Oleh Joyce Huang | 2026-04-16

Ketua Partai Kuomintang Taiwan, Cheng Li-wun, telah membahayakan posisi hukum internasional negara pulau itu dengan meminta persetujuan Presiden Tiongkok Xi Jinping agar Taiwan dapat bergabung dengan organisasi internasional, demikian menurut para aktivis pro-demokrasi di Taipei.

KMT adalah partai oposisi utama di Taiwan. Partai ini memimpin koalisi yang menguasai parlemen dan menginginkan hubungan yang lebih erat dengan Beijing.

Cheng menuai kritik di Taiwan pekan lalu karena melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk berdialog dengan Xi. Dia ketua KMT pertama yang mengunjungi Tiongkok dalam 10 tahun terakhir.

“Ini jelas merupakan langkah mundur,” kata Lai Chung-chiang, pengacara hak asasi manusia dan ketua Economic Democracy Union (EDU), sebuah kelompok masyarakat sipil, kepada Focus.

“Cheng mengikuti kehendak Beijing untuk menjadikan Taiwan provinsi di bawah Tiongkok lagi, yang sama sekali tidak akan membantu memperluas pengakuan internasional bagi Taiwan,” tambahnya.

Lai menyampaikan pernyataan tersebut setelah dia dan para pendukung EDU menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat KMT di Taipei pada 14 April.

"Perdamaian semu"

Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa dukungan Cheng terhadap retorika “satu Tiongkok” Beijing saat kunjungannya ke Tiongkok dapat membawa Taiwan pada "perdamaian semu", sementara dia bersekongkol untuk mendukung rencana Xi mencaplok Taiwan.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak dan telah berulang kali mengancam akan merebutnya.

Dalam pertemuan mereka pada 10 April, Cheng dan Xi menegaskan kembali “konsensus 1992” -- kesepahaman diam-diam yang dicapai antara Beijing dan pemerintah KMT Taiwan saat itu pada tahun 1992. Konsensus tersebut menyatakan bahwa hanya ada “satu Tiongkok”, dengan masing-masing pihak memiliki interpretasi sendiri mengenai makna frasa tersebut.

Setelah pertemuan itu, Cheng mengatakan dalam konferensi pers di Beijing bahwa dia meminta Tiongkok mendukung keanggotaan Taiwan dalam organisasi internasional seperti Majelis Kesehatan Dunia (WHA), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dan Perjanjian Progresif dan Komprehensif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Tidak ada konfirmasi

Ketika ditanya tanggapan Xi terhadap permintaannya, Cheng mengatakan bahwa Xi “menanggapi dengan sangat positif,” demikian dilaporkan CNA Taiwan.

Namun, media pemerintah Tiongkok belum menyebut soal permintaan Cheng agar Taiwan dimasukkan ke dalam organisasi internasional.

Hal itu juga tidak termuat dalam pengumuman sepihak Beijing mengenai 10 kebijakan preferensial bagi Taiwan pada 12 April.

Sikap diam Beijing bisa jadi menandakan bahwa Xi “mengabaikan atau menolak” usulan Cheng untuk meningkatkan partisipasi internasional Taiwan, kata Lai dari EDU.

Sekalipun Xi menerima permintaan Cheng, sebagai syarat akses ke forum global itu Xi pasti menuntut Taiwan tunduk kepada Tiongkok sebagai provinsi pembangkang, kata Lai.

Ditekan Beijing

Dengan persetujuan Beijing, Taiwan menghadiri beberapa sesi WHA, badan pengambil keputusan WHO, sebagai pengamat dengan nama “Chinese Taipei” dari 2009 hingga 2016. Itu terjadi dalam dua masa jabatan Ma Ying-jeou, anggota KMT, sebagai presiden Taiwan (2008 hingga 2016).

Namun, sejak 2016, ketika Partai Progresif Demokratik (DPP) kembali merebut kursi kepresidenan, Beijing menghalangi Taiwan untuk menghadiri sidang WHA.

Taiwan telah absen lebih lama lagi dari sidang majelis ICAO, sejak tahun 2013.

DPP menegaskan bahwa Taiwan adalah negara merdeka dan berdaulat. Partai tersebut menolak “prinsip satu Tiongkok” yang diusung Beijing serta Konsensus 1992.

Pada akhir Maret, Taipei tidak menghadiri pertemuan tingkat tinggi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pertama kalinya sejak bergabung dengan WTO pada 2002. Negara tuan rumah, Kamerun, mencantumkan negara pulau itu sebagai “Taiwan, Provinsi Tiongkok” dalam dokumen yang diberikan kepada delegasi Taiwan sebelumnya.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengajukan “protes keras” kepada Kamerun, yang menurut kementerian tersebut tidak menunjukkan niat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Posisi hukum

“Taiwan di bawah pemerintahan DPP telah berupaya keras untuk mendapatkan dukungan global terkait keanggotaan atau ‘partisipasi bermakna’ dalam komunitas internasional,” kata Lai dari EDU.

Itulah langkah yang tepat ke depan, bukan membiarkan Beijing menyebut Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, katanya.

Kemenlu Taiwan, dalam pernyataan pada 10 April, menegaskan kembali bahwa Taiwan “memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional, termasuk PBB. Dan Tiongkok tidak berhak campur tangan dalam urusan ini.”

Selain melemahkan posisi hukum Taiwan, pandangan Cheng yang menganggap hubungan lintas Selat Taiwan sebagai urusan dalam negeri Tiongkok dapat memengaruhi dukungan global terhadap Taiwan, menurut Dewan Urusan Daratan (MAC) Taiwan.

"Jika masalah Taiwan digambarkan sebagai urusan dalam negeri Tiongkok, hal itu menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana komunitas internasional dapat turun tangan ketika Taiwan menghadapi kesulitan," kata Wakil Menteri MAC Liang Wen-chieh dalam konferensi pers di Taipei pada 10 April.

Sementara itu, American Institute in Taiwan (AIT), perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Taipei, mendesak Tiongkok untuk melakukan “dialog tanpa syarat” dengan pihak berwenang Taiwan yang terpilih secara demokratis serta dengan semua partai politik di Taiwan.

“Kami berharap perbedaan di antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai, tanpa paksaan, dan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat di kedua sisi Selat,” kata AIT dalam sebuah pernyataan pada 10 April.