Oleh Chia Fei-mao | 2026-05-19

Fitur hitung mundur lampu lalu lintas di AMap milik Alibaba meningkatkan kekhawatiran di Taiwan bahwa teknologi navigasi Tiongkok itu dapat digunakan untuk mengumpulkan data lokasi sensitif dan memetakan kegiatan di sekitar infrastruktur penting.

Fitur itu, yang diluncurkan di Taiwan pada pertengahan April, mendorong Kementerian Urusan Digital Taiwan untuk menetapkan AMap sebagai produk yang membahayakan keamanan informasi nasional. Kementerian melarang lembaga pemerintah menggunakan aplikasi itu.

Tsai Ming-yen, Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional (NSB) Taiwan, mengatakan kepada anggota legislatif pada awal Mei bahwa AMap mengumpulkan daftar kontak pengguna, data panggilan, dan umpan audio dan video dalam waktu nyata, kemudian mengirim informasi itu ke peladen di Tiongkok. Ia mengatakan pengumpulan data terus berlanjut sekalipun pengguna menutup aplikasi.

"Undang-undang keamanan nasional Tiongkok mewajibkan perusahaan Tiongkok melaporkan data perusahaan dan pengguna. Oleh karena itu, AMap menimbulkan risiko keamanan siber dan keamanan nasional yang relatif serius," kata Tsai, menurut Central News Agency di Taiwan.

NSB telah melakukan pengulasan internal terhadap AMap, dan menemukan masalah keamanan siber di sembilan dari 15 kategori penilaian. Institut Keamanan Siber Nasional Taiwan sedang melakukan evaluasi terpisah, dan hasilnya diharapkan segera keluar.

Paparan publik

Meskipun larangan penggunaan AMap hanya berlaku untuk instansi pemerintah, analis mengatakan risiko yang lebih besar justru adalah di cara aplikasi itu mengumpulkan informasi dalam waktu nyata dari pengguna biasa. Melalui data urun daya (crowdsourcing), AMap dapat membangun gambaran terperinci tentang arus lalu lintas, pola pergerakan, dan kegiatan di dekat lokasi sensitif.

Dalam editorial bulan Mei, Economic Daily News Taiwan memperingatkan: "Peta bukan sekadar alat navigasi. Pola lalu lintas, data distribusi spasial, dan potensi informasi strategis yang dikandungnya berhubungan dengan tata kelola lahan nasional dan perencanaan pertahanan, sehingga pada dasarnya menjadi infrastruktur keamanan nasional yang sangat penting."

Pakar strategi keamanan nasional Taiwan, Chen Wen-chia, mengatakan kepada Focus News bahwa jika pengguna biasa terus menggunakan AMap, mereka tanpa sadar dapat membantu pasukan musuh membangun basis data jangka panjang tentang pola pergerakan di seluruh Taiwan.

Meskipun anggota militer, pegawai negeri sipil, dan guru dilarang menggunakan aplikasi itu, Chen mengatakan data dari penduduk sekitar, anggota keluarga, dan kontraktor dapat memaparkan kegiatan di sekitar pangkalan militer, pelabuhan, stasiun radar, dan kantor pemerintah.

"Pengumpulan intelijen modern tidak selalu membutuhkan spionase tradisional. Sejumlah besar peranti sipil sudah cukup untuk membentuk 'jaringan pengindraan berbasis urun daya'. Pola kegiatan sosial Taiwan, simpul transportasi, dan infrastruktur penting secara bertahap dapat diolah oleh PKT [Partai Komunis Tiongkok] menjadi basis data strategis yang dapat dianalisis dan diperkirakan," kata Chen.

Kendali data

Kasus ini menyoroti tantangan regulasi yang lebih luas karena data peta menjadi aset keamanan nasional, kata para analis.

Begitu data AMap dikirim ke luar negeri, Taiwan sulit memantau penggunaannya, menuntut penghapusannya, atau membatasi penggunaan sekunder, tulis Yang Chang-jung, asisten anggota peneliti di Institute for National Defense and Security Research di Taiwan, pada awal Mei lalu.

"Yang tersingkap dari AMap bukanlah masalah di satu aplikasi saja, melainkan risiko struktural akibat aliran data lintas perbatasan dengan sistem hukum yang berbeda. Taiwan harus memperlakukan data sebagai masalah keamanan nasional, bukan sekadar soal informasi pribadi; kalau tidak, Taiwan akan kesulitan menghadapi tantangan jangka panjang secara efektif," tulis Yang.

Pengamatan terhadap Grab

Kekhawatiran itu meluas di luar AMap. Platform transportasi dan pengiriman barang di Asia Tenggara, Grab, telah mengumumkan rencana akuisisi platform pengiriman makanan foodpanda di Taiwan, kesepakatan yang sedang ditinjau oleh Komisi Perdagangan Adil Taiwan.

Ada laporan bahwa raksasa layanan transportasi daring asal Tiongkok, DiDi, adalah salah satu pemegang saham besar Grab, sementara beberapa perusahaan Tiongkok juga berinvestasi di Grab dan anak perusahaannya, GrabTaxi.

Platform pemetaan Grab, GrabMaps, memiliki kemitraan ekstensif dengan Petal Map milik Huawei, termasuk perjanjian berbagi data pemetaan. Grab memperdalam kerja sama dengan beberapa perusahaan mobil otonom Tiongkok, termasuk WeRide dan Momenta. Alibaba Cloud termasuk salah satu penyedia layanan gemawan (cloud) Grab.

Jika Grab mengakuisisi foodpanda dan masuk ke Taiwan, ribuan pengantar makanan dapat menjadi "pembuat peta", membantu perusahaan merekonstruksi ritme kegiatan perkotaan, kata Black Bear College, kelompok advokasi pertahanan sipil.

Kelompok itu mengatakan bahwa data semacamnya dapat memfasilitasi navigasi dron atau pembidikan operasi khusus saat perang.

Editorial Economic Daily News mendesak pemerintah Taiwan meninjau kebijakan informasi geografisnya dan menetapkan mekanisme penilaian risiko data lintas perbatasan. Kalau tidak, Taiwan dapat membocorkan data spasial bernilai tinggi seiring pertumbuhan ekonomi digital, bunyi editorial itu.