Diplomasi

India, Jepang tingkatkan kerja sama mineral kritis, luncurkan proyek pengembangan pertahanan bersama pertama

Beijing memperingatkan Tokyo dan New Delhi agar tidak "menargetkan" negaranya, tetapi Tiongkok telah membatasi ekspor mineral kritis ke Jepang selama berbulan-bulan.

Perdana Menteri India Narendra Modi (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelum pembicaraan mereka di New Delhi pada 2 Juli. [Sajjad Hussain/AFP]
Perdana Menteri India Narendra Modi (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelum pembicaraan mereka di New Delhi pada 2 Juli. [Sajjad Hussain/AFP]

Oleh AFP dan Focus |

NEW DELHI -- India dan Jepang akan bekerja sama lebih erat dalam bidang mineral kritis untuk meningkatkan "ketahanan" rantai pasok mereka, kata Perdana Menteri Narendra Modi pada 2 Juli, ketika dua ekonomi besar Asia tersebut berupaya mengurangi ketergantungan pada Tiongkok sebagai eksportir utama.

Baik India maupun Jepang bergantung pada impor untuk banyak mineral tersebut, yang digunakan dalam berbagai produk mulai dari kendaraan listrik, panel surya, dan telepon pintar hingga mesin jet dan rudal berpemandu.

Kedua negara ini telah berupaya mencari pemasok baru, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara lain, karena dominasi Tiongkok dalam produksi logam tanah jarang dapat membuat mereka rentan terhadap perubahan hubungan dengan Beijing.

Pembatasan Tiongkok terhadap Jepang

Langkah Tiongkok memberlakukan pengendalian ekspor terhadap 20 perusahaan Jepang pada 29 Juni menyoroti kerentanan Jepang. Ke-20 perusahaan tersebut menjadi bagian dari daftar hitam Tiongkok yang terus bertambah dalam perselisihan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dengan Tokyo.

Perusahaan-perusahaan tersebut "berpartisipasi dalam peningkatan kemampuan militer Jepang," kata Beijing.

Tokyo menyebut langkah tersebut "tidak dapat diterima dan sangat disesalkan" serta menuntut pembatalannya.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada 2 Juli, India dan Jepang menyampaikan "keprihatinan mendalam" terhadap praktik yang tidak berlandaskan mekanisme pasar. Keduanya juga menegaskan "pembatasan ekspor yang sewenang-wenang", khususnya atas mineral kritis, dapat mengganggu rantai pasok.

Membangun ketahanan rantai pasok

KTT antara Modi-Takaichi membuka peluang bagi kerja sama untuk menghadapi langkah-langkah Tiongkok tersebut.

"Kami telah sepakat untuk memperkuat ketahanan rantai pasok di sektor-sektor strategis seperti semikonduktor, teknologi kuantum, dan mineral kritis," kata Modi setelah pembicaraan dengan mitranya dari Jepang, Sanae Takaichi, di New Delhi.

Jepang dan India merupakan anggota aliansi keamanan Quad bersama dengan Amerika Serikat dan Australia, sebuah kelompok yang dipandang sebagai penyeimbang terhadap semakin besarnya pengaruh Tiongkok di Samudra Hindia dan kawasan Asia-Pasifik.

Takaichi mengatakan baik Jepang maupun India menghadapi tantangan seperti "persenjataan ekonomi serta kebijakan dan praktik yang tidak berlandaskan mekanisme pasar."

"Kita perlu segera membangun ketahanan dalam rantai pasok mineral kritis kita," ujarnya dalam pidatonya.

Perusahaan-perusahaan Jepang dan India menyepakati investasi senilai US$12,3 miliar, kata kedua pihak. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Jepang untuk menginvestasikan US$68 miliar di India selama 10 tahun.

Kerja sama antara India dan Jepang "tidak boleh menargetkan" Beijing, kata Tiongkok pada 3 Juli.

"Kerja sama antarnegara... tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun.

Kerja sama pertahanan

India dan Jepang juga menjajaki kerja sama di bidang-bidang lain.

Modi mengatakan kedua negara telah sepakat untuk bersama-sama mengembangkan proyek antena radio angkatan laut yang bertujuan meningkatkan kemampuan pengawasan maritim. Sistem bernama UNICORN (Unified Complex Radio Antenna) itu merupakan proyek pengembangan bersama pertama di bidang pertahanan antara India dan Jepang. Menurut Modi, upaya tersebut bertujuan memperkuat "perdamaian kawasan, keamanan maritim, dan tatanan berbasis aturan," seperti dilaporkan Nikkei Asia.

New Delhi secara khusus menginginkan bantuan Tokyo dalam membangun industri manufaktur pertahanan India.

Kedua pihak juga mengeluarkan pernyataan bersama mengenai kecerdasan buatan (AI). Menurut Modi, perpaduan teknologi presisi Jepang dengan kemampuan perangkat lunak India akan memberikan "kecepatan dan kekuatan baru" bagi pengembangan AI global. Secara bersamaan, para pejabat menandatangani perjanjian terpisah mengenai farmasi, perangkat medis, dan bioteknologi yang bertujuan memperkuat keamanan kesehatan global.

India dan Jepang, yang merupakan ekonomi terbesar kedua dan ketiga di Asia, menempatkan keamanan ekonomi dan ketahanan energi sebagai pilar utama hubungan bilateral mereka, kata Sekretaris Luar Negeri India Vikram Misri.

Perdagangan antara kedua negara pada periode 2025–2026 melampaui US$27 miliar, menurut data resmi India.

Tokyo mendukung proyek rel kereta api berkecepatan tinggi India melalui pinjaman besar, serta telah mendukung proyek-proyek infrastruktur perkotaan dan jaringan kereta bawah tanah di sejumlah kota.

Apakah Anda menyukai artikel ini?

Policy Link