Oleh Wu Qiaoxi | 2026-06-04

Negara-negara kepulauan kecil harus bebas memilih mitra internasional mereka sendiri, tegas Presiden Palau, Surangel S. Whipps Jr., sekaligus menolak upaya Beijing yang menekan Palau agar mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok.

Pengakuan Palau terhadap Taiwan merupakan keputusan berdaulat yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan besar, tegas Whipps dalam wawancara yang diterbitkan oleh Kyodo News pada 2 Juni. Ia juga menyerukan kerja sama yang lebih erat dengan Jepang di bidang pariwisata, perikanan, keamanan maritim, dan konservasi laut.

Whipps berada di Tokyo untuk menjadi ketua bersama KTT Kelautan Negara-Negara Kepulauan, tempat negara-negara kepulauan membahas perubahan iklim, tata kelola laut, dan pembiayaan pembangunan. Ia menambahkan Palau menginginkan mitra yang memiliki kesamaan nilai untuk menjadi investor utama di sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian.

Hubungan dengan Taiwan

Palau merupakan satu dari 12 negara yang masih memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan dan telah mengakui Taipei sejak tahun 1999. Menurut Whipps, Beijing telah berulang kali menawarkan berbagai insentif ekonomi agar Palau mengalihkan pengakuannya ke Tiongkok.

"Anda tidak bisa melarang saya untuk mengakui Taiwan. Itu adalah pilihan berdaulat kami sebagai sebuah negara," ujarnya.

Whipps juga menuduh kapal-kapal Tiongkok melakukan kegiatan penelitian dan survei tanpa izin di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Palau. Ia mengatakan pihak berwenang telah mendokumentasikan penggunaan peralatan milik Tiongkok di perairan negara tersebut. Tindakan seperti itu dinilai melanggar hukum internasional dan merusak upaya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Mengingat kembali percakapannya dengan seorang diplomat Tiongkok, Whipps berkata: “Saya pernah berbicara dengan seorang duta besar Tiongkok, dan dia berkomentar kepada saya, ‘Negara Anda kecil. Anda tidak seharusnya memiliki lautan seluas ini.’ Menurut saya, pandangan itu tidak benar.”

Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa hari sebelum Wakil Presiden Taiwan, Hsiao Bi-khim, dijadwalkan mengunjungi Palau pada 6–10 Juni atas undangan Whipps, menurut Kantor Kepresidenan Taiwan. Kunjungan itu menegaskan hubungan yang selama ini berusaha diputuskan oleh Beijing.

Tekanan dari Tiongkok

Tekanan Beijing terhadap Palau tidak hanya terbatas pada ranah diplomatik. Pada tahun 2017, Tiongkok menghentikan tur kelompok ke Palau, sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai pembalasan atas hubungan negara kepulauan Pasifik tersebut dengan Taiwan.

Whipps sebelumnya mengatakan bahwa para pejabat Tiongkok pernah menjanjikan “satu juta wisatawan Tiongkok” serta investasi infrastruktur jika Palau memutus hubungan dengan Taiwan dan mengakui Beijing. Namun, Palau menolak tawaran tersebut.

“Kami mengatakan: ‘Kami tidak memiliki musuh, tetapi tidak ada yang berhak mengatur siapa teman kami,’” ujar Whipps.

"Tiongkok menggunakan tekanan ekonomi untuk berupaya menghukum Palau dengan menghentikan seluruh arus wisatawan asal Tiongkok ke Palau secara mendadak," menurut Duta Besar Amerika Serikat untuk Palau, Joel Ehrendreich, kepada Christian Broadcasting Network (CBN), dalam artikel tertanggal 3 Juni.

"Kita juga telah melihat di lapangan bahwa Tiongkok menggunakan tekanan dalam jumlah besar melalui kejahatan terorganisasi, pusat panggilan, penyuapan, dan korupsi untuk melemahkan struktur politik serta ekonomi," menurut Cleo Paskal, peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, kepada CBN.

Sebuah penilaian risiko yang disusun Pacific Economics untuk pemerintah Palau menduga jaringan kriminal yang terkait dengan Tiongkok menggunakan perusahaan cangkang, proyek properti, dan usaha perjudian daring untuk memperluas pengaruh mereka. Laporan itu menyebut sebagian operasi tersebut terkait dengan pencucian uang dan upaya memengaruhi politik yang bertujuan memutus hubungan Palau dengan Taiwan.

Palau juga menghadapi tekanan di bidang siber dan keamanan. Pada tahun 2024, serangan siber berskala besar menyebabkan kebocoran lebih dari 20.000 dokumen pemerintah. Kebocoran itu mengungkap informasi mengenai interaksi Palau dengan Taiwan serta aktivitas militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Jepang. Pada tahun yang sama, sebuah rudal balistik antarbenua Tiongkok dilaporkan melintasi wilayah udara Palau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kepulauan yang strategis

Signifikansi Palau tidak hanya terletak pada hubungannya dengan Taiwan. Negara kepulauan itu berada di sepanjang kawasan yang dikenal sebagai "rantai pulau kedua," sebuah jalur strategis yang dipandang penting oleh perencana militer AS untuk mempertahankan akses, daya tangkal, dan pengaruh di kawasan Pasifik.

Rantai tersebut membentang dari Jepang melalui Saipan, Tinian, dan Guam, lalu meluas ke selatan melalui Yap, Palau, dan Filipina, menurut Paskal. Seiring meluasnya jangkauan militer Tiongkok, Washington telah memperkuat kemitraan dengan negara-negara yang berada di sepanjang jalur tersebut.

Paskal menggambarkan Pasifik tengah sebagai persimpangan strategis yang sangat penting bagi Amerika Serikat.

“Jika kekuatan asing yang bermusuhan menguasai bagian tengah Pasifik, yang mencakup Palau, maka daratan utama Amerika Serikat menjadi tidak aman,” katanya.

Berdasarkan Asosiasi Kerja Sama Bebas (Compact of Free Association/COFA), Palau memberikan akses kepada Amerika Serikat ke wilayah dan fasilitasnya untuk keperluan pertahanan. Sekitar 80 personel militer AS ditempatkan di negara tersebut, tempat pasukan AS meningkatkan sistem radar dan memperbaiki infrastruktur strategis.

Para pengembang asal Tiongkok telah menyewa lahan di dekat lokasi yang digunakan Amerika Serikat untuk memantau aktivitas regional, menurut Ehrendreich. Ia menyebut pola ini juga telah muncul di tempat lain di kawasan Indo-Pasifik.

Lokasi Palau memberikan arti penting bagi negara kepulauan itu yang jauh melampaui ukurannya, kata Paskal.

"Ada pemahaman bahwa apa yang terjadi di Pasifik Barat tidak akan menetap di Pasifik Barat jika yang dihadapi adalah kekuatan yang bermusuhan," pungkasnya.