Oleh AFP dan Focus | 2026-05-05

Presiden Lai Ching-te kembali ke Taiwan setelah mengunjungi satu-satunya sekutu Taiwan di Afrika, dan mengatakan bahwa Taiwan "berhak berhubungan dengan dunia" setelah Taipei menuduh Beijing berusaha menghalangi lawatannya.

"Rakyat Taiwan adalah warga dunia; rakyat Taiwan berhak untuk berinteraksi dengan dunia," kata Lai di bandara internasional Taipei pada 4 Mei setelah penerbangan pulang dengan pesawat raja Eswatini.

"Kami pantang menyerah karena penindasan," tambahnya, didampingi Wakil Perdana Menteri Eswatini Thulisile Dladla, yang terbang ke Taiwan bersama Lai dan delegasinya.

"Kunjungan timbal balik antar-kepala negara semestinya hal yang lumrah, seperti kita mengunjungi teman, dan merupakan hak dasar setiap negara," kata Lai.

Lai merampungkan kunjungannya setelah mengalami rintangan diplomatik. Taiwan mengatakan Tiongkok melakukan "tekanan hebat" terhadap Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar untuk mencabut izin penerbangan bagi perjalanan Lai ke Eswatini, yang dijadwalkan pada 22-26 April untuk memperingati 40 tahun kenaikan takhta Raja Mswati III dan ulang tahunnya ke-58.

Reaksi dunia

Amerika Serikat mengecam "kampanye intimidasi" Tiongkok setelah pemblokiran perjalanan awal Lai. Perwakilan Kantor Inggris di Taipei, Ruth Bradley-Jones, dan juru bicara Uni Eropa menyatakan keprihatinan, menekankan bahwa izin penerbangan tidak boleh digunakan untuk tujuan politik. Menteri luar negeri Tiongkok menampik pernyataan itu sebagai "tuduhan tanpa dasar".

Pembatalan itu menandai pertama kalinya presiden Taiwan gagal melawat ke luar negeri karena penolakan akses wilayah udara. Langkah ini menandai fase baru dalam kampanye Beijing untuk mengisolasi Taiwan dari dunia internasional.

Sung Wen-Ti, anggota peneliti tidak menetap (non-resident) Global China Hub di Atlantic Council, mengatakan kepada Lianhe Zaobao Singapura bahwa insiden itu membuat "langit dijadikan senjata" -- politisasi hal yang merupakan ranah pemerintahan yang umumnya bersifat apolitis.

'Kurungan udara'

Dia menyebut hal itu sebagai "kurungan udara" yang bertujuan meredam pamor internasional Taiwan. Setelah gagal mencegah pejabat asing mengunjungi Taiwan, Beijing kini berupaya menghalangi pimpinan Taiwan mengunjungi negara lain, katanya.

Wang Hung-Jen, profesor ilmu politik di National Cheng Kung University di Taiwan, mengatakan kepada Lianhe Zaobao bahwa politisasi terjadi ketika infrastruktur atau institusi digunakan sebagai alat tekanan atau hukuman.

"Titik-titik transit pokok ini menjadi alat penting untuk melemahkan kemampuan lawan tanpa harus berperang," kata Wang.

Tiongkok mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan menentang keturutsertaan negara pulau itu dalam organisasi internasional dan interaksi dengan negara lain.

Eswatini, kerajaan kecil terkurung daratan yang dulu bernama Swaziland, adalah satu dari 12 negara yang masih mengakui Taiwan. Tiongkok membujuk negara lainnya memutus hubungan diplomatik dengan Taipei.

Ketika Lai tidak dapat mengunjungi Eswatini pada bulan April, Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung terbang ke sana mewakilinya. Lai akhirnya tiba di kerajaan itu pada 2 Mei dengan pesawat raja Eswatini, dan keberangkatannya sengaja dirahasiakan.

Dalam kunjungan akhir pekan itu, dia menerima penjelasan soal fasilitas penyimpanan minyak yang didanai Taiwan dan mengunjungi pusat konvensi tempat Taiwan berencana membangun kawasan industri.

Pejabat keamanan Taiwan, yang minta dianonimkan, mengatakan Tiongkok mengancam akan mencabut keringanan utang yang diberikan kepada Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar, menghentikan pembiayaan, dan memberlakukan sanksi ekonomi jika ketiganya mengizinkan pesawat Lai melintasi wilayah udaranya.

Pada 1 Mei, Tiongkok memperluas kebijakan bebas tarif ke semua negara Afrika kecuali Eswatini berdasarkan kebijakan yang diumumkan tahun lalu. Ini dipandang sebagai pembalasan atas pengakuan Eswatini terhadap Taiwan.

Pada 2 Mei, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Lai melakukan "drama pelarian ala penumpang gelap."

Perjalanan resmi luar negeri terakhir Lai sebelum kunjungan ini adalah pada November 2024, ketika dia mengunjungi sekutu Pasifik Taiwan dan transit melalui wilayah AS di Guam.