Oleh AFP dan Focus | 2026-06-02

SINGAPURA -- Menteri Pertahanan Jepang melontarkan sindiran terselubung kepada Tiongkok pada 31 Mei. Dia berjanji untuk terus memperkuat militer walaupun Beijing mengkritik postur keamanan Tokyo yang semakin agresif.

Di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi, Jepang mempercepat peralihannya menuju kebijakan pertahanan yang lebih proaktif, semakin menjauh—dengan dukungan dari AS—dari postur pasifis yang diadopsinya setelah Perang Dunia II.

Pergeseran ini sering menuai kecaman dari Beijing yang menuduh Tokyo mengambil kebijakan "militerisme baru" yang gegabah, yang dapat mendestabilisasi kawasan.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengkritik balik dengan mengatakan "pernyataan itu berlawanan dengan kenyataan."

"Coba kita pikir. Ada satu negara yang memiliki persenjataan nuklir dan pesawat pembom yang sangat banyak," ujar Koizumi di Dialog Shangri-La yang diadakan tiap tahun oleh IISS (International Institute for Strategic Studies) di Singapura. Konferensi ini berlangsung pada 29-31 Mei.

"Jepang tidak memiliki senjata semacam itu. Namun, Jepang diberi label 'militerisme baru'. Aneh, bukan?" katanya, tanpa menyebut langsung Tiongkok.

Tiongkok diyakini memiliki ratusan hulu ledak nuklir dan telah mengembangkan militernya dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Perselisihan diplomatik di antara dua negara Asia yang bersaingan ini berkobar semenjak Takaichi bulan November lalu menyatakan bahwa Jepang mungkin akan melakukan intervensi militer jika Tiongkok berupaya merebut Taiwan, pulau berdaulat yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.

Koizumi mengatakan bahwa Tiongkok memperluas kemampuan militernya "tanpa transparansi yang memadai" dan bahwa kegiatan militernya "masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi Jepang."

Tokyo akan "terus meningkatkan kemampuan pertahanannya dan melakukan pembaruan dengan tingkat transparansi yang tinggi," termasuk dalam bidang sistem kecerdasan buatan dan sistem nirawak serta pertahanan siber dan antariksa, katanya.

"Reputasi Jepang sebagai bangsa yang cinta damai diakui oleh kawasan dan masyarakat internasional. Fakta ini tidak akan digoyahkan oleh pernyataan palsu, karena itu faktanya," ucapnya.

Rival keamanan

Pada bulan Mei, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak negara-negara Asia-Pasifik untuk tetap waspada dan "bersama-sama melawan tindakan neo-militerisme Jepang yang gegabah."

Delegasi Tiongkok Mayjen Meng Xiangqing menantang langsung Jepang di forum itu, menurut Reuters.

"Saya sangat ragu apakah negara yang belum sepenuhnya memberantas peninggalan buruk militerisme layak untuk berbicara panjang lebar tentang kerja sama pertahanan di kancah internasional, dan apakah negara itu bisa mendapat kepercayaan masyarakat internasional, terutama negara-negara Asia yang pernah dijajahnya," ujarnya.

Titik konflik regional

Ketegangan keamanan itu muncul dalam pembahasan yang melibatkan Filipina. Dalam pertemuan di luar konferensi utama, Menhan Filipina Gilberto Teodoro Jr. secara khusus mengkritik aktivitas Beijing di Laut Tiongkok Selatan dengan mengatakan Manila "tidak akan mengorbankan integritas dan kedaulatan kami karena konstitusi kami tidak mengizinkannya."

Beijing mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan meskipun ada putusan internasional yang menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

Saat Teodoro berbicara, Komando Palagan Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka "melakukan patroli kesiapan tempur" di perairan dan wilayah udara di sekitar Beting Scarborough, lokasi sengketa teritorial dengan Filipina yang sudah berlangsung tahunan.

Patroli itu "berfungsi sebagai langkah penanggulangan yang efektif untuk mengatasi segala bentuk tindakan pelanggaran hak dan provokasi" di sekitar beting itu, "yang merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok," bunyi pernyataan itu.

Dialog Shangri-La adalah forum pertahanan tertinggi di Asia. Konferensi itu mempertemukan para petinggi dan cendekiawan keamanan dari lebih dari 45 negara.

Berbeda dengan Jepang dan sekutunya Amerika Serikat, Tiongkok mengirimkan delegasi kecil tanpa menteri pertahanannya, Dong Jun, untuk tahun kedua berturut-turut.

Koizumi mengatakan bahwa dia "merasa kecewa karena kami tidak mendapatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan kali ini."

Meski demikian, dia mengatakan Jepang tetap berkomitmen untuk berdialog dengan Beijing.

"Kami tetap membuka pintu," katanya.