Diplomasi

Jepang dan Australia perkuat aliansi di bidang pertahanan, energi, dan mineral strategis

Kunjungan pertama Sanae Takaichi ke Canberra sebagai perdana menteri Jepang telah menghasilkan sejumlah besar kesepakatan, seiring dengan peringatan setengah abad hubungan persahabatan resmi antara kedua negara sekutu.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi setelah memberikan keterangan pers di Canberra pada 4 Mei. [Saeed Khan/AFP]
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi setelah memberikan keterangan pers di Canberra pada 4 Mei. [Saeed Khan/AFP]

Oleh Focus dan AFP |

CANBERRA, Australia -- Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan mitranya dari Australia, Anthony Albanese, telah sepakat untuk memperluas kerja sama di bidang pertahanan, keamanan energi, dan mineral strategis. Kedua negara sekutu ini berupaya memperkuat kemitraan mereka di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pembicaraan di Gedung Parlemen Australia pada 4 Mei menandai peringatan 50 tahun sejak kedua negara menandatangani Traktat Dasar Persahabatan serta Kerja Sama, dan berlangsung dalam rangka kunjungan pertama Takaichi ke Australia sebagai perdana menteri Jepang.

Hari Jadi Aliansi

Albanese membuka pembicaraan dalam pertemuan tersebut. “Persahabatan kita belum pernah seerat ini dan, di masa yang tidak menentu ini, persahabatan menjadi lebih penting daripada sebelumnya,” katanya, seperti dilaporkan oleh Australian Broadcasting Corporation.

Kedua negara mengeluarkan serangkaian pernyataan yang menegaskan komitmen mereka untuk bekerja sama di bidang energi, ekonomi, pertahanan, dan mineral strategis.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kiri) dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berpose untuk difoto dalam upacara penyambutan di Canberra pada 4 Mei. [Saeed Khan/AFP]
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kiri) dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berpose untuk difoto dalam upacara penyambutan di Canberra pada 4 Mei. [Saeed Khan/AFP]

“Perjanjian ini menguntungkan kedua belah pihak,” kata Albanese.

Takaichi mengatakan kedua pemimpin tersebut mengadakan pembicaraan strategis yang mencakup Tiongkok, Asia Tenggara, negara-negara kepulauan Pasifik, masalah nuklir, serta kasus penculikan oleh Korea Utara.

Keamanan rantai pasokan

Pemerintah Jepang telah menyatakan komitmennya untuk memastikan pasokan mineral strategis yang stabil, yang sangat diperlukan untuk semikonduktor, baterai kendaraan listrik, dan sistem persenjataan.

Kedua pemimpin menempatkan mineral strategis sebagai pilar utama dalam hubungan keamanan ekonomi mereka, dengan Australia berkomitmen menyediakan dana hingga 1,3 miliar dolar Australia (US$930 juta) untuk mendukung berbagai proyek mineral strategis yang melibatkan Jepang.

Pernyataan bersama mereka secara langsung menyoroti kerentanan rantai pasokan, dengan menyatakan “keprihatinan yang mendalam terhadap segala bentuk paksaan ekonomi, serta penerapan kebijakan dan praktik non-pasar yang mengakibatkan kelebihan kapasitas yang merugikan dan distorsi pasar, termasuk pembatasan ekspor, terutama terhadap mineral strategis.”

Bahasa yang digunakan dalam pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat di kalangan sekutu terkait posisi dominan Tiongkok dalam produksi global logam tanah jarang berat, bahan yang sangat penting untuk magnet tahan panas yang digunakan dalam sistem pertahanan dan kendaraan listrik.

Tiongkok menguasai sekitar 90% pengolahan logam tanah jarang secara global, suatu cengkeraman yang ingin dipecahkan oleh Australia, yang memiliki cadangan melimpah.

“Kami ingin memastikan kami tetap tangguh di tengah situasi di mana kita menyaksikan banyak kekacauan ekonomi dan gangguan global,” kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. “Mineral strategis sangat diperlukan bagi perekonomian kita.”

Pertahanan dan energi

Kerja sama pertahanan merupakan salah satu hasil konkret utama dari kunjungan tersebut.

Pada pertengahan April, menteri pertahanan Jepang dan Australia menandatangani kontrak untuk tiga kapal pertama dari armada fregat kelas Mogami yang terdiri atas 11 kapal senilai 10 miliar dolar Australia (US$6,5 miliar).

Mitsubishi Heavy Industries akan membangun tiga unit pertama di Jepang, dengan unit pertama dijadwalkan akan dikirim pada Desember 2029, sementara Australia berencana membangun delapan unit lagi di Australia Barat.

Program kapal perang tersebut mencerminkan hubungan pertahanan yang terus berkembang seiring dengan upaya kedua negara dalam menghadapi tekanan keamanan yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik.

“Tidak ada negara di dunia yang memiliki keselarasan strategis yang lebih besar dengan kami daripada Jepang,” kata Wakil Perdana Menteri Richard Marles.

Hubungan di bidang energi antara kedua negara sudah terjalin erat. Australia memasok hampir separuh kebutuhan gas alam cair Jepang, sementara Jepang memasok sekitar 7% kebutuhan solar Australia.

Wong dari Australia menjelaskan apa yang dipertaruhkan menjelang pembicaraan tersebut.

“Gas memainkan peran penting dalam semua pembahasan kami karena secara mendasar menjadi landasan keamanan energi bersama antara kedua negara kami,” katanya kepada para wartawan di Canberra. “Mitra ekspor kami selalu menekankan kepada kami bahwa mereka menginginkan keandalan.”

Kunjungan tersebut mengandung pesan yang lebih luas bagi kawasan.

Dalam pidato kebijakan luar negerinya yang disampaikan di Vietnam pada akhir pekan lalu, Takaichi berjanji akan berupaya lebih keras untuk mewujudkan “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” sebuah strategi yang telah memicu ketidakpuasan Tiongkok.

Jepang berupaya meningkatkan ketahanannya, katanya, terutama dengan memperkuat rantai pasokannya di bidang energi dan mineral strategis serta meningkatkan kerja sama di bidang keamanan.

Gagasan tentang Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”, yang pertama kali dikemukakan sepuluh tahun lalu oleh Shinzo Abe, mentor Takaichi, sejak saat itu telah diadopsi oleh sejumlah mitra dan sekutu AS yang berupaya membatasi pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut.

Apakah Anda menyukai artikel ini?

Policy Link