicu ketidakstabilan” dan tetap berkomitmen menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan, katanya.

Washington mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979, tetapi AS tetap menjadi mitra keamanan dan pemasok senjata utama bagi Taiwan.

Setiap percakapan langsung antara kedua presiden akan menjadi langkah yang sangat tidak lazim dalam hubungan tidak resmi antara AS dan Taiwan, dan kemungkinan besar akan memancing reaksi keras dari Beijing.