Oleh Focus | 2025-10-14

Filipina menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan integritas teritorialnya dan hak nelayan Filipina di Laut Tiongkok Selatan, setelah gangguan agresif pasukan maritim Tiongkok yang kesekian kalinya.

Dalam insiden terbaru pada 12 Oktober, tiga kapal Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan Filipina (BFAR) yang sedang bertugas melindungi nelayan Filipina dan berlabuh di lepas pantai Pulau Thitu (disebut Pulau Pag-asa i Filipina dan Zhongye Dao di Tiongkok), bagian dari Kepulauan Spratly. Penjaga Pantai Filipina (PPF) mengatakan bahwa mereka mendapat tekanan "berbahaya dan provokatif" dari Penjaga Pantai Tiongkok (PPT) dan kapal milisi maritim Tiongkok.

Konfrontasi dimulai sekitar pukul 08.15 ketika kapal Tiongkok "mendekat dalam jarak berbahaya" dan mengaktifkan meriam air mereka sebagai "ancaman nyata", kata PPF dalam sebuah pernyataan.

Situasi memanas satu jam kemudian ketika kapal PPT dengan nomor lambung 21559 menyemprotkan meriam air ke BRP Datu Pagbuaya, mengenainya. Sebagaimana terekam dalam video, kapal PPT itu "sengaja menabrak" buritan BRP Datu Pagbuaya pukul 09.18.

Untungnya, tidak ada awak kapal yang terluka. Namun, mereka harus menjauh dari penyerang.

"Meskipun menghadapi taktik intimidasi dan tindakan agresif ... kami tidak akan terintimidasi atau terusir," kata PPF dalam pernyataan.

Dukungan luar negeri

Sekutu Filipina dengan cepat menyatakan dukungan mereka.

Pada 13 Oktober, tujuh misi luar negeri di Filipina, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan Tiongkok baru-baru ini di Laut Filipina Barat. Mereka mendesak Tiongkok untuk menghentikan manuver "berbahaya" di laut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menegaskan kembali dukungan Washington terhadap Filipina. Traktat Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951 mencakup serangan bersenjata terhadap kapal publik Filipina di mana pun di Laut Tiongkok Selatan, ujarnya.

'Tindakan agresif dan ilegal'

Bentrokan antara kapal Filipina dan Tiongkok kini sering terjadi di Laut Tiongkok Selatan, yang diklaim luas oleh Tiongkok sekalipun putusan arbitrase internasional 2016 membatalkan klaim itu.

Tiongkok ikut menandatangani Deklarasi Pedoman Perilaku di Laut Tiongkok Selatan 2002, yang mewajibkan semua negara penggugat menghindari eskalasi sengketa dan menahan diri dari menguasai lokasi tak berpenghuni di wilayah itu.

Dewan Maritim Nasional Filipina mengutuk insiden 12 Oktober itu dan mengatakan akan mengambil "tindakan diplomatik untuk menyampaikan keberatannya terhadap tindakan agresif dan ilegal Tiongkok tersebut."

Sebagai tanggapan, PPT mengklaim konfrontasi itu terjadi setelah kapal Filipina "secara ilegal memasuki" perairan Tiongkok di dekat Sandy Cay, terumbu karang sengketa di Kepulauan Spratly yang hendak dikuasai Tiongkok.

Kapal Filipina "mengabaikan perulangan peringatan keras" dan "secara berbahaya mendekati" kapal Tiongkok, kata juru bicara PPT Liu Dejun.

PPF menegaskan bahwa semua kapal itu beroperasi di wilayah Filipina. "Gangguan yang kami hadapi hari ini justru memperkuat tekad kami," ujar Laksamana Ronnie Gil Gavan, Komandan PPF. "Meriam air maupun serudukan kapal tidak akan menghalangi kami memenuhi komitmen kami ... untuk tidak menyerahkan sejengkal pun wilayah kami kepada kekuatan asing mana pun."

Manuver berbahaya Tiongkok

Meski tekanan Tiongkok kian meningkat, PPF dan BFAR terus melaksanakan misi bantuan dan patroli di wilayah sengketa lainnya di Laut Tiongkok Selatan.

Pasukan maritim Tiongkok dua kali menghalangi misi pengiriman pasokan pada 13 Oktober, kata juru bicara PPF Jay Tarriela hari itu.

Di Beting Scarborough (disebut Bajo de Masinloc di Filipina), kapal Filipina menghadapi armada 26 kapal dan pesawat Tiongkok, termasuk kapal PPT, kapal milisi maritim, serta kapal perang dan helikopter angkatan laut milik Tentara Pembebasan Rakyat (TPR), yang melakukan manuver berbahaya dan tindakan blokade.

Insiden serupa terjadi pada hari yang sama di Beting Escoda, tempat 24 aset Tiongkok -- gabungan kapal PPT dan milisi, kapal TPR-AL, helikopter, dan perahu reaksi cepat -- berusaha memblokade operasi bantuan.

Meskipun Tiongkok menggunakan meriam air dan manuver agresif untuk "mengancam dan mengintimidasi" nelayan Filipina serta mengganggu pengiriman pasokan, misi tersebut berakhir dengan sukses malam itu, kata PPF.

Pola eskalasi

Insiden ini kelanjutan rangkaian bentrokan setahun terakhir. Pada bulan September saja: semburan meriam air dari kapal PPT menghancurkan jendela kapal BRP Datu Gumbay Piang pada 16 September, melukai seorang awak kapal di dekat Beting Scarborough.

Kurang dari seminggu sebelumnya, Beijing mengumumkan cagar alam di beting itu, langkah yang dipandang sebagai upaya memperkuat klaim wilayahnya.