Oleh AFP dan Focus | 2026-07-06

TAIPEI -- Sebuah kapal kargo berbendera Singapura memenuhi tuntutan Penjaga Pantai Tiongkok (China Coast Guard/CCG) untuk memberikan rincian mengenai awak kapal dan tujuan pelayaran selama operasi Tiongkok di lepas pantai Taiwan pada bulan Juni, kata seorang pejabat Penjaga Pantai Taiwan kepada AFP pada 3 Juli.

Penjaga Pantai Taiwan mengatakan bahwa respons kapal tersebut merupakan kasus pertama yang diketahui di mana kapal dagang asing mematuhi permintaan informasi dari CCG di perairan sekitar Taiwan.

Taiwan telah mengimbau kapal-kapal agar mengabaikan siaran radio dari pihak Tiongkok dan menghubungi Penjaga Pantai Taiwan jika membutuhkan bantuan, kata pejabat senior tersebut. Langkah itu merupakan bagian dari upaya agar komunitas internasional "memahami bahwa Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi di sini."

Kapal berbendera Singapura yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran besar Taiwan, Evergreen, berada sekitar 72 kilometer di sebelah barat daya ujung selatan Taiwan pada 7 Juni ketika sebuah kapal CCG menghubunginya dan meminta jumlah awak di atas kapal serta pelabuhan tujuan mereka.

Kepatuhan pertama

Seorang awak kapal berkewarganegaraan Tiongkok bersikap kooperatif terhadap permintaan tersebut, kata pejabat itu kepada AFP dengan syarat identitasnya dirahasiakan.

Pejabat tersebut mengatakan itu adalah pertama kalinya Penjaga Pantai Taiwan mendengar kapal CCG meminta informasi dari kapal dagang asing di perairan sekitar Taiwan.

"Pada hari itu kami menyiarkan pemberitahuan kepada semua kapal kargo secara bersamaan agar tidak menanggapi pertanyaan dari kapal pemerintah Tiongkok," kata pejabat tersebut.

"Kami mendengar siaran radio yang ditujukan kepada tiga kapal kargo, tetapi hanya kapal ini yang merespons dengan menyebutkan pelabuhan tujuan. Belakangan kami mengetahui bahwa orang yang menjawab radio adalah awak kapal berkewarganegaraan Tiongkok."

Pejabat tersebut mengatakan warga negara Tiongkok itu -- satu dari 15 awak berkewarganegaraan Tiongkok di antara 21 awak kapal -- mungkin merasa terpaksa menjawab karena "takut" kepada pemerintah Tiongkok, atau ada kemungkinan bahwa "mereka telah berkoordinasi sebelumnya" dengan CCG.

Dua kapal lainnya -- masing-masing berbendera Liberia dan Benin -- berada di lepas pantai timur Taiwan ketika dihubungi CCG pada 9 Juni, tetapi tidak menanggapi permintaan tersebut.

'Perang kognitif'

Media pemerintah Tiongkok sebelumnya mengatakan bahwa "operasi penegakan hukum" yang melibatkan kapal-kapal Tiongkok di dekat Taiwan bulan lalu merupakan tanggapan atas pembicaraan antara Jepang dan Filipina untuk menetapkan batas wilayah di perairan sebelah timur pulau tersebut. Tiongkok melaksanakan tiga gelombang aktivitas maritim yang mengganggu selama 10 hari.

Tiongkok, yang menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya, menyebut pembicaraan tersebut "ilegal" dan mengklaim kendali eksklusif atas perairan tersebut.

Taiwan menyebut operasi Tiongkok pada Juni itu sebagai tindakan yang "provokatif" dan merupakan bentuk "ekspansionisme terselubung."

Kantor perwakilan Inggris, Jerman, dan Prancis di Taipei menyatakan keprihatinan atas "aktivitas baru Tiongkok" tersebut.

Pejabat Taiwan tersebut mengatakan bahwa Taiwan mengerahkan delapan kapal Penjaga Pantai untuk membayangi delapan kapal CCG dan kapal-kapal pemerintah Tiongkok lainnya selama operasi tersebut.

Tiongkok telah meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir dan menggelar berbagai latihan militer berskala besar.

Meskipun ancaman invasi atau blokade terhadap Taiwan terus membayangi, para analis menilai Tiongkok dapat menggunakan karantina yang dipimpin aparat penegak hukum untuk mengendalikan pelayaran komersial di sekitar pulau tersebut.

Namun, pejabat itu menepis kekhawatiran bahwa Tiongkok dapat menerapkan kendali penuh atas perairan di sebelah timur Taiwan.

"Dari perspektif kami saat ini, situasinya tidak akan mencapai tingkat itu. Wilayah laut di sebelah timur terlalu luas," kata pejabat tersebut.

"Pada kenyataannya, mereka menggunakan tindakan ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas perairan di lepas pantai timur Taiwan. Ini merupakan bentuk perang kognitif yang khas."

Pejabat tersebut mengatakan aktivitas Tiongkok sebelumnya di perairan itu bersifat "sporadis", tetapi kini menjadi "lebih sering dan semakin intensif."