Oleh AFP | 2026-02-24

BEIJING -- Tiongkok memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 40 perusahaan dan entitas Jepang pada 24 Februari atas alasan keamanan nasional. Beijing memperburuk pertengkaran selama berbulan-bulan yang menyebabkan pariwisata Tiongkok ke Jepang anjlok.

Kedua negara itu berselisih akibat komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bulan November lalu bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika negara pulau Taiwan diserang.

Tindakan yang diumumkan pada 24 Februari itu mencakup ekspor barang "manfaat ganda", yang dapat digunakan untuk sektor sipil dan militer, terhadap 20 entitas Jepang, termasuk lima anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries serta badan antariksa Jepang.

Kementerian Perniagaan juga menambahkan 20 organisasi Jepang, termasuk produsen mobil Subaru, ke dalam "daftar pantauan" yang mengharuskan peninjauan lebih ketat atas barang ekspor yang dapat digunakan untuk tujuan militer.

Rangkaian balasan Tiongkok

"Tindakan itu bertujuan mengekang 'remiliterisasi' dan ambisi nuklir Jepang, dan hal itu sepenuhnya sah, wajar, dan sesuai hukum," demikian bunyi pernyataan dari Kementerian Perniagaan.

"Entitas Jepang yang jujur dan taat hukum tidak perlu khawatir," tambahnya.

Seorang pejabat Kementerian Perdagangan Jepang mengatakan kepada AFP bahwa Tokyo akan "mengambil tindakan yang sesuai" setelah menganalisis dampak pembatasan baru itu. Harian Mainichi Shimbun melaporkan bahwa Jepang telah mengajukan protes.

Komentar Takaichi tentang Taiwan, yang oleh Tiongkok dipandang sebagai bagian wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan direbut dengan kekerasan, membuat Beijing marah.

Akibat yang paling terlihat adalah penurunan tajam pengunjung Tiongkok ke Jepang -- 61% pada bulan Januari, dibanding Januari 2025 -- setelah Beijing memperingatkan warga negaranya agar tidak berkunjung ke sana.

Bulan Desember lalu, jet tempur J-15 dari kapal induk Tiongkok, Liaoning, mengunci sasaran pesawat Jepang dua kali di perairan internasional dekat Okinawa, menurut Jepang.

Tiongkok dilaporkan telah menangguhkan impor boga bahari Jepang. Tiongkok bulan lalu mengambil kembali dua ekor panda terakhir yang ada di Jepang.

Bulan lalu, Tiongkok mengumumkan pengetatan ekspor ke Jepang untuk barang dengan potensi penggunaan militer.

Hal ini memicu kecemasan bahwa Beijing akan membatasi pasokan logam tanah jarang yang penting, yang sebagian masuk daftar barang "manfaat ganda".

Saham Jepang anjlok

Tindakan terbaru itu membidik puluhan perusahaan industri besar Jepang, termasuk produsen kapal dan perusahaan kedirgantaraan.

Saham Kawasaki Heavy Industries turun hampir 5% di Tokyo, sementara Mitsubishi Heavy Industries jatuh hampir 4%, dan IHI anjlok hampir 7%.

Beberapa perusahaan yang disebutkan itu memang aktif di industri pertahanan, membuat kapal, jet tempur, dan misil untuk militer Jepang.

Jepang mulai meninggalkan sikap pasifis, beralih membangun kemampuan "serangan balasan" dan mengendurkan aturan ekspor peralatan pertahanan yang mematikan.

Anggaran pertahanan tertinggi

Pemerintahan Takaichi pada bulan Desember menyetujui anggaran pertahanan tertinggi dalam sejarah Jepang, senilai sembilan triliun yen Jepang (58 miliar dolar AS), untuk tahun fiskal mendatang guna mengembangkan kemampuan militernya.

Takaichi berkata di hadapan parlemen pada 20 Februari bahwa Tiongkok meningkatkan upaya mengubah status quo di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan "dengan kekerasan atau paksaan."

"Memperkuat kemampuan pertahanan kita sangat penting untuk melindungi nyawa dan mata pencarian warga negara kita saat kita menghadapi lingkungan keamanan yang paling berat dan kompleks sejak akhir [Perang Dunia II]," ujar Takaichi pada 23 Februari.

Perusahaan Jepang yang berurusan dengan Tiongkok sudah kesulitan mengurus perizinan, kata Noriyuki Kawamura, profesor emeritus hubungan Jepang-Tiongkok di Nagoya University of Foreign Studies.

"Dengan pengumuman Tiongkok hari ini, diperkirakan prosesnya akan makin ketat. Saya yakin hal ini akan menjadi pukulan berat bagi perusahaan yang terdampak," ucap Kawamura kepada AFP.