Oleh Liz Lagniton | 2026-03-30

Para legislator Filipina tengah mendorong peningkatan subsidi dan perlindungan bagi nelayan di Laut Filipina Barat (WPS), seiring lonjakan biaya bahan bakar dan insiden dengan kapal-kapal Tiongkok yang mempersulit operasional di wilayah perairan sengketa tersebut.

WPS adalah sebutan Manila untuk bagian Laut Tiongkok Selatan yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.

Dalam dialog dengan kelompok nelayan di Puerto Princesa, provinsi Palawan, pada 23 Maret, para pejabat menyatakan akan memprioritaskan bantuan bahan bakar, dukungan mata pencaharian, serta langkah-langkah keselamatan di laut. Kegiatan tersebut menyoroti tekanan ekonomi dan keamanan yang semakin meningkat terhadap komunitas pesisir, dan juga disiarkan secara daring.

Konsultasi yang diselenggarakan oleh koalisi masyarakat sipil Atin Ito itu mempertemukan lebih dari 100 nelayan, pejabat daerah, anggota parlemen, dan perwakilan masyarakat sipil. Acara tersebut menghimpun kesaksian langsung mengenai berbagai tantangan di WPS.

Selama dialog berlangsung, para nelayan menggambarkan tekanan yang kian berat: tingginya harga bahan bakar membatasi jarak tempuh perahu kecil, sementara akses ke wilayah penangkapan ikan tradisional menjadi semakin tidak menentu.

Intimidasi Tiongkok

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah mengerahkan kapal penjaga pantai dan kapal lainnya untuk mengintimidasi kapal nelayan Filipina di WPS. Tiongkok mengklaim lebih dari 80% Laut Tiongkok Selatan, meskipun pengadilan internasional telah menolak klaim tersebut pada tahun 2016.

“Setiap kali kami melaut, kami diliputi rasa takut. Kami berusaha mencari tahu di mana mereka (kapal Tiongkok) berkumpul, karena keselamatan adalah prioritas utama kami; kami khawatir tidak bisa pulang dengan selamat," kata Rogelio Hingpit, perwakilan nelayan Kalayaan dari Pulau Pag-asa (Thitu).

Pulau Pag-asa, bagian dari provinsi Palawan, merupakan pos terdepan yang krusial bagi kedaulatan dan klaim teritorial Filipina di WPS.

Menceritakan kembali intimidasi di WPS, Hingpit mengatakan kapal-kapal Tiongkok memblokir akses ke wilayah penangkapan ikan tradisional, termasuk sebuah pulau kecil sekitar tiga mil laut dari Pulau Pag-asa yang sebelumnya dapat dijangkau nelayan.

Ia mengatakan mereka kini tidak lagi dapat mengakses area tersebut karena kapal-kapal Tiongkok mengepung apa yang oleh nelayan setempat disebut sebagai “pulau rahasia.”

Hingpit adalah salah satu dari banyak nelayan skala kecil Filipina yang menggantungkan hidup pada WPS. Namun patroli Tiongkok telah menutup akses ke wilayah tangkapan tradisional, sehingga hasil tangkapan menurun dan pendapatan berkurang.

“Kami berharap bisa kembali melaut dengan bebas, tanpa rasa takut atau cemas apakah kami bisa pulang dengan selamat,” ujarnya. Ia juga meminta bantuan kepada anggota parlemen untuk menghadapi nelayan Tiongkok dan intimidasi yang dilakukan Penjaga Pantai Tiongkok di wilayah tersebut.

“Kami sangat membutuhkan bantuan,” tambahnya.

Peningkatan Subsidi

Para anggota parlemen berjanji akan memperjuangkan mekanisme perlindungan yang lebih kuat, peningkatan pendanaan untuk kapal nelayan, serta percepatan distribusi subsidi bahan bakar.

Senator Erwin Tulfo mengatakan pemerintah harus melindungi kedaulatan sekaligus mata pencaharian warga.

“Selama kita ada di sini, kita akan mempertahankannya. Selama saya menjabat sebagai Ketua Hubungan Luar Negeri di Senat, kita akan memperjuangkannya. Jangan menyerah. Mari kita berdiri bersama dan memperjuangkan WPS,” kata Tulfo kepada para nelayan. Ia juga kembali menekankan perlunya bantuan bahan bakar yang lebih cepat dan efisien di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Anggota DPR dari Malabon, Antolin Oreta III, mengatakan stabilitas pendapatan nelayan sangat penting bagi ketahanan pangan nasional. Sementara itu, anggota DPR dari Partai Akbayan, Perci Cendaña, menyoroti rancangan undang-undang yang akan meningkatkan subsidi bahan bakar bagi nelayan kecil menjadi 5.000 peso Filipina dari 3.000 peso (sekitar $82 dari $49).

Frekuensi pemberian subsidi tersebut belum dilaporkan.

Selain subsidi, para anggota parlemen mengatakan mereka akan mengupayakan perlindungan keselamatan yang lebih kuat serta dukungan bagi kapal nelayan untuk mempertahankan kehadiran sipil di perairan sengketa.

“Ini bukan sekadar soal wilayah. Ini adalah tentang mata pencaharian, martabat, dan masa depan komunitas kita,” kata Rafaela David, koordinator bersama Atin Ito. Rekannya, Edicio Dela Torre, menambahkan bahwa nelayan tetap menjadi “wajah nyata” kehadiran Filipina di kawasan tersebut.

Meningkatkan kesadaran

Pertemuan mahasiswa pada hari yang sama dihadiri sekitar 1.000 peserta dan berfokus pada peningkatan kesadaran mengenai sengketa WPS sekaligus menangkal disinformasi. Para penyelenggara menyerukan adanya instruksi wajib mengenai latar belakang hukum dan sejarah wilayah tersebut.

Dalam pesan video kepada para mahasiswa, Senator Francis Pangilinan mengatakan ketegangan masih berlangsung di kawasan tersebut meskipun ada putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang menguntungkan Filipina. Ia juga mengajak publik—terutama generasi muda yang disebutnya sebagai “pemicu perubahan”—untuk tetap terlibat.

Pangilinan mengatakan dirinya telah mendorong resolusi Senat yang menolak dan mengecam tindakan Tiongkok. “Kami tidak akan membiarkan penghinaan berlalu begitu saja. Kami akan mempertahankan posisi kami, dan dengan dukungan kalian, kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak milik kita [berdasarkan hukum internasional]," pungkasnya.