Oleh Jia Feimao | 2025-10-16

Taiwan-Asia Exchange Foundation (TAEF) baru-baru ini merilis laporan kebijakan berjudul "Advokasi Strategi Indo-Pasifik Taiwan", yang untuk pertama kalinya mengusulkan pembentukan "rantai ketahanan keamanan". Taiwan harus mempererat kerja sama keamanan dan interoperabilitas militer dengan mitra sehaluan untuk menjaga pertahanan dan stabilitas regionalnya, menurut studi tersebut.

Pada 8 Oktober, TAEF, yang didukung Kementerian Luar Negeri, mengadakan konferensi pertahanan Indo-Pasifik dan secara resmi menerbitkan laporan strategis.

Tindakan konkret Taiwan sangat penting

Meningkatnya pengaruh otoriter menciptakan ketidakpastian geopolitik dan Taiwan telah lama mengabaikan keamanan dalam strategi nasionalnya, kata Yang Hao, CEO TAEF.

Taiwan harus mengambil tindakan nyata untuk memperkuat kerja sama antarnegara dan pertahanan bersama regional dengan negara demokrasi sehaluan, katanya.

Beijing bersikeras bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan mengecam negara mana pun yang memiliki kerja sama militer dengannya karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

Seiring meningkatnya kerja sama negara otoriter seperti Tiongkok dan Rusia, keseimbangan militer di kawasan Indo-Pasifik terganggu, kata Lin Fei-fan, wakil sekretaris jenderal Dewan Keamanan Nasional, dalam pertemuan itu.

Kubu demokrasi gagal mengoordinasikan strategi

Kubu demokrasi tidak memiliki koordinasi dan interoperabilitas yang efektif, katanya.

Dia mendesak negara Indo-Pasifik mengambil tindakan nyata untuk mengatasi ketimpangan militer dan meletakkan dasar bagi kerja sama selanjutnya.

Kegiatan maritim Tiongkok telah lama melampaui ranah militer, kini mengintegrasikan milisi maritim, pasukan penjaga pantai, dan pengembangan perikanan sehingga menciptakan ancaman baru, ujar Katsuya Yamamoto, direktur Strategy and Deterrence Program di Sasakawa Peace Foundation di Tokyo.

Dia mendesak Jepang dan Taiwan memperkuat pertukaran informasi dan dialog kebijakan guna membangun fondasi kokoh bagi kerja sama keamanan.

"Kita perlu membangun hubungan antarmiliter," tegas Yamamoto. Taiwan dan Jepang memiliki ikatan budaya dan ekonomi yang erat, tetapi tidak punya saluran komunikasi militer, ujarnya.

Seluruh untaian pulau pertama yang strategis, termasuk Korea Selatan dan Filipina, perlu membangun hubungan militer, dan harus menyertakan Taiwan, ujarnya.

Kebijakan ini, katanya, adalah inti dari "ketahanan".

Pertukaran perwira

Sasakawa Peace Foundation mengelola Dana Persahabatan Jepang-Tiongkok, yang menyelenggarakan pertukaran rutin antara perwira militer Jepang dan Tiongkok untuk memupuk pemahaman dan menghindari kesalahpahaman atau konflik, kata Yamamoto.

Jepang memperluas program serupa ke Korea Selatan, Indonesia, dan negara lainnya di kawasan itu. Yamamoto menganjurkan agar Jepang dan Taiwan membentuk program pertukaran serupa.

Dalam kolom opini di Foreign Affairs edisi 9 Oktober, Lin dari Dewan Keamanan Nasional mendesak negara demokrasi memperkuat kolaborasi keamanan dengan Taiwan. Dia menekankan perlunya kapasitas operasional bersama di berbagai bidang.

Selama 2025, Taiwan dan AS secara signifikan memperkuat kemitraan pertahanan "melalui pengadaan militer dan pengiriman senjata, yang sangat mempercepat kesiapan Taiwan," ujarnya.

Langkah ini seharusnya menyadarkan negara demokrasi lainnya, katanya.

Jika Taiwan jatuh, pertahanan regional akan runtuh dan ekspansi otoriter akan semakin cepat, ujarnya. Dia mendesak negara demokrasi bertindak sekarang guna memperkuat ikatan keamanan dan mendorong interoperabilitas.