Oleh AFP dan Focus | 2026-03-25

TAIPEI, Taiwan — Pemimpin partai oposisi terbesar Taiwan pada 23 Maret menyatakan harapannya untuk bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dan membangun “jembatan” untuk menyelesaikan perselisihan antara Tiongkok dan pulau demokratis tersebut. Tiongkok selama ini mengancam akan merebut Taiwan dengan kekuatan militer.

Tiongkok daratan yang dikuasai Komunis tidak pernah memerintah Taiwan, tetapi Beijing menyatakan pulau dengan lebih dari 23 juta penduduk itu sebagai bagian dari wilayahnya dan menggunakan tekanan militer untuk menegaskan klaim kedaulatannya.

Ketua Umum Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun menegaskan niatnya untuk bertemu Xi sebelum melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat.

Cheng menyampaikan pernyataan tersebut pada 23 Maret saat berbicara di Taiwan Foreign Correspondents' Club. Ia mengatakan partainya selama ini menghadapi “kesalahpahaman dan prasangka” terkait posisi politik mereka.

Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Lai Ching-te menuduh Cheng menjalankan kepentingan Beijing dengan menghambat rencana pengeluaran pertahanan pemerintah Taiwan.

Kekhawatiran reaksi pemilih

Di internal KMT sendiri muncul kekhawatiran bahwa pertemuan Cheng dengan Xi dapat memicu reaksi negatif pemilih dalam pemilu distrik Taiwan yang akan digelar akhir tahun ini.

Namun, dalam wawancara dengan media asing pada 23 Maret, Cheng mengatakan pembicaraan dengan Xi akan memiliki “makna simbolis yang signifikan” dan dapat menjadi “fondasi” bagi hubungan damai di lintas Selat Taiwan.

“Saya berharap dapat berhasil membangun jembatan tersebut,” ujarnya.

Meski Cheng menyatakan keyakinannya pertemuan itu akan terwujud, Beijing sejauh ini belum memberikan konfirmasi resmi.

Perbedaan proposal anggaran pertahanan

Pernyataan Cheng muncul saat parlemen Taiwan mulai meninjau berbagai usulan anggaran khusus pertahanan yang bertujuan meningkatkan kemampuan militer pulau itu menghadapi potensi serangan dari Tiongkok.

Pemerintahan Lai mengusulkan anggaran sebesar 1,25 triliun dolar Taiwan (sekitar US$39 miliar) untuk pembelian alutsista penting, termasuk persenjataan dari Amerika Serikat. Sementara itu, KMT mengusulkan alokasi 380 miliar dolar Taiwan (sekitar US$11,9 miliar) untuk pembelian senjata AS, dengan opsi penambahan di masa depan.

Cheng menilai peningkatan belanja militer saja tidak akan menghasilkan perdamaian dengan Tiongkok.

“Harus ada juga upaya politik. Upaya politik adalah kuncinya,” kata Cheng.

Pemerintahan yang terbelah

Saat ini, KMT bersama sekutu juniornya, Partai Rakyat Taiwan (TPP), memegang mayoritas kursi di Legislatif Yuan. Hal ini memberi mereka posisi tawar yang signifikan untuk menghambat inisiatif pemerintah dan mendorong agenda legislatif mereka sendiri.

Tiongkok telah memutus komunikasi tingkat tinggi dengan Taiwan sejak 2016 setelah pendahulu Lai, Tsai Ing-wen (juga dari DPP), menjabat. Para pemimpin Tiongkok diketahui tidak menyukai Lai dan menjulukinya sebagai “separatis.”

Cheng menegaskan bahwa upayanya mempererat hubungan dengan Tiongkok tidak dilakukan dengan mengorbankan hubungan dengan Amerika Serikat, pemasok utama senjata bagi Taiwan.

“KMT telah lama memiliki hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat, dan meningkatkan hubungan kami dengan daratan [Tiongkok] tidak akan memengaruhi hal tersebut,” ujarnya.

Menjelang pemilu lokal pada November mendatang, tiga partai politik utama Taiwan bersiap menghadapi kontestasi yang secara luas dipandang sebagai indikator penting sentimen publik menjelang pemilihan presiden 2028.