Oleh AFP dan Focus | 2026-05-14

JAKARTA -- Jepang dan Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan yang memperluas hubungan militer dan membuka pintu untuk kemungkinan transfer perlengkapan pertahanan Jepang ke ekonomi terbesar Asia Tenggara.

Para pejabat menandatangani pakta itu di Jakarta pada 4 Mei saat lawatan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi, beberapa pekan setelah Tokyo melonggarkan pembatasan ekspor senjata yang berlaku puluhan tahun dan mengizinkan perusahaan Jepang menjual senjata mematikan ke negara-negara dengan perjanjian pertahanan.

Menurut Koizumi, kedua negara "sama-sama negara maritim dan memiliki nilai-nilai yang sama," menambahkan bahwa kemitraan itu akan "turut menjaga pertahanan dan kedamaian, tidak hanya di kedua negara kami, tetapi wilayah ini secara keseluruhan."

Menurut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan industri pertahanan dan pertukaran personel.

"Kami berdua sepakat untuk mendukung kerja sama substantif dalam industri pertahanan dan pengembangan personel kami, sambil memperhitungkan kepentingan nasional masing-masing," katanya sebelum upacara penandatanganan.

Pakta ini mencakup kerja sama dalam bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, latihan militer gabungan, dan keamanan maritim, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Sirait. Perjanjian itu "membuka kesempatan untuk kerja sama dalam perlengkapan dan teknologi pertahanan" sambil memprioritaskan stabilitas regional, tambahnya.

Ekspor senjata

Perjanjian ini dibuat tidak lama setelah Jepang merevisi salah satu tiang utama kebijakan keamanan pascaperang dengan melonggarkan pembatasan ekspor senjata yang sudah lama berlaku. Dengan perubahan ini, Tokyo dapat mengalihkan lima kategori perlengkapan pertahanan mematikan ke negara-negara yang memiliki perjanjian perlengkapan dan teknologi pertahanan dengan Jepang.

Pergeseran kebijakan ini menempatkan Jepang sebagai pemain industri pertahanan yang lebih aktif di Asia Tenggara, yang negara-negaranya, termasuk Indonesia dan Filipina, menginginkan kemampuan maritim dan daya tangkal yang lebih tinggi di tengah meningkatnya ketegangan regional.

Jakarta dan Tokyo sepakat untuk membentuk kelompok kerja guna memajukan kerja sama pembelian perlengkapan pertahanan. Kedua pemerintah akan membuat Mekanisme Dialog Pertahanan Terintegrasi yang akan mengatur pertemuan berkala pejabat tinggi militer dan pertahanan sipil.

Dalam kerangka kerja ini, pejabat di tingkat wakil menteri akan membahas kebijakan pertahanan, sementara kepala staf dan komandan operasi berfokus pada koordinasi militer dan kerja sama tingkat satuan.

"Kerja sama dengan Indonesia -- yang memiliki tanggung jawab dan pengaruh signifikan dalam stabilitas di wilayahnya -- semakin penting dengan meningkatnya ketegangan internasional," kata Koizumi, dikutip Nikkei Asia.

Indonesia menjadi calon pembeli perlengkapan pertahanan Jepang seiring upaya Presiden Prabowo Subianto memodernkan aset militer yang mulai usang. Jakarta menganggarkan 337 triliun rupiah (19,4 miliar dolar AS) untuk modernisasi pertahanan pada 2026, termasuk pemutakhiran kemampuan angkatan laut dan pesawat tempur.

Perlengkapan pertahanan Jepang mungkin semakin menarik bagi Jakarta saat Indonesia mendiversifikasi kemitraan keamanannya sambil meneruskan doktrin kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" yang sudah lama diterapkan.

Keamanan maritim

Peningkatan kerja sama ini mencerminkan pentingnya posisi strategis maritim Indonesia. Negara kepulauan ini mengapit Selat Malaka, salah satu jalur perkapalan paling ramai di dunia dan rute penting untuk impor energi menuju Tiongkok.

Jepang menjalin hubungan keamanan di seluruh Asia Tenggara seiring meningkatnya kekhawatiran soal ketegangan maritim dan perlindungan jalur laut regional. Tokyo menyebut perluasan kerja sama pertahanan ini sebagai dukungan bagi mitra "sehaluan" yang ingin mempertahankan stabilitas regional dan kebebasan navigasi.

Sementara itu, Indonesia baru-baru ini memperkuat hubungan pertahanan dengan beberapa negara besar. Jakarta menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat pada bulan April, memperkukuh kerja sama keamanan dengan Prancis, dan terus berkomunikasi dengan mitra lainnya sambil mempertahankan sikap diplomatik non-bloknya.