Oleh Focus dan AFP | 2026-06-10

PYONGYANG -- Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakhiri kunjungan kenegaraan langka selama dua hari ke Pyongyang setelah berjanji meningkatkan hubungan Tiongkok–Korea Utara ke “tingkat yang lebih tinggi” bersama pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Namun, justru hal yang tidak diucapkan dalam kunjungan tersebut yang paling menyita perhatian.

Kunjungan Xi ke Pyongyang pada 8-9 Juni merupakan yang pertama sejak tahun 2019. Ia didampingi istrinya, Peng Liyuan, serta sejumlah pejabat senior.

Setibanya di bandara, Xi dan Peng disambut langsung oleh Kim bersama istrinya, Ri Sol-ju. Dalam KTT tersebut, Xi menyatakan komitmennya untuk memperluas kerja sama dengan Korea Utara di sektor perdagangan, pertanian, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan layanan kesehatan, sembari mendorong penguatan interaksi "di semua level dan bidang."

"Apa pun perubahan yang terjadi dalam situasi internasional... persahabatan Tiongkok dan RDKK (Republik Demokratik Rakyat Korea) tidak akan berubah," ujar Xi.

Kantor berita pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency, melaporkan para pemimpin telah menyepakati “rencana besar” bagi hubungan Beijing–Pyongyang.

Bungkam soal nuklir

Yang paling mencolok justru hal yang tidak disebut oleh kedua pihak.

Pernyataan resmi kedua negara tidak menyebut denuklirisasi. Pernyataan Tiongkok malah menekankan kedua pihak harus “bersama-sama menjaga perdamaian dan pembangunan regional.” Penghilangan ini melanjutkan pola yang dimulai September lalu, ketika istilah denuklirisasi tidak lagi muncul dalam pernyataan bersama setelah Kim mengunjungi Beijing untuk menghadiri parade militer.

Beijing selama ini menentang Korea Utara memiliki senjata nuklir, karena khawatir hal itu dapat mendorong sekutu Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang, ikut mengembangkan program senjata nuklir mereka sendiri.

“Pendekatan Tiongkok terhadap Korea Utara telah berubah drastis dalam tujuh tahun terakhir, dari sebelumnya berperan sebagai mediator dalam negosiasi denuklirisasi Korea Utara–AS menjadi mitra strategis yang kuat dalam menghadapi Amerika Serikat,” ujar Hong Min, analis di Korea Institute for National Unification, kepada New York Times.

Korea Utara menghadiri KTT itu dengan sikap tegas. Pada 7 Juni, sehari sebelum kedatangan Xi, adik perempuan Kim sekaligus penasihat kebijakan utama, Kim Yo Jong, menyatakan dalam Rodong Sinmun bahwa status nuklir Pyongyang “sama sekali tidak dapat dinegosiasikan.”

Menurut para analis, Pyongyang memandang sikap diam Tiongkok terkait denuklirisasi selama KTT sebagai sebuah validasi.

“Kim berupaya mendapatkan dukungan Tiongkok terhadap senjata nuklir Korea Utara, dan ia mendapatkannya melalui diamnya Tiongkok dalam isu denuklirisasi,” kata Ellen Kim, direktur program akademik di Korea Economic Institute of America (KEIA), kepada Yonhap News Agency.

Posisi kuat Kim

Kim menghadiri KTT itu dengan penuh percaya diri. “Intinya, Kim Jong Un bisa menerima kunjungan Xi Jinping dalam posisi yang kuat. Korea Utara tidak akan menginginkan kunjungan Tiongkok saat mereka sedang berada dalam posisi lemah,” ujar John Delury, peneliti tamu di Ewha Womans University di Seoul, kepada NBC News.

Kunjungan itu mencerminkan “semakin pentingnya” Pyongyang di kawasan itu, sekaligus memperkuat posisi Kim yang dilirik oleh Tiongkok maupun Rusia, ujar Andrew Yeo, ketua SK-Korea Foundation di Center for East Asia Policy Studies, Brookings Institution, kepada Yonhap.

Faktor Rusia

Penegasan kembali pengaruh oleh Xi terjadi di tengah semakin condongnya Korea Utara ke Moskow. Walaupun selama ini Korea Utara bergantung pada Tiongkok, Kim dalam beberapa tahun terakhir kian merapat ke Rusia, termasuk dengan mengirim pasukan untuk bertempur bersama militer Rusia di Ukraina.

Dari segi ekonomi, Korea Utara masih sangat bergantung pada Tiongkok. Pada 2024, Tiongkok menyumbang US$2,6 miliar dari total perdagangan luar negeri Korea Utara, atau hampir 98 persen, menurut Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan.

Faktor Washington

Kunjungan Xi ke Pyongyang terjadi beberapa minggu setelah ia menjamu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing. Gedung Putih menyebut kedua pemimpin menegaskan “tujuan bersama” untuk denuklirisasi Korea Utara.

“Strategi regional Tiongkok yang lebih luas diuntungkan oleh keberadaan negara penyangga yang stabil, bersenjata kuat, dan sehaluan, yang menyerap perhatian serta sumber daya militer AS dan sekutunya,” ujar Seong-Hyon Lee, peneliti tamu di Harvard University Asia Center, kepada AFP.

Namun, Tiongkok bisa menanggung dampaknya. Menurut Ellen Kim dari KEIA, sikap diam Beijing “akan mendorong Korea Selatan untuk meninjau ulang nilai strategis Tiongkok sebagai mitra.”