Oleh Jia Feimao | 2026-04-20

Anggota parlemen AS dari kedua partai telah mengajukan RUU yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kabel bawah laut Taiwan, seiring dengan upaya Washington yang semakin gencar untuk menanggapi apa yang digambarkannya sebagai tekanan “zona abu-abu” Tiongkok terhadap pulau tersebut.

RUU DPR tersebut, yang diajukan pada awal April oleh Anggota DPR dari Partai Republik Mike Lawler serta Anggota DPR dari Partai Demokrat Dave Min dan Greg Stanton, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kabel bawah laut Taiwan dan infrastruktur penting lainnya.

Pengamanan kabel

RUU tersebut menyerukan penerapan prioritas sistem pemantauan tingkat lanjut untuk mendeteksi gangguan kabel atau kemungkinan sabotase secara real time, sekaligus memperkuat sistem peringatan dini melalui mekanisme berbagi intelijen global. RUU tersebut juga mengatur mekanisme tanggap cepat untuk meminimalkan waktu henti setelah terjadinya kerusakan infrastruktur.

Lawler mengatakan UU tersebut juga memberi wewenang kepada Penjaga Pantai AS untuk melakukan patroli bersama di Selat Taiwan dan perairan sekitarnya serta bekerja sama dengan mitra internasional guna membantu melindungi jaringan kabel bawah laut.

“Infrastruktur bawah laut merupakan tulang punggung komunikasi global dan stabilitas ekonomi. Seiring dengan terus meningkatnya ancaman dari RRT [Republik Rakyat Tiongkok], AS harus memimpin upaya untuk memastikan sistem-sistem ini terlindungi, tangguh, dan aman,” kata Lawler.

Stanton mengatakan Tiongkok telah secara sengaja menargetkan infrastruktur semacam itu sebagai bagian dari kampanye zona abu-abu untuk mengisolasi Taiwan tanpa melepaskan satu tembakan pun, sambil menambahkan RUU tersebut dimaksudkan untuk menangkis tekanan tersebut.

Langkah tersebut juga membentuk Kelompok Perencanaan Kontingensi Selat Taiwan untuk melaksanakan latihan berbasis skenario, mengidentifikasi titik-titik rawan dalam rantai pasokan global dan infrastruktur kritis, serta menyusun rencana tanggap darurat bersama mitra.

Selain itu, RUU tersebut mendesak pemerintah AS untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Tiongkok agar mematuhi norma-norma internasional, sekaligus memperluas diplomasi publik dan berbagi informasi intelijen guna meningkatkan kesadaran global akan ancaman terhadap infrastruktur bawah laut. RUU tersebut juga memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu yang bertanggung jawab atas atau terlibat dalam serangan terhadap sistem bawah laut kritis yang melayani Taiwan dan sekutu AS.

Ancaman sabotase

Upaya legislatif ini dilakukan menyusul serangkaian insiden kabel di sekitar Taiwan yang telah meningkatkan kekhawatiran akan kerentanan jaringan komunikasi di pulau tersebut.

Awal tahun lalu, dua kapal berbendera asing yang memiliki hubungan dengan Tiongkok dituduh sengaja menarik jangkar dan memutus kabel yang menghubungkan Taiwan dengan dunia luar serta kepulauan Penghu yang terpencil. Salah satu kapten kapal kemudian dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar NT$18,22 juta (sekitar US$607.000).

Kementerian Urusan Digital (MODA) Taiwan menyatakan dalam laporan tanggal 7 April bahwa sebagian besar kerusakan pada kabel yang dipasang dalam jarak 24 mil laut dari pantai disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama benturan jangkar dan penangkapan ikan dengan pukat dasar. Kementerian menyatakan insiden semacam itu telah menimbulkan ancaman baru terhadap keamanan kabel, sehingga mendorong Taiwan untuk beralih dari model perbaikan yang sebagian besar bersifat pasif ke model yang berfokus pada pertahanan aktif dan peningkatan ketahanan.

Jason Hsu, seorang peneliti senior di Hudson Institute dan mantan anggota parlemen Taiwan, mengatakan dalam sidang dengar pendapat Kongres AS pada bulan Maret bahwa gangguan pada kabel bawah laut termasuk di antara langkah-langkah awal yang kemungkinan akan diambil Beijing dalam skenario konflik.

Memperbaiki celah

“Dengan menargetkan sedikitnya tiga klaster kabel utama di dekat Selat Bashi, Tiongkok secara teoritis dapat mengurangi bandwidth internasional Taiwan hingga 95%. Jika digabungkan dengan operasi siber dan gangguan sinyal satelit, hal ini akan membentuk strategi pemblokiran akses informasi lintas domain, mulai dari ruang angkasa hingga dasar laut,” ujarnya.

Hsu mengatakan Taiwan tidak memiliki kapal perbaikan kabel dan memperingatkan bahwa “pada masa damai, waktu perbaikan kabel rata-rata melebihi 40 hari. Pada masa perang, perbaikan hampir mustahil dilakukan.”

Selain memperkuat upaya pencegahan dan ketahanan bersama Amerika Serikat dan sekutunya sebelum terjadinya krisis, ia mendesak Taiwan untuk mengembangkan kemampuan perbaikan kabel secara mandiri serta meningkatkan pemantauan dan patroli di sepanjang rute kabel yang strategis.

Sebuah RUU pendamping terpisah juga telah diajukan di Senat oleh Senator John Curtis dan Jacky Rosen, dan telah disetujui oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

“Kita tidak bisa tinggal diam sementara Tiongkok semakin gencar menerapkan taktik untuk mengisolasi Taiwan, termasuk dengan merusak kabel bawah laut yang sangat penting bagi Taiwan,” kata Senator Curtis.