Oleh AFP dan Focus | 2025-04-15

SYDNEY, Australia — Negara Pasifik Palau tidak akan tunduk pada tekanan diplomatik dari Tiongkok dan akan tetap menjadi sekutu Taiwan “hingga maut memisahkan kita,” kata Presiden Surangel Whipps Jr. pada 10 April.

Berbicara di Lowy Institute di Sydney, Whipps menekankan bahwa hubungan Palau dengan Taiwan berakar pada nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan yang serupa.

Sebagai salah satu dari sedikit negara yang masih mengakui kedaulatan Taiwan, Palau berkali-kali menempuh risiko menghadapi kemarahan Beijing karena menolak memutuskan hubungan diplomatik.

“Tiongkok punya satu tujuan — memaksa kami memutuskan hubungan dengan Taiwan,” kata Whipps. “Namun, kami berharap mereka memahami bahwa keputusan itu sepenuhnya hak kami sebagai negara berdaulat. Tidak ada negara yang berhak mendikte siapa yang boleh menjadi sahabat kami.”

Pernyataan Whipps muncul saat Tiongkok meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap negara-negara yang masih mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat.

Hanya ada 12 negara, termasuk Palau, yang masih memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei, sementara Beijing terus membujuk sekutu Taiwan untuk menjauhinya dengan iming-iming investasi infrastruktur dan bantuan ekonomi.

"Berdiri bersama sahabat"

Namun, keteguhan sikap Palau menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan.

Menurut pejabat Palau, negara tersebut telah menghadapi tekanan ekonomi, serangan siber, serta menguatnya pengaruh kejahatan terorganisasi yang memiliki keterkaitan dengan Tiongkok.

Untuk menanggapi meningkatnya infiltrasi kriminal, Palau mengetatkan visa secara besar-besaran awal tahun ini, menolak masuk lebih dari 80 warga negara Tiongkok. Pihak berwenang juga mendeportasi puluhan individu yang terlibat dalam perjudian ilegal, penipuan daring, dan jaringan kejahatan terorganisasi, termasuk sejumlah individu yang tercatat dalam daftar buron INTERPOL.

Pada Maret 2024, Palau mengalami serangan siber besar yang membocorkan lebih dari 20.000 dokumen pemerintah. Waktu serangan tersebut bertepatan dengan perpanjangan sejumlah perjanjian penting dengan AS. Hal ini menyebabkan pejabat Palau menuding Tiongkok sebagai pelaku, menyebutnya sebagai pesan politik bernada intimidasi.

Namun, Whipps tetap teguh, menyatakan bahwa kesetiaan pulau itu kepada Taiwan bukan hanya merupakan keputusan strategis, tetapi juga pilihan moral yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi bersama.

“Kami memegang prinsip ini — bahwa pernikahan itu kekal hingga maut memisahkan,” kata Whipps.

“Intinya, kami berdiri bersama teman yang memperjuangkan kebebasan.”

Simbol perlawanan

Sejak menjabat pada 2020, Whipps telah memperkuat hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dan terpilih kembali pada 2024 untuk memimpin negara kepulauan yang berpenduduk sekitar 20.000 orang ini.

Palau memiliki lebih dari 300 pulau dan berbatasan laut di sebelah barat dengan Filipina dan di selatan dengan Indonesia. Terletak di Samudra Pasifik, di antara pengaruh Washington dan Beijing, Palau merupakan sekutu penting bagi AS.

Pulau ini tengah menjadi lokasi pembangunan fasilitas radar jarak jauh milik AS, yang merupakan bagian dari upaya Washington untuk menghalangi meluasnya pengaruh militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam pernyataannya, Whipps mengakui bahwa langkah-langkah ini dapat membahayakan Palau secara langsung.

“Ya, ada kekhawatiran bahwa kami kini menjadi target,” katanya. “Akibat posisi kami, bagaimanapun juga kami akan menjadi sasaran bagi pihak tertentu.”

Untuk mengurangi risiko tersebut, Palau tengah bersiap memperkuat infrastruktur, termasuk pengerukan pelabuhan dan peningkatan fasilitas bandara guna mengakomodasi lebih banyak kunjungan dari kapal Angkatan Laut AS.

Meski kecil, Palau telah menjadi simbol perlawanan yang kuat.

“Palau menunjukkan bahwa kita bisa melawan, sekecil apa pun kita,” tulis artikel Sunday Guardian pada 6 April.

“Memang tidak mudah, tetapi inilah satu-satunya jalan untuk menjaga kedaulatan, kemakmuran, dan kebebasan yang abadi.”