Oleh Wu Qiaoxi | 2025-03-07

Tiongkok melakukan latihan tembak-menembak militer dengan menggunakan senjata api di Teluk Tonkin dari tanggal 24 hingga 27 Februari, dalam sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai tanggapan atas garis dasar maritim Vietnam yang baru dideklarasikan.

Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army, PLA) Southern Theater Command, juga mengerahkan pasukan laut dan udara ke Beting Scarborough pada 27 Februari untuk patroli kesiapan tempur.

PLA kemudian mengeluarkan video baru patroli tersebut pada platform mikroblog Tiongkok, Weibo, sebagai unjuk kekuatan, seminggu setelah kebuntuan udara yang menegangkan antara Tiongkok dan Filipina di area yang sama.

Sebelumnya, pada 21 Februari, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengumumkan garis dasar maritim yang baru digambarkan di Teluk Tonkin, meliputi 14 titik koordinat dari perairan di lepas pantai provinsi Quang Ninh hingga provinsi Quang Tri.

Pemerintah Vietnam mengatakan bahwa garis dasar baru itu memberi dasar hukum tambahan untuk "melindungi dan menegakkan kedaulatan Vietnam."

Sementara itu, Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok menyatakan bahwa latihan militer di Teluk Tonkin terpusat di bagian utara teluk, dekat sisi Tiongkok.

Ketegangan yang meningkat

Sengketa kedaulatan antara Tiongkok dan Vietnam berpusat pada Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, dan perairan di sekitarnya.

Meskipun kedua bangsa telah menjaga stabilitas relatif di Teluk Tonkin sejak perjanjian tahun 2000, pengumuman Tiongkok akan garis dasar maritim baru di awal tahun, mendorong Vietnam untuk mengajukan usulan pembatasan yang direvisi kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada bulan Juli, mengutip Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 untuk mendefinisikan perbatasan maritim.

Serangkaian tindakan dari kedua pihak meningkatkan ketegangan dalam beberapa bulan terakhir.

Pada bulan Februari, laporan dari Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok menuduh Vietnam atas reklamasi daratan berskala besar di Terumbu Karang Barque Canada di Kepulauan Spratly sejak 2022, memperluas terumbu karang 10 kali lipat hingga 1,94 km persegi dan mengeruk kanal yang mampu menampung kapal perang besar.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengutuk kegiatan ini dalam taklimat berita, menyebutnya perluasan di terumbu karang yang "diduduki secara ilegal".

Namun demikian, reklamasi daratan oleh Tiongkok sendiri jauh lebih luas, sebanyak 16 kepulauan buatan dibangun selama satu dasawarsa terakhir.

Menurut laporan dari Center for Strategic and International Studies, Tiongkok bertanggung jawab atas 65% kerusakan terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan, yang tertinggi di antara semua bangsa yang terlibat.

Strategi diplomatik

Kendati sengketa kedaulatan meningkat, Vietnam selama ini menahan diri menanggapinya karena hubungan ekonominya yang dekat dengan Beijing.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Vietnam, dengan kerja sama yang berkembang di bidang infrastruktur dan investasi.

Pada 19 Februari, Majelis Nasional Vietnam menyetujui pinjaman Tiongkok sebesar $8 miliar untuk membangun jalur kereta api sepanjang 390,9 km menembus sembilan provinsi, dari Lao Cai hingga Haiphong via Hanoi.

Sementara itu, perusahaan Tiongkok menggeser operasi ke Vietnam guna menghindari perang dagang AS-Tiongkok. Menurut Financial Times, investasi baru TIongkok kini mencapai hampir sepertiga dari total investasi di Vietnam.

Strategi diplomatik Vietnam mencari keseimbangan yang peka dengan memperkuat kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan bangsa-bangsa lain.

Baru-baru ini, Vietnam meningkatkan hubungannya dengan Selandia Baru menjadi kemitraan strategis menyeluruh.

Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, mempertimbangkan akan mengerahkan kapal AL ke Laut Tiongkok Selatan nanti tahun ini, demi meningkatkan kerja sama dengan Vietnam dan menyumbang untuk stabilitas, keamanan, serta kedamaian di kawasan Indo-Pasifik, demikian yang dilaporkan New Zealand Herald pada 26 Februari.