Oleh Chelsea Robin | 2026-03-20

Tiongkok melontarkan reaksi bernada keras usai pertemuan menteri pertahanan dan luar negeri Australia dan Selandia Baru di Canberra pada awal pekan ini.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong menjamu Menteri Pertahanan Selandia Baru Judith Collins serta Menteri Luar Negeri Winston Peters dalam pertemuan Konsultasi ke-3 antara Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia–Selandia Baru pada 17 Maret. Forum ini dikenal dengan sebutan ANZMIN 2+2.

Dalam pernyataan bersama, para menteri mengutuk “serangan sembrono dan tanpa pandang bulu” Iran terhadap negara-negara tetangganya serta “aktivitas Beijing yang mengganggu stabilitas” di wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur. Mereka juga secara khusus menyoroti “perilaku tidak aman dan tidak profesional” Tiongkok di laut dan udara.

Para menteri menyatakan semua negara wajib menjunjung hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Para menteri mengungkapkan “keprihatinan serius terhadap pelanggaran HAM” di Xinjiang dan Tibet, serta “kekhawatiran mendalam” atas terkikisnya kebebasan di Hong Kong.

Mereka turut menegaskan dukungan bagi Taiwan dan menentang setiap upaya mengubah status quo. Beijing memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berulang kali mengancam akan merebutnya dengan kekuatan militer.

Para menteri Selandia Baru dan Australia mendesak Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya guna menghentikan perang “ilegal dan tanpa provokasi” Rusia di Ukraina.

"Standard ganda"

Pejabat Tiongkok menanggapi pernyataan bersama tersebut dengan tudingan balasan yang setimpal.

Juru bicara Kedutaan Tiongkok di Selandia Baru menuding Canberra dan Wellington bersikap dengan “standar ganda."

Para pejabat dari negara-negara Pasifik Selatan disebut mengedepankan “keberpihakan, informasi menyesatkan, serta arogansi bergaya kolonial yang tak dapat dijelaskan,” ujar sang juru bicara.

Mengenai Iran, juru bicara itu menuding kedua negara tersebut menutup mata terhadap “penyebab utama” konflik.

Kedutaan juga membantah kekhawatiran yang disampaikan Canberra dan Wellington mengenai pelanggaran HAM di Tiongkok, status Taiwan, serta berbagai sengketa wilayah maritim Tiongkok dengan negara-negara tetangganya.

Manuver yang tidak aman

Perang pernyataan ini terjadi setelah serangkaian konfrontasi Tiongkok dengan pasukan Australia dan Selandia Baru di laut.

Awal bulan ini, Australia menyampaikan keprihatinan kepada Tiongkok setelah insiden yang disebutnya sebagai pertemuan “tidak aman dan tidak profesional” antara dua helikopter militer.

Sebuah helikopter militer Australia sedang melakukan patroli rutin di atas perairan internasional di Laut Kuning ketika sebuah helikopter Tiongkok mencegatnya pada tanggal 4 Maret, kata Departemen Pertahanan Australia dalam pernyataan tertanggal 6 Maret.

Helikopter angkatan laut Tiongkok menyamai ketinggian pesawat Australia sebelum “mendekat hingga jarak yang tidak aman,” meningkatkan kecepatan, lalu bermanuver ke arahnya, sehingga awak Australia harus mengambil “tindakan penghindaran,” demikian pernyataan tersebut.

Kementerian Pertahanan Tiongkok menilai pernyataan Australia sebagai “pemutarbalikan fakta,” menurut laporan Reuters pada 7 Maret.

Australia menyampaikan keluhan serupa pada Oktober lalu terkait jet tempur Tiongkok yang menjatuhkan suar di dekat salah satu pesawat patroli maritimnya.

Pasukan Pertahanan Selandia Baru melontarkan kecaman terhadap Beijing pada akhir Februari setelah tiga kapal perang Tiongkok masuk ke Laut Tasman tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tiongkok “tidak berkenan memberi tahu kami apa yang mereka lakukan di tengah Laut Tasman,” kata Collins saat itu, seraya menambahkan hal tersebut merupakan “peristiwa yang cukup signifikan."

"Kita tidak hidup dalam lingkungan strategis yang bersahabat,” kata menteri pertahanan tersebut, lapor RNZ pada 20 Februari.

Fregat Hengyang, kapal penjelajah Zunyi, dan kapal logistik Weishanhu terus berlayar menyusuri pesisir Australia setelah terdeteksi di timur laut negara tersebut, menurut Departemen Pertahanan Australia.

Pengerahan gugus tugas Tiongkok tersebut terjadi saat Komandan Komando Indo-Pasifik AS Laksamana Samuel Paparo berada di Canberra untuk menggelar pembicaraan keamanan dengan Kepala Operasi Gabungan Australia.